PADEK.JAWAPOS.COM - Pengamat ekonomi menyoroti kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sejak 4 Mei 2026. Kenaikan tersebut berpotensi memicu efek domino, yakni pembengkakan biaya logistik hingga melonjaknya harga barang di tingkat konsumen.
Peneliti Ekonomi dan Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, penyesuaian harga BBM nonsubsidi sejatinya tidak bisa dilepaskan dari mekanisme yang sudah ditetapkan pemerintah. Formulasinya mengacu pada regulasi Kementerian ESDM yang mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. “Dengan rupiah di kisaran Rp 17.400 per dolar AS dan harga minyak yang naik akibat tensi geopolitik, penyesuaian ini pada dasarnya sulit dihindari. Kalau tidak dilakukan, selisih harga akan ditanggung Pertamina dan akhirnya kembali menjadi beban fiskal,” jelasnya.
Menurut dia, langkah tersebut tergolong rasional dari sisi kebijakan. Namun, terdapat sejumlah catatan penting, terutama terkait besaran kenaikan yang tidak merata antarjenis BBM. Kenaikan pada jenis bensin relatif terbatas, seperti Pertamax Turbo yang hanya naik sekitar Rp 500 per liter.
Sementara, lonjakan signifikan justru terjadi pada jenis diesel. Harga Dexlite naik dari Rp 23.600 menjadi Rp 26.000 per liter serta Pertamina Dex dari Rp 23.900 menjadi Rp 27.900 per liter.
Menurut Yusuf, kondisi ini krusial karena BBM diesel memiliki peran vital dalam aktivitas logistik, transportasi barang, hingga proses produksi.
Selain besaran nominal, faktor waktu juga menjadi sorotan. Penyesuaian harga dilakukan ketika sektor riil mulai menunjukkan tanda pelemahan. Indeks PMI manufaktur yang berada di level 49,1 mengindikasikan kontraksi, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Dari sisi dampak, Yusuf memetakan dua jalur utama. Pertama, tekanan terhadap inflasi. Meski BBM subsidi tidak mengalami kenaikan, dampak peningkatan harga BBM nonsubsidi akan merembet ke biaya logistik. “Efek ini tidak langsung terasa, tetapi biasanya muncul dalam jeda dua hingga tiga bulan dalam bentuk kenaikan harga barang di tingkat konsumen,” terangnya.
Jalur kedua adalah perubahan perilaku konsumsi BBM. Selisih harga yang lebar mendorong masyarakat untuk beralih memakai BBM subsidi. Sebagai contoh, harga Pertamina Dex yang mencapai Rp 27.900 per liter berbanding jauh dengan solar subsidi yang berada di kisaran Rp 6.800 per liter.
Kondisi ini dinilai rasional dari sisi individu, namun berpotensi menimbulkan masalah di level makro. “Lonjakan konsumsi BBM subsidi berisiko melampaui kuota yang telah ditetapkan dan akhirnya membebani anggaran negara. Selain itu, potensi salah sasaran juga meningkat karena subsidi bisa dinikmati oleh kelompok yang mampu,” ujar Yusuf.
Yusuf menilai, fokus kebijakan pemerintah ke depan perlu diarahkan pada mitigasi dampak. Pengawasan harga barang, khususnya yang sensitif terhadap biaya transportasi, harus diperketat. Di sisi lain, distribusi BBM subsidi perlu lebih tepat sasaran untuk mencegah lonjakan konsumsi yang tidak terkendali.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar sebagai faktor kunci. Fluktuasi rupiah terhadap dolar AS menjadi salah satu sumber utama tekanan biaya energi yang pada akhirnya berdampak luas ke perekonomian nasional.
Harga Plastik Naik
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklaim, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak signifikan bagi pelaku UMKM. Sebab, sebagian besar usaha mikro masih mengandalkan BBM bersubsidi seperti solar, Pertalite, serta LPG 3 Kg.
Meski demikian, Kementerian UMKM menerima keluhan terkait lonjakan harga plastik antara 30 persen sampai 100 persen per April 2026. Lonjakan harga itu dipicu terganggunya pasokan nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik.
Sebagai solusi, Kementerian UMKM tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengalihkan ketergantungan pasokan nafta dari Timur Tengah ke negara lain, seperti India, Afrika, dan Amerika Serikat. (bry/raf/aph/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril