PADEK.JAWAPOS.COM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan hampir satu tahun. Namun, sejak kali pertama diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini masih saja diliputi banyak masalah.
Anggaran triliunan yang dialokasikan untuk program ini pun mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Center of Economic and Law Studies (Celios), lembaga riset independen di Indonesia, mengungkap hasil evaluasi mereka terhadap pelaksanaan MBG. Hasilnya sungguh memprihatinkan.
Menurut Celios, MBG tidak terbukti meringankan beban ekonomi keluarga. Responden yang mereka survei menyatakan tetap mengeluarkan uang tambahan untuk makanan pengganti MBG.
MBG juga tidak membuat anak lebih fokus dan aktif. Responden menyatakan tidak ada perubahan dalam keaktifan dan fokus anak di sekolah setelah menerima MBG.
MBG juga tidak menjamin anak menjadi lebih rajin. Responden menilai bahwa tidak ada perubahan tingkat rajin anak di sekolah meski telah menerima MBG.
Selain itu, berdasar hasil survei, mayoritas responden lebih memilih bantuan tunai dibandingkan MBG. Celios juga menemukan bahwa lapangan pekerjaan yang muncul akibat MBG hanya untuk segelintir orang.
Selain itu, rantai pasok MBG dinilai tidak transparan. Responden menyatakan tidak tahu adanya keterlibatan usaha kecil atau warung lokal dalam rantai pasok makanan MBG.
Peneliti Celios Isnawati Hidayah menyatakan, pemberian MBG tidak berdampak langsung pada penurunan angka tengkes. “Ketika ingin menyasar tengkes adalah pada 1.000 hari kehidupan manusia,” katanya.
Dia menjelaskan, riset Celios justru memotret adanya salah sasaran pada MBG jika tujuannya untuk menekan tengkes. Salah sasaran ini mencapai 34,20 persen. “Kerugiannya, pemborosannya Rp 8,4 triliun,” tutur Isna.
Keracunan menjadi isu paling santer dalam MBG. Celios mencatat, sejak awal program ini diluncurkan hingga 15 November 2025, sudah ada 15.117 penerima manfaat yang keracunan.
Lembaga tersebut juga menghitung total biaya yang harus ditanggung masyarakat akibat keracunan dengan analisis cost of illness (COI).
Metode ini menghitung total biaya yang timbul secara langsung maupun dampak negatif dari munculnya penyakit. Celios menemukan fakta bahwa akumulasi dari keracunan MBG hingga 15 November sudah menghabiskan Rp 4 miliar.
Ini bukan hanya karena perawatan medis saja tapi juga karena produktivitas hilang. Menurut Celios, hingga kini belum ada evaluasi resmi yang komprehensif.
Pemerintah justru mengkampanyekan kesuksesan MBG yang telah menjangkau 36,7 juta jiwa di seluruh Indonesia atau 1,4 miliar porsi MBG sudah dibagikan.
Celios menyebut cakupan penerima atau jumlah distribusi hanya indikator output administratif dan bukan gambaran nyata terhadap perbaikan gizi, kesehatan, atau capaian belajar anak.
Isna mengatakan bahwa riset ini begitu emosional baginya karena dia seorang ibu. “Ini merupakan ikhtiar kami dalam mengawasi proyek triliunan rupiah yang menjadikan anak sebagai objek,” katanya.
Isna mengatakan bahwa MBG seperti benang kusut. Sebab, tidak ada pilot study yang layak. Selain itu, informasi program tidak jelas.
Selain itu, program ini mendapat kucuran anggaran yang besar tanpa landasan hukum kuat. Bahkan, peraturan presiden (Perpres) mengenai tata kelola MBG baru muncul. “Respons pemerintah juga membingungkan,” katanya.
Riset Celios, lanjutnya, ingin menguraikan “benang kusut” itu. Celios melakukan pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Alasannya, pendekatan harus komprehensif.
“Kami melakukan pendekatan kuantitatif dengan survei nasional. Ada 1.800-an responden,” katanya. Survei juga dilakukan ke ahli gizi. Yakni ada 691 ahli gizi yang jadi responden. Mereka yang bekerja di SPPG.
Pada akhir kajiannya, Celios memberikan sejumlah pesan untuk Presiden Prabowo Subianto. Yakni, meminta agar MBG dimoratorium dan dirombak total. Mereka mengusulkan 10 langkah reformasi radikal.
Pertama, moratorium nasional dan audit total. Kedua, lakukan audit total terhadap seluruh SPPG yang sedang berjalan. Ketiga, pembekuan kontrak dan penuntasan kewajiban.
Keempat, restrukturisasi kepemimpinan dan akuntabilitas. Kelima, membentuk satgas reformasi MBG lintas lembaga dengan melibatkan KPK, BPKP, BPOM, Kemenkes, Kemendikbud, IDAI, dan perguruan tinggi.
Keenam, desentralisasi sistem dan standar pelaksanaan baru. Ketujuh, menerapkan standar menu nasional berbasis. Kedelapan, transformasi arah program (pasca audit).
Umumkan restart nasional MBG dengan dua skema terarah, yakni direct meal atau makan gratis terbatas disertai pemberian beasiswa.
Lalu, pemberian nutrition voucher atau cash transfer disertai pelatihan penyediaan makanan bergizi di rumah tangga untuk ibu hamil, menyusui, dan balita dari keluarga miskin.
Kesembilan, realokasi dan efisiensi anggaran. Terakhir, konsolidasi permanen. (lyn/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia