Warga Indonesia tidak akan bisa tidur nyenyak apabila tak membayar pajak. Petugas pajak kini mengejar wajib pajak sampai ke pintu rumah.
Baik pajak usaha maupun pajak pribadi. Jika sebelumnya hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang petugasnya door to door, kini pajak kendaraan pun ditagih sampai ke rumah.
Nunggak pajak motor lebih dari satu tahun, petugas datang ke rumah wajib pajak. Mengkonfirmasi pembayaran disertai dengan sanksi karena menunggak.
Beredar kabar sepeda pun bakal dikenakan pajak. Termasuk televisi. Mungkin nantinya semua barang dan jasa akan kena pajak.
Karena negara butuh uang banyak. Tidak hanya untuk membangun. Tapi juga untuk membayar gaji pejabat, ASN, guru dan keluarganya.
Demi untuk mereka bisa hidup senang dan sejahtera, rakyat harus menyumbang. Walau terkadang hanya untuk ambil absen pagi, ngopi, lalu sore ambil absen lagi lantas pulang tidur nyenyak.
Hidup mereka tetap santai sampai tutup usia karena ada uang pensiun berasal dari pajak rakyat.
Nah, bagi pejabat atau aparat nekat, berani menggarong uang rakyat. Jumlahnya hingga triliunan rupiah.
Persetan dengan rakyat yang hidup miskin. Itu urusan mereka. Sayang kalau ada kesempatan dilewatkan. Kapan lagi bergelimang harta dan kemewahan. Mungkin seperti itu cara berpikir pelaku korupsi.
Walau upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan. Bukannya berkurang malah makin menjadi-jadi. Seperti negara milik mereka saja, rakyat hanya alat untuk mencapai tujuan.
Lalu, ketika keuangan negara terkuras, utang menggunung, rakyat lagi yang harus menanggung. Genjot pajak. Tak mau bayar persulit urusannya.
Edannya, kendaraan yang mati pajak tidak boleh isi BBM. Ini berlaku di NTT. Tapi banyak menuai protes. Sebab, pemilik kendaraan tak bayar pajak tentu ada alasannya.
Kesulitan ekonomi salah satunya. Tidak semua orang punya uang yang cukup untuk biaya hidup. Terkadang hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja.
Beli bahan makanan, kontrak rumah, bayar listrik, air dan biaya sekolah anak. Tak jarang gali lubang tutup lubang sehingga tak ada uang untuk bayar pajak. Dipaksa juga bayar pajak?
Mungkin juga orang malas bayar pajak kalau uangnya dikorupsi. Untuk memperkaya diri oknum korup.
Padahal masyarakat sudah susah payah mencari dan mengumpulkan uang untuk bayar pajak. Tapi malah digarong untuk kepentingan pribadi.
Kemudian yang lagi hot, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Babinsa dan Bhabinkantibmas atau TNI Polri untuk melakukan pengawasan kepatuhan warga membayar pajak.
Petugas pajak didampingi aparat berpakaian seragam mendatangi warga tentu lain pula rasanya. Ada rasa cemas dan takut. Warga merasa diteror. Untuk apa membawa aparat kalau bukan untuk “menggertak”.
Sebenarnya rakyat mau saja bayar pajak kalau nilainya tidak memberatkan. Apalagi uang dari pajak benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Seperti membangun infrastruktur dan sarana prasarana maupun pembangunan nonfisik.
Tapi kalau rakyat dipaksa bayar pajak yang pemanfaatannya tidak tepat, yah tentu rakyat kecewa. Harusnya pemerintah lebih peka dan melakukan pembenahan agar rakyat tidak berat bayar pajak. (*)
Editor : Adriyanto Syafril