PADEK.JAWAPOS.COM -- Kenaikan harga Pertamax dinilai berpotensi mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). Namun, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap kondisi tersebut tidak sampai menekan penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE).
Ketua Gaikindo Jongkie D Sugiarto mengatakan, pihaknya belum melakukan kajian khusus mengenai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap pasar otomotif nasional. Meski demikian, dia menilai peluang pergeseran minat konsumen ke kendaraan listrik cukup terbuka.
Menurut Jongkie, pertumbuhan kendaraan listrik seharusnya memperluas pasar otomotif nasional, bukan menggerus pasar kendaraan konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung industri.
“Kalau bisa ICE tidak turun, tapi BEV-nya yang bertambah,” katanya.
Dia berharap peningkatan penjualan kendaraan energi baru, khususnya mobil listrik berbasis baterai, dapat berjalan seiring dengan tetap terjaganya pasar kendaraan konvensional.
Saat ditanya langkah untuk mengantisipasi potensi penurunan penjualan kendaraan ICE akibat kenaikan harga bahan bakar, Jongkie menegaskan, segmen tersebut harus dijaga karena masih mendominasi pasar otomotif nasional.
Pernyataan itu disampaikan di tengah tren positif penjualan mobil nasional sepanjang 2026. Data Gaikindo menunjukkan penjualan kendaraan roda empat atau lebih dari pabrik ke diler (wholesales) pada Mei 2026 mencapai 69.219 unit. Angka tersebut naik 14 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 60.697 unit.
Sementara itu, penjualan ritel dari diler ke konsumen tercatat 71.890 unit atau meningkat 16,8 persen secara tahunan dibanding Mei 2025 yang mencapai 61.546 unit.
Secara kumulatif, penjualan mobil nasional pada Januari–Mei 2026 juga masih tumbuh. Penjualan wholesales naik 12,8 persen menjadi 359.015 unit dari 318.344 unit pada periode yang sama tahun lalu. Adapun penjualan ritel meningkat 8,8 persen menjadi 359.490 unit dari sebelumnya 330.486 unit.
Meski demikian, secara bulanan pasar otomotif mengalami perlambatan. Penjualan wholesales pada Mei turun 14,3 persen dibanding April yang mencapai 80.779 unit. Penjualan ritel juga terkoreksi 5,1 persen dari 75.736 unit menjadi 71.890 unit.
Jongkie menjelaskan, lonjakan penjualan pada April dipengaruhi faktor musiman pasca-Lebaran yang mendorong peningkatan distribusi kendaraan. Memasuki Mei, pasar kembali bergerak normal dan turut dipengaruhi sejumlah hari libur nasional.
Mahasiswa Gelar Aksi
Kenaikan harga Pertamax memantik reaksi dari berbagai kampus. Di Kendari, mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) menggelar aksi penyampaian aspirasi di gerbang perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan, Rabu malam (10/6). Aksi dipimpin Presiden Mahasiswa Andi Reza Saputra bersama Wakil Presiden Mahasiswa Muh Aditia.
Mereka mengangkat dua isu utama, yakni penolakan terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi dan kritik terhadap proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang dinilai terburu-buru. Melalui orasi dan spanduk yang dibentangkan di lokasi, massa aksi menyampaikan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi akan meningkatkan biaya transportasi dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Andi Reza Saputra menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR menunda atau mengkaji ulang pengesahan RUU Polri. Mereka menilai pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih minim partisipasi publik dan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pembentukan regulasi,” ujar Andi dalam orasinya.
Di Surabaya, ratusan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) menggelar aksi pernyataan sikap di Bundaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair kemarin (11/6). Mereka mendesak pemerintah segera menindaklanjuti tujuh desakan darurat ekonomi di tengah berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Isu yang disorot, antara lain, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya hidup, melemahnya daya beli, hingga menyempitnya lapangan pekerjaan. Aksi yang diikuti 100–150 mahasiswa tersebut melibatkan BEM Unair, BEM FEB Unair, BEM fakultas se-Unair, serta sejumlah elemen mahasiswa dari kampus lain.
