PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah mencari jalan keluar untuk menahan anjloknya harga telur dan daging ayam di tingkat peternak. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan penyerapan komoditas tersebut melalui dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, skema penyerapan tidak hanya berlaku untuk telur, tetapi juga komoditas pangan lain yang mengalami kelebihan pasokan sehingga menekan harga di tingkat produsen.
“Tidak hanya telur. Kebutuhan bahan pokok seperti ayam atau daging ayam, apabila harganya turun di bawah harga acuan, maka BGN juga akan kami minta menyerap melalui SPPG,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Kemendag telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang mengalami penurunan harga komoditas. Melalui mekanisme tersebut, hasil produksi peternak diharapkan terserap lebih besar sehingga harga kembali mendekati tingkat yang menguntungkan peternak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN yang baru. SPPG di daerah tersebut diwajibkan menyerap telur sehingga harga bisa mendekati atau sesuai HAP dan peternak mendapatkan harga yang lebih baik,” katanya.
Selain melalui jaringan dapur MBG, pemerintah juga membuka peluang penyesuaian komoditas dalam program bantuan pangan. Selama ini bantuan pangan identik dengan beras atau MinyaKita. Ke depan, komoditas yang mengalami surplus produksi dapat dimasukkan ke dalam paket bantuan guna menjaga keseimbangan pasar.
“Ketika harga telur turun, bantuan pangan tidak harus berupa beras atau MinyaKita. Bisa juga berupa telur. Ini untuk menyerap produk pangan yang produksinya sedang berlimpah,” jelasnya.
Menurut data pemerintah, produksi telur nasional saat ini surplus sekitar 12 persen dibanding kebutuhan pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab melemahnya harga di tingkat peternak dalam beberapa pekan terakhir.
Meski demikian, Budi menilai persoalan utama bukan terletak pada produksi, melainkan distribusi dan penyerapan hasil produksi yang belum optimal. “Surplus telur sekitar 12 persen. Tinggal bagaimana manajemen penyerapan melalui SPPG dilakukan dengan baik agar produksi peternak terserap maksimal,” tegasnya.
Harga Sempat Anjlok Rp 21 Ribu per Kilogram
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada BGN pada 8 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Kementan mengusulkan agar penggunaan telur dalam menu MBG ditingkatkan, pembelian diprioritaskan dari peternak lokal di sekitar SPPG, serta transaksi dilakukan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Ditjen PKH juga menerbitkan surat imbauan kepada pelaku usaha ayam petelur pada 18 Mei 2026. Melalui surat tersebut, pelaku usaha didorong melakukan pengaturan produksi secara mandiri dan terukur sesuai kemampuan serapan pasar. Peternak diimbau tidak memperpanjang umur produksi ayam petelur secara berlebihan, melakukan afkir secara teratur, serta mengendalikan pengembangan populasi secara terencana.
Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menjelaskan, tekanan harga telur terjadi akibat meningkatnya pasokan di sejumlah sentra produksi yang berbarengan dengan perlambatan serapan selama periode libur panjang pada Mei lalu. Namun, seiring normalnya aktivitas pasar, meningkatnya penyerapan, dan membaiknya distribusi, harga telur mulai menunjukkan tren perbaikan.
“Kami terus memantau perkembangan harga dan distribusi agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh peternak,” katanya.
Di Indonesia, Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra ayam petelur terbesar dengan produksi sekitar 450 ton telur per hari atau menyumbang sekitar 30 persen kebutuhan nasional. Karena itu, keberhasilan skema penyerapan melalui SPPG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan MBG di daerah tersebut, tetapi juga dapat menyuplai dapur MBG di daerah lain.
Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), asosiasi dan koperasi peternak rakyat pun sudah sepakat memasok telur ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga Rp 24 ribu per kilogram. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Supply Chain Telur yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Blitar.
Dilansir Radar Blitar Grup Jawa Pos (grup Padang Ekspres), dalam kesepakatan tersebut, mitra SPPG akan menggunakan telur sebagai salah satu menu MBG minimal dua kali dalam sepekan. Sebaliknya, koperasi dan asosiasi peternak siap menyediakan pasokan sesuai kebutuhan serta mengantarkannya langsung ke dapur SPPG dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Harga transaksi sementara ditetapkan Rp 24 ribu per kilogram dan akan disesuaikan secara bertahap hingga mendekati Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan, skema tersebut dapat menjadi solusi awal untuk memperluas akses pasar bagi peternak rakyat yang terdampak penurunan harga.
“Saat ini harga telur di tingkat peternak Blitar sekitar Rp 21 ribu per kilogram. Tadi (kemarin, red) disepakati sementara dibeli Rp 24 ribu per kilogram dan peternak mengantar langsung ke SPPG. Harapannya harga pasar ikut terdorong naik,” jelasnya. (wan/bry/jar/sub/oni/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril