PADEK.JAWAPOS.COM -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi menyoroti tingginya tingkat kebocoran jaringan air minum di seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia yang dinilai masih belum mengalami perbaikan signifikan selama bertahun-tahun.
Menurutnya, tingkat kehilangan air yang masih berada di atas 40 persen menunjukkan masih rendahnya efisiensi layanan air minum di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi mengingatkan bahwa tingkat kebocoran jaringan air minum yang dapat ditoleransi seharusnya berada di bawah 20 persen. Ia menilai besarnya angka kehilangan air menjadi indikasi masih banyak air bersih yang terbuang sia-sia.
“Kebocoran itu di atas 40 persen semua. Padahal standar kebocoran yang ditoleransi, kalau tidak salah saya masih ingat, di bawah 20 persen,” ujar Mulyadi.
Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat itu, tingginya angka kehilangan air dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi jaringan pipa yang telah menua hingga dugaan pencurian air yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Mulyadi juga mengkritisi peran PERPAMSI sebagai organisasi yang telah berdiri sekitar lima dekade. Menurutnya, sebagai asosiasi yang menaungi PDAM di seluruh Indonesia, PERPAMSI semestinya mampu mendorong peningkatan kinerja anggotanya, khususnya dalam menekan tingkat kebocoran jaringan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa operasional PERPAMSI didukung oleh iuran dari PDAM di seluruh Indonesia sehingga organisasi tersebut memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan air minum daerah.
“Tolong juga sebagai asosiasi yang sudah berdiri lima puluh tahun itu, apa yang sudah Bapak bisa perbuat untuk kemajuan masalah air minum ini?” kata Mulyadi.
Ia menambahkan, apabila PERPAMSI mampu menunjukkan perbaikan nyata dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan air minum nasional, pemerintah diyakini akan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap organisasi tersebut pada masa mendatang.
Selain menyoroti persoalan kebocoran jaringan, Mulyadi juga meminta PERPAMSI menyampaikan kajian yang komprehensif mengenai penurunan kualitas sumber air baku di berbagai daerah.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak PDAM menghadapi kendala akibat menurunnya kualitas sumber air baku yang dipicu meningkatnya pencemaran lingkungan. Menurutnya, persoalan kehilangan air dan kualitas sumber air baku merupakan dua tantangan yang saling berkaitan dalam penyediaan layanan air minum.
“Kondisi sumber air baku yang semakin tercemar tentu akan semakin menyulitkan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Karena itu diperlukan kajian yang menyeluruh agar persoalan ini dapat ditangani secara tepat,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, PERPAMSI memaparkan hasil audit kinerja tahun 2023 yang menunjukkan tingkat Non-Revenue Water (NRW) atau air tak berekening—indikator kehilangan air pada sistem distribusi—masih berada di angka 33,51 persen.
PERPAMSI juga menyampaikan bahwa cakupan pelayanan PDAM secara nasional saat ini baru mencapai 22,17 persen dari total 15,8 juta sambungan air minum yang tercatat di seluruh Indonesia.
Data tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan yang dihadapi sektor penyediaan air minum nasional, baik dalam menekan tingkat kehilangan air maupun memperluas akses pelayanan kepada masyarakat. DPR RI berharap PERPAMSI bersama pemerintah dan seluruh PDAM dapat memperkuat upaya peningkatan efisiensi jaringan, menjaga kualitas sumber air baku, serta memperluas layanan air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. (rel)
Editor : Adriyanto Syafril