Menteri Sosial dan Politik BEM Unair Daniel Nikon Martua Situmorang mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk peringatan sekaligus evaluasi terhadap pengelolaan anggaran negara. “Intinya adalah tujuh desakan darurat ekonomi sebagai bentuk peringatan dan evaluasi terhadap pengelolaan APBN,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, mahasiswa menilai kondisi ekonomi nasional saat ini ditandai melemahnya rupiah, meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli masyarakat, serta bertambahnya ketimpangan sosial-ekonomi. Mereka juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Tujuh tuntutan yang disampaikan meliputi evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBN, menjamin independensi dan transparansi institusi negara, menghentikan praktik dominasi negara yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta melakukan reformasi regulasi dan birokrasi guna membuka lapangan kerja yang berkualitas.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah memprioritaskan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, mengembalikan kebijakan berbasis data dan riset, serta memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. ’’Mendesak pemerintah memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran,” bunyi salah satu tuntutan yang dibacakan dalam aksi tersebut.
BEM se-Unair juga berencana menggelar konsolidasi lanjutan pada Jumat malam untuk menentukan langkah berikutnya. “Apakah nanti akan ada aksi lanjutan atau bagaimana, itu masih akan kami konsolidasikan terlebih dahulu supaya satu suara se-Unair,” katanya.
RI Perkuat Kerja Sama dengan Afrika
Ancaman penutupan total Selat Hormuz dinilai tidak lagi menjadi kekhawatiran utama pemerintah terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM). Sebab, Indonesia kini tidak sepenuhnya bergantung pada impor minyak dari kawasan yang harus melewati jalur strategis tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan, pemerintah telah memperkuat kerja sama pasokan minyak dengan sejumlah negara di Afrika. Dengan skema tersebut, pengiriman minyak tidak perlu melewati Selat Hormuz yang belakangan kembali memanas akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
“Sekarang kami banyak bekerja sama dengan Aljazair, Nigeria, dan Angola. Jadi banyak pasokan minyak berasal dari Afrika. So far okay, so far so good,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Selain Afrika, Indonesia juga baru memperoleh izin untuk melanjutkan operasi di Venezuela. Menurut Havas, negara-negara Amerika Latin memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas yang dapat mendukung ketahanan energi nasional. “Diskusi awal dengan pihak-pihak di sana sudah berjalan. Memang masih tahap awal. Tetapi yang sudah beroperasi di sana adalah Pertamina melalui Pertamina International Exploration,” katanya.
Terkait dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di sekitar Selat Hormuz, Havas mengungkapkan terdapat sejumlah kendala, terutama menyangkut perlindungan asuransi bagi kapal dan awaknya. “Tidak ada perusahaan asuransi yang mau menanggung kapal yang masuk ke Selat Hormuz,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kapal yang hanya berada di area sekitar selat masih mendapatkan perlindungan asuransi. Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku ketika kapal memutuskan melintasi wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Menurut Havas, kebijakan itu berlaku untuk seluruh kapal yang berada di kawasan tersebut, bukan hanya kapal berbendera Indonesia.
Akibatnya, banyak kapal memilih menunda pelayaran. Selain persoalan asuransi, keputusan itu juga dipengaruhi pertimbangan keselamatan awak kapal. Para kapten cenderung mengambil sikap menunggu perkembangan situasi sebelum melanjutkan perjalanan.
Di sisi lain, pemilik muatan (cargo owner) juga enggan mengambil risiko meskipun terdapat kemungkinan klaim asuransi apabila terjadi insiden. “Cargo owner-nya tidak mau mengambil risiko karena menyangkut faktor keselamatan,” katanya.
Havas menegaskan industri pelayaran kargo melibatkan banyak pihak yang harus memiliki kesepahaman sebelum kapal dapat beroperasi, terutama di tengah situasi konflik. (mia/dho/kp/yog/zam/oni/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril