Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurutnya, ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/2021 itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer. Menkeu menjelaskan, ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher serta untuk memberikan kepastian hukum.
Adapun penyederhanaan pengenaannya, yakni pungutan PPN untuk pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). “Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,” tulis Sri.
Untuk PPN token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual. Untuk voucher, PPN tidak dikenakan atas nilai voucher karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang.
PPN, lanjut Sri, hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual. Sementara untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucher, merupakan pajak di muka, bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT tahunannya. “Jadi tidak benar, ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher,” ucap Sri Mulyani, yang ditulis menggunakan huruf kapital.
Menkeu kembali menegaskan, pajak yang masyarakat bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan. “Kalau jengkel sama korupsi, mari kita basmi bersama!” seru Menkeu.
Terpisah, Kepala Subdit Humas Direktorat Jenderal Pajak, Ani Natalia menegaskan seluruh informasi berkaitan dengan pengenaan pemungutan pajak untuk pembelian pulsa adalah tidak benar. “Makanya menyesatkan bahwa ada pungutan pajak baru atas pulsa ini yang menurut saya harus kita luruskan pertama,” kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (31/1).
Dia memastikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/2021 tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer memberikan kepastian hukum yang jelas.
Masyarakat pun diminta tidak terprovokasi atas pemberitaan yang beredar di beberapa media sosial. “Kami memahami kondisi masyarakat yang cepat terprovokasi dengan berita seperti ini. Oleh karena itu kami dari sisi kehumasan mencoba untuk memberikan klarifikasi dan agar tidak membuat masyarakat terprovokasi,” jelas dia. (jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


