“Kita saat ini masih menunggu jadwal dalam hal ini, oleh karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak untuk penyelesaian tapal batas ini,” ujar Bupati Tanahdatar, Eka Putra saat rapat paripurna di DPRD kemarin.
Terkait tapal batas ini, forkopimda Tanahdatar sebelumnya juga sudah menindaklanjuti fakta di lapangan terkait dengan permasalahan batas wilayah daerah antara Nagari Simawang di Kabupaten Tanahdatar dengan Nagari Bukik Kanduang di Kabupaten Solok, serta draf Kementerian Dalam Negeri dan draf peta tentang batas wilayah antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Solok yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2021 di Padang.
Bupati Tanahdatar Eka Putra didampingi Ketua DPRD Tanahdatar H. Roni Mulyadi Dt Bungsu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Suhermen, beberapa kepala OPD, Kepala BPN Tanahdatar, Camat Rambatan, Wali Nagari Simawang, Ketua KAN, BPRN dan tokoh masyarakat Nagari Simawang, Jumat (5/11) lalu juga meninjau langsung ke ke Puncak Rayo yang merupakan titik batas wilayah antara Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang.
Saat berada di Puncak Rayo atau biasa disebut oleh warga setempat dengan nama Puncak Rayo Batas Aur, Bupati Eka Putra menyebut, kunjungannya ini perlu dilakukannya demi melihat langsung kondisi dan fakta yang ada di lapangan.
“Saya tidak mau hanya melihat dari peta saja, makanya hari ini saya bersama ketua DPRD dan yang lainnya sampai disini, tujuannya tidak lain untuk melihat langsung seperti apa kondisi yang terjadi disini,” ujar Eka Putra.
Bupati juga mengatakan, selain melihat langsung juga sebagai bukti keseriusannya untuk memperjuangkan hak-hak Kabupaten Tanahdatar yang sekarang diklaim masuk ke wilayah Kabupaten Solok.
“Itu tidak akan kami biarkan terjadi, saya yakin berkat doa masyarakat Kabupaten Tanahdatar khususnya Nagari Simawang perjuangan kita ini akan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Karena perjuangan kita ini didasarkan niat yang ikhlas demi masa depan anak cucu generasi kita di masa depan,” tambah bupati.
Selain memberikan jawaban terkait tapal batas, Bupati Eka Putra juga menyampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Tanahdatar Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra dihadiri 25 anggota, Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan perangkat daerah dan kabag di lingkup Pemkab Tanahdatar, Rabu (17/11) di ruang sidang utama DPRD Tanahdatar.
Jawaban atas pertanyaan dan saran disampaikan bupati secara terperinci yang terdiri dari 32 halaman sesuai urutan penyampaian pada sidang sebelumnya melalui juru bicara fraksi yaitu Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi, Fraksi PKS oleh Abu Bakar, Fraksi Perjuangan oleh Golkar Afriman Dt. Majo Indo, Fraksi Gerindra oleh Afrizal, Fraksi Nasdem oleh Adrijinil, Fraksi Demokrat oleh Eri Hendri, Fraksi Hanura oleh Wadrawati dan Fraksi PAN oleh Jasmadi.
Pada kesempatan itu, bupati juga menjelaskan, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2022 yaitu dengan mengoptimalkan potensi daerah melalui objek-objek retribusi, pajak dan pendapatan lainnya.
Sehubungan dengan program unggulan (progul) pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target RPJMD, bupati menjelaskan, target pencapaian RPJMD dan Progul pada tahun 2022 ditargetkan 25 % dengan prioritas di bidang tenaga kerja, koperasi UKM, pariwisata, pertanian, informasi telekomunikasi, kesejahteraan rakyat administrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, urai bupati, pada rancangan APBD 2022 sudah mengalokasikan progul dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain bantuan pembajakan sawah melalui brigade alsintan, asuransi ternak dan usaha tani padi, pelatihan UMKM dan bantuan modal UMKM.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanahdatar Rony Mulyadi mengatakan, peryataan, pertanyaan dan saran yang disampaikan 8 Fraksi DPRD bertujuan untuk penyempurnaan Ranperda APBD 2022, selanjutnya pembahasan ditargetkan rampung pada akhir November 2021.
Selanjutnya DPRD bersama TAPD akan melakukan pembahasan pada tanggal 18-24 November mendatang dilanjutkan dengan rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda APBD 2022. (stg) Editor : Novitri Selvia