Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Empat SPPG di Bukittinggi Kantongi SLHS, Dinkes Pastikan Proses Sertifikasi Berjalan

Dila Kartika Sari
Penulis: Dila Kartika Sari❯

Dinkes Bukittinggi menyebut hanya dua dari 14 SPPG memiliki SLHS, sementara Pemko memberi tenggat satu bulan untuk pemenuhan sertifikasi higiene sanitasi. Salah satu menu MBG.
Dinkes Bukittinggi menyebut hanya dua dari 14 SPPG memiliki SLHS, sementara Pemko memberi tenggat satu bulan untuk pemenuhan sertifikasi higiene sanitasi. Salah satu menu MBG.
PADEK.JAWAPOS.COM—Pemko Bukittinggi mempercepat pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sesuai edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025.


Advertisement

Kepala Dinas Kesehatan Bukittinggi, Ramli, menyampaikan seluruh SPPG telah mulai memproses penerbitan SLHS setelah edaran itu disosialisasikan.

“Ada 14 SPPG yang beroperasi di Bukittinggi. Semuanya sudah mulai melakukan pengurusan SLHS,” ujar Ramli seperti dikutip dari bukittinggikota.go.id, Senin (12/1/2026).

Ramli menyebut empat SPPG telah mengantongi sertifikat, yakni Tarok Dipo, Manggis Ganting, Gulai Bancah, dan Bukik Apik Puhun. SPPG Belakang Balok juga telah mengajukan dokumen SLHS. “Semuanya sudah berproses,” katanya.

Advertisement

Ia menjelaskan empat syarat yang wajib dipenuhi untuk penerbitan SLHS, yakni pelatihan penjamah makanan, hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan yang memenuhi syarat, pemeriksaan sampel air, serta pemeriksaan sampel makanan.

Seluruh petugas penjamah makanan telah bersertifikat keamanan pangan dan sebagian SPPG tengah menyelesaikan perbaikan sesuai rekomendasi dinas kesehatan.

Untuk pemeriksaan sampel makanan, Ramli menyebut seluruh SPPG masih menunggu hasil uji dari Laboratorium Kesehatan Pangan Padang. Proses ini membutuhkan waktu karena seluruh SPPG mengajukan pemeriksaan secara bersamaan.

Advertisement

Ramli memastikan makanan yang diproduksi SPPG tetap terjaga kualitas dan keamanannya. Pengawasan dilakukan Satgas MBG Bukittinggi yang terdiri dari pemerintah kota, Polresta, dan Kodim 0304 Agam.

“Satgas MBG Kota Bukittinggi, yang diketuai Bapak Sekda, terus melakukan pengawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan izin operasional SPPG berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). “Yang mengeluarkan izin SPPG itu langsung oleh Badan Gizi Nasional. Dinas Kesehatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan,” ujarnya.

Ramli mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan pelaksanaan program MBG di Bukittinggi. Seluruh proses pemenuhan SLHS berjalan dan pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan makanan aman dan bermutu.(CR8)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penguatan SDM dan Ketahanan Ekonomi Jadi Modal Pembangunan

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penguatan SDM dan Ketahanan Ekonomi Jadi Modal Pembangunan

Survei PPI mencatat 65,4 persen responden puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketahanan ekonomi dan pangan turut menjadi sorotan.

Dua Pelajar Korban Dugaan Keracunan MBG Dirujuk ke RSUP M Djamil

Dua Pelajar Korban Dugaan Keracunan MBG Dirujuk ke RSUP M Djamil

Dua pelajar MTsN 1 Pariaman korban dugaan keracunan MBG dirujuk ke RSUP M Djamil setelah kondisi kesehatan belum menunjukkan perbaikan.

86 Siswa MTsN 1 Pariaman Terdampak Dugaan Keracunan MBG, Puluhan Masih Dirawat

86 Siswa MTsN 1 Pariaman Terdampak Dugaan Keracunan MBG, Puluhan Masih Dirawat

Sekitar 86 siswa MTsN 1 Pariaman terdampak dugaan keracunan MBG. Puluhan siswa masih dirawat, sementara sampel makanan diuji laboratorium.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer