PADEK.JAWAPOS.COM— Penggunaan sekitar Rp120 miliar dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Agam menghadapi tantangan waktu. Di tengah progres fisik pekerjaan yang baru mencapai 61,50 persen per 24 Oktober 2026, hasil pengawasan Panitia Khusus (Pansus) TKD DPRD Agam belum juga disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut membuat hasil kerja Pansus menjadi perhatian. Apalagi, anggaran tambahan TKD yang diterima Kabupaten Agam mencapai sekitar Rp165 miliar, dengan porsi kurang lebih Rp120 miliar dialokasikan untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Ketua Pansus TKD DPRD Agam, Yopi Eka Anroni, mengatakan Pansus masih menjalankan tugas sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan diarahkan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana.
Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi Padek.Jawapos.com melalui WhatsApp, Jumat (6/11/2026).
"Pada saat ini Pansus masih bekerja sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada. Tentu kita melakukan evaluasi dan mendorong Pemda untuk segera mempercepat progres pembangunan pascabencana ini dengan waktu yang tersisa sampai akhir tahun," ujarnya.
Yopi menjelaskan, hasil kerja Pansus nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Namun, ia belum membeberkan secara terperinci perkembangan pengawasan yang telah dilakukan. Informasi mengenai jumlah rapat evaluasi, pemanggilan organisasi perangkat daerah (OPD), maupun peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan juga belum disampaikan.
Ketika kembali dimintai penjelasan mengenai tahapan dan hasil evaluasi sementara, Yopi hanya menegaskan bahwa Pansus masih bekerja.
"Pansus masih bekerja, Pak. Jika nanti sudah selesai, rekomendasinya akan disampaikan secara resmi kepada Pemda," jawabnya.
Progres Fisik PUTR 61,50 Persen, Keuangan 22,72 Persen
Besarnya alokasi anggaran untuk PUTR Agam membuat perkembangan pekerjaan dan realisasi keuangan menjadi bagian penting dalam pengawasan.
Berdasarkan data yang diperoleh Padek.Jawapos.com per 24 Oktober 2026, progres fisik kegiatan PUTR tercatat 61,50 persen. Sementara itu, realisasi keuangannya baru mencapai 22,72 persen.
Perbedaan kedua capaian tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai kesesuaian kemajuan pekerjaan dengan pembayaran, kondisi kontrak, serta kemampuan penyedia jasa menuntaskan seluruh kegiatan hingga akhir tahun anggaran.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, percepatan pekerjaan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pengawasan DPRD juga diperlukan untuk memastikan penggunaan tambahan dana TKD berjalan sesuai peruntukan.
Dasar Pembentukan Pansus Belum Terungkap
Selain perkembangan pengawasan, informasi mengenai pembentukan Pansus TKD DPRD Agam juga belum sepenuhnya diperoleh.
Padek.Jawapos.com telah meminta penjelasan kepada Yopi mengenai waktu pembentukan Pansus, termasuk nomor surat keputusan (SK) yang menjadi dasar pembentukannya.
Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui dasar kelembagaan, masa kerja, serta ruang lingkup tugas Pansus dalam mengawasi penggunaan tambahan dana TKD Tahun Anggaran 2026.
Namun, hingga berita ini disusun, Yopi belum memberikan jawaban mengenai bulan pembentukan maupun nomor SK tersebut.
Publikasi hasil pengawasan menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana DPRD menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Terlebih, anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan infrastruktur pascabencana yang manfaatnya dibutuhkan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, rekomendasi Pansus nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen evaluasi, tetapi juga memuat temuan dan langkah tindak lanjut yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.(*)
Editor : Hendra Efison