PADEK.JAWAPOS.COM -- Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo ke Istana Negara, Jakarta, kemarin (23/6) untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang kerap terjadi beberapa hari terakhir. Pertemuan mendadak itu bertujuan untuk merespons keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendeteksi bahwa akar masalah byar pet dipicu oleh keterbatasan pasokan batu bara berkalori medium yang digunakan sebagai bahan campuran (blending) bahan bakar di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Presiden Prabowo menegaskan, dirinya telah menginstruksikan jajaran terkait agar menjamin pelayanan listrik ke masyarakat kembali normal tanpa kendala interupsi.
Sebagai langkah taktis, pemerintah resmi membentuk Tim Pengadaan Batu Bara gabungan guna mengamankan rantai pasok energi primer tersebut.
“Saat ini, ketahanan energi nasional kami pastikan aman dengan posisi cadangan operasional berada di atas 20 hari,” tegas Presiden.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, alokasi batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) yang dibebankan kepada korporasi tambang sejatinya sangat melimpah, yakni berkisar 180–190 juta ton per tahun.
Angka tersebut berada jauh di atas total kebutuhan tahunan PLTU milik PLN yang berkisar 154 juta ton.
“Yang sudah dikontrak oleh PLN sebesar 134 juta ton untuk satu tahun. Sekarang baru memasuki bulan Juni. Secara hitungan volume kontrak, seharusnya tidak ada masalah (no issue),” ujar Bahlil seusai pertemuan di Istana.
Bahlil meluruskan bahwa kendala utama bukan pada kuantitas makro, melainkan pada spesifikasi kalori batu bara menengah yang dibutuhkan untuk pencampuran teknis di ruang bakar pembangkit.
“Ternyata yang dikeluhkan atau diminta PLN adalah pasokan kalori medium untuk blending. Kami pastikan pasokan pembantu ini sudah bergerak dan pemerintah mengawal penuh eksekusinya,” urainya.
Seiring diberikannya relaksasi pasokan tersebut, Kementerian ESDM meminta PLN memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat perawatan berkala (maintenance) jaringan kelistrikan.
Sementara itu, Dirut PLN Darmawan Prasodjo memastikan, kondisi sistem kelistrikan, khususnya di Pulau Jawa mulai menunjukkan perbaikan setelah sempat terjadi pemadaman bergilir di sejumlah wilayah pada pekan lalu.
“Mulai Minggu (21/6), kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, dan pemadaman bergilir sudah diminimalkan. Kami mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir,” paparnya.
Menurut dia, pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) mulai kembali mengalir sehingga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Selain itu, dua pembangkit besar milik mitra PLN yang sebelumnya mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem, kini terus dalam proses pemulihan.
Sampaikan Permintaan Maaf
PLN ULP 3 Pasuruan dan PLN ULP Kota Probolinggo mendatangi bertemu Wali Kota Probolinggo Aminuddin untuk menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman bergilir selama dua pekan, kemarin. PLN memastikan aliran listrik kembali normal sejak Senin.
Manajer PLN ULP 3 Pasuruan Agus Susanto menyatalan, pemadaman listrik bergilir itu tidak hanya terjadi di Kota Probolinggo, namun hampir merata di seluruh Pulau Jawa.
Kondisi tersebut dipicu oleh berkurangnya pasokan listrik primer. Sehingga sistem kelistrikan harus dijaga dengan melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
“Kedatangan kami, pertama, menyampaikan permintaan maaf karena dua pekan sempat terjadi pemadaman listrik bergilir. Mulai hari Senin kemarin sudah normal lagi,” katanya.
Meski pasokan listrik kembali normal, Agus menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan belum sepenuhnya aman. Saat ini masih terdapat defisit, meskipun suplai sudah mulai membaik.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyampaikan, masyarakat mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Namun, pihaknya belum dapat memastikan dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut.
Meski demikian, Aminuddin menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara PLN dan pemerintah daerah apabila kebijakan pemadaman bergilir kembali berjalan.
“Kami berharap agar dikomunikasikan dengan pemerintah kota jika ada kebijakan pemadaman listrik bergilir lagi. Sehingga kami bisa mengumumkan pada masyarakat dan memiliki persiapan lebih dulu,” terangnya. (bry/mas/hn/aph/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril