Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka strategi yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Nevi, sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kawasan perkotaan. Penerapan WFH secara terbatas dan terukur dinilai memiliki potensi penghematan energi nasional yang cukup signifikan.
Ia menjelaskan bahwa pengurangan aktivitas mobilitas harian dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan.
Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat menurunkan biaya operasional negara yang terkait dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.
“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global," katanya.
Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.
Meski demikian, politisi PKS tersebut mengingatkan bahwa WFH memiliki sejumlah keterbatasan. Menurutnya, tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, termasuk sektor industri, transportasi, perdagangan, dan layanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik.
Ia juga menyebut bahwa produktivitas dan koordinasi kerja dapat terdampak jika WFH tidak diatur dengan baik di beberapa institusi.
Nevi menyoroti dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, layanan transportasi lokal, dan sektor jasa lain yang bergantung pada aktivitas pekerja kantor.
Nevi menegaskan bahwa kebijakan penghematan BBM tidak boleh berhenti pada langkah jangka pendek seperti WFH.
"Pemerintah perlu memastikan adanya strategi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak," kata Nevi.
Ia memaparkan sejumlah catatan penting, mulai dari peningkatan kapasitas cadangan BBM nasional—yang saat ini berada pada kisaran 21 hingga 25 hari—hingga percepatan diversifikasi energi.
“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor.
Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idulfitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan.
"Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan," tutup Nevi.(*)
Editor : Heri Sugiarto