Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

OJK Batasi Moratorium Perizinan Fintech

N
Penulis: Novitri Selvia❯
ilustrasi. (JawaPos.com)
ilustrasi. (JawaPos.com)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan sementara (moratorium) penerbitan izin perusahaan financial technology (fintech), khususnya Peer to Peer Lending (P2P) atau biasa disebut pinjaman online (pinjol).

Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Riswinandi membeberkan, hingga 28 November 2020, jumlah pinjol yang terdaftar 153 perusahaan. Rinciannya, 142 pinjol berbasis konvensional dan 11 pinjol syariah. “Dari jumlah tersebut, 117 perusahaan cuma berstatus terdaftar. Sedangkan yang telah mengantongi izin hanya 36 pinjol. Kami akan terus mendorong perusahaan pinjol itu memperoleh status berizin,” kata Riswinandi, di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, selama ini banyak yang mengkritisi perbedaan status terdaftar dengan berizin. Banyak yang menganggap sama saja. Karena, berstatus terdaftar maupun berizin, tetap bisa beroperasi penuh. “Sekarang kami putuskan saja. Yang boleh beroperasi hanya yang mengantongi izin OJK. Sementara, jika baru terdaftar, harus mengurus izin dulu,” tegas Riswinandi.

Dengan ketentuan itu, lanjut Riswinandi, dari 117 perusahaan bertatus terdaftar, 30 di antaranya sedang mengurus izin. Prosesnya telah mencapai tahap akhir. Yaitu, live demo dan site visit. Kemudian, ada 16 pinjol sedang dalam proses pemenuhan dokumen. Dan, 44 perusahaan pinjol sedang mengulangi proses perizinan. Serta, ada 8 pinjol pembatalan tanda terdaftar, karena terlambat menyampaikan pengajuan permohonan izin.

“Tapi, yang 44 perusahaan itu kami pesimistis, bisa mengantongi izin dalam waktu dekat. Mengingat masalah intern mereka, seperti gonta-ganti investor,” ungkapnya. Riswinandi menjelaskan, saat ini OJK sedang melakukan moratorium pendaftaran baru perusahaan pinjol di Indonesia. Moratorium akan dibuka kembali setelah aturan terkait pinjol, yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selesai direvisi.

Ia memperkirakan, revisi aturan tersebut baru selesai tahun depan. Dalam melakukan revisi, pihaknya melakukan koordinasi dengan asosiasi dan pihak-pihak terkait lainnya.”Pinjol yang akan beroperasi nanti harus terdaftar dalam asosiasi,” ungkapnya.

Riswinandi mengimbau, bagi pinjol terdaftar yang sedang mengurus perizinan, namun merasa tidak mampu memenuhi ketentuan, agar mengembalikan surat terdaftar yang telah diberikan OJK. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Peneliti Ekonomi Digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengapresiasi upaya OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurutnya, moratorium akan membatasi gerak pinjol ilegal. “Artinya, OJK sudah melakukan kewajibannya untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan pinjol ilegal meresahkan,” katanya.

Nailul menyarankan, OJK memberikan kejelasan batas waktu penerbitan izin. Karena, beberapa fintech memiliki masalah cash flow. Jangan sampai perusahaan fintech yang sebenarnya mampu dan telah memenuhi syarat, gulung tikar akibat tidak mengantongi izin. (dwi/jpg)

Advertisement
Advertisement
Editor : Novitri Selvia
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

OJK Perkuat Kolaborasi Regulator ASEAN, Bahas Pengawasan Asuransi hingga Penjaminan Polis

OJK Perkuat Kolaborasi Regulator ASEAN, Bahas Pengawasan Asuransi hingga Penjaminan Polis

OJK memperkuat kolaborasi regulator ASEAN di Bali guna menghadapi ketidakpastian global dan risiko digitalisasi serta meningkatkan pengawasa

OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028

OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028

OJK dan LPS menandatangani petunjuk pertukaran data untuk mempersiapkan Program Penjaminan Polis yang ditargetkan berjalan paling lambat Jan

OJK Ungkap Modus Manipulasi Waran, Rekening Efek Dibuka dengan Identitas Pihak Lain

OJK Ungkap Modus Manipulasi Waran, Rekening Efek Dibuka dengan Identitas Pihak Lain

OJK menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia yang menyebabkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer