Akhirnya pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Meski sebelumnya sempat muncul rencana penyesuaian harga, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan HET Minyakita hingga kini tetap berada di level Rp15.700 per liter. Keputusan tidak jadi menaikkan HET minyak kita setelah mencermatiperkembangan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dinilai masih cukup stabil.
Keputusan pemerintah ini cukup melegakan rumah tangga menengah ke bawah dan UMKM. Usaha gorengan yang bahan utamanya minyak goreng kini bisa bernapas lega kembali. Selisih harga sebesar Rp 4 ribu per liter cukup besar dan menggerus keuangan.
Apalagi di tengah kondisi ekonomi semakin sulit sekarang. Kenaikan hampir semua barang pascakenaikan BBM nonindustri dan kenaikan harga plastik imbas perang Timur Tengah membuat keuangan masyarakat jadi tertekan. Studi yang dilakukan SunLife Indonesia bersama lembaga riset Genpop terhadap 1.000 responden berusia di atas 18 tahun. Hasilnya 80 persen masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup, sementara 30 persen responden menilai kenaikan harga kebutuhan menjadi hambatan terbesar dalam memperbaiki kondisi keuangan keluarga.
Artinya, pemerintah harus lebih care pada kondisi ekonomi masyarakat imbas sejumlah kebijakan dan memberikan jalan keluarnya. Bukan malah makin membebani dengan terus menaikkan kebutuhan pokok dan dasar lainnya. Harga yang serba naik tidak hanya membebani kalangan masyarakat tertentu tapi juga berdampak kepada inflasi. Orang jadi tak punya uang untuk berbelanja. Lama-lama kemiskinan akan meningkat. Lalu kejahatan akan merajalela.
Langkah yang diambil pemerintah harusnya memudahkan kembali masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Misalnya memperluas distribusi minyak goreng subsidi sampai ke pasar-pasar tradisional dan pelosok. Beberapa waktu terakhir Minyakita malah langka di pasaran. Padahal minyak subsidi tersebut yang jadi andalan sebagian masyarakat pascaminyak goreng naik tajam beberapa waktu lalu. Kenaikan pun direncanakan mencapai Rp 22 ribu per liter, naik sekitar Rp 4 ribu per liter. Hampir sama dengan minyak goreng kemasan yang beredar di pasaran. Justru ada yang kualitasnya lebih bagus. Kalau seperti itu bukan subsidi lagi namanya.
Nah, untuk ke depan sebaiknya pemerintah melalui bulog fokus pada operasi pasar untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok. Ini untuk membantu masyarakat mendapat bahan pangan dengan harga terjangkau. Selisih harga Rp 2.000 sampai Rp5.000 sangat berarti bagi masyarakat di tengah kondisi tertekan sekarang.
Janji pemerintah untuk menggelontorkan bantuan sosial hendaknya tepat sasaran. Tidak hanya yang terdata pada DTKS tapi juga masyarakat rentan miskin dan baru miskin. Mereka bisa saja korban PHK yang tiba-tiba kehilangan penghasilan. (*)
Editor : Adriyanto Syafril