PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran. Penanda utamanya berupa pembagian interactive flat panel (IFP) yang sudah dimulai sejak 15 Agustus lalu.
Sampai dengan Minggu (16/11), alat bantu pendidikan di sekolah-sekolah itu sudah tersebar 172 ribu lebih unit atau 75 persen dari keseluruhan.
“Monitoring awal terhadap sekolah-sekolah yang sudah menerima fasilitas itu menunjukkan pembelajaran berubah lebih gembira, lebih semangat, tidak membosankan, dan siswa lebih aktif,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam peluncuran program tersebut di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin (17/11).
Program tersebut, kata Mu’ti, merupakan tindak lanjut janji Presiden pada Hari Guru Nasional 2024 serta implementasi Inpres No. 7/2025 dan Perpres No. 79/2025.
Dia menyebut digitalisasi ini sebagai bagian dari transformasi menyeluruh yang digagas pemerintah. “Digitalisasi pembelajaran adalah pilar revolusi pendidikan yang diletakkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Namun, terpisah, pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah mengingatkan bahwa kebijakan bagi-bagi perangkat canggih itu bisa membuat isu pemerataan kualitas pendidikan kian melebar.
“Di satu sisi sebagian sekolah pakai smartboard, tetapi di sisi lain, sebagian sekolah lainnya masih belum punya toilet yang layak. Ada juga sekolah yang ruangan pendidikannya roboh dan tidak punya ruang guru,” kata Jejen kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin.
Menurut dia, masih banyak masalah pendidikan yang harus ditangani pemerintah. Banyak di antaranya persoalan mendasar seperti kualitas bangunan, layanan sanitasi, dan kualitas profesionalisme guru. “Kualitas guru masih banyak terjadi ketimpangan,” katanya.
Penguasaan Teknologi
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguasaan teknologi adalah jalan untuk memastikan kemakmuran rakyat. Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk membuat lompatan besar.
“Kita harus akui kita masih tertinggal. Kita masih kekurangan di banyak bidang. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa Indonesia selama ini terlalu lama menjadi pemasok bahan mentah. Pemicunya karena kemampuan penguasaan teknologi sumber daya manusia (SDM)-nya belum memadai.
Sehingga, ada harapan ketika kelak SDM sudah mumpuni, Indonesia akan semakin maju.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa percepatan di bidang pendidikan penting untuk mengejar kebutuhan tenaga ahli nasional. “Kita butuh lebih banyak dokter, insinyur, dan ilmuwan,” ungkapnya.
Presiden ke-8 itu juga memuji kecepatan distribusi fasilitas digital yang dikirimkan ke sekolah-sekolah.
“Saya pikir kalau beginian paling satu tahun, dua tahun. Ternyata sejak kita canangkan bulan Mei, November sudah mencapai (hampir) 173 ribu panel,” ucapnya.
Prabowo juga menyoroti konten pembelajaran digital yang sedang dikembangkan untuk program ini. Pemerintah, katanya, siap belajar dari negara mana pun. “Konten-konten itu akan dipelajari dan kita akan bikin konten yang terbaik untuk rakyat kita,” ujarnya.
Konten digital tersebut, kata presiden, nantinya tersedia gratis. “Termasuk bagi orang tua agar bisa mendampingi anak,” katanya.
Adapun Jejen menggarisbawahi bahwa jika dana pendidikan terbatas, prinsip pembuatan kebijakannya harus menerapkan skala prioritas.
Dia mengungkapkan, sebagian sekolah di Indonesia bahkan masih belum dapat aliran listrik. Belum lagi soal akses internet. Dia menegaskan pengadaan panel interaktif saat ini masih belum masuk dalam prioritas untuk pembelajaran di Indonesia.
Baginya, yang lebih utama adalah standar bangunan sekolah yang aman dan toilet bersih. Kemudian masalah laten, yaitu pemerintah harus mengusahakan gaji guru minimal standar UMR setempat.
“Jika masalah mendasar tersebut bisa ditangani, pemerintah bisa beranjak ke kebutuhan tersier pendidikan seperti smartboard,” katanya. (lyn/wan/ttg/jpg)
Editor : Novitri Selvia