
Wickremesinghe, 76 tahun, memimpin Sri Lanka melalui krisis ekonomi yang parah pada 2019–2024 dan kalah dalam pemilihan presiden 2024.
Penahanan ini terjadi saat Wickremesinghe memberikan pernyataan kepada Departemen Investigasi Kriminal (CID) Sri Lanka.
Pengadilan di ibu kota Sri Lanka, Kolombo, memerintahkan Wickremesinghe untuk ditahan hingga 26 Agustus ketika sidang akan diadakan terkait tuduhan tersebut.
Beberapa penyelidikan pemerintah sedang dilakukan terkait dugaan suap dan korupsi yang meluas di kalangan pejabat tinggi negara.
Kasus ini terkait dengan kunjungan Wickremesinghe ke Inggris pada 2023. Dalam perjalanan pulang dari kunjungan resmi ke Amerika Serikat, mantan presiden itu berhenti di London untuk menghadiri upacara penghargaan bagi istrinya, Prof. Maithree Wickremesinghe, yang menerima gelar kehormatan dari University of Wolverhampton.
Pemerintah menuduh kunjungan tersebut bersifat pribadi dan menggunakan sekitar 17 juta rupee Sri Lanka atau sekitar $56.000 dari dana publik.
"Mantan Presiden Ranil Wickremesinghe telah ditahan dan diperiksa di pengadilan. Kami menunggu arahan pengadilan untuk menentukan langkah selanjutnya," kata Kepolisian Sri Lanka, dilansir dari Al Jazeera.
Sejak Presiden Anura Kumara Dissanayake menjabat pada September 2024, unit anti-korupsi Sri Lanka telah meningkatkan penyelidikan terhadap pejabat tinggi negara.
Dissanayake, 56 tahun, memenangkan pemilihan presiden dengan janji memberantas korupsi dan menindak penyalahgunaan dana publik.
Tiga pejabat senior Wickremesinghe pada waktu itu telah diperiksa bulan ini oleh CID. Wickremesinghe dan istrinya menghadiri upacara Universitas Wolverhampton.
Wickremesinghe menyatakan biaya perjalanan istrinya ditanggung secara pribadi dan tidak menggunakan dana negara. Namun, CID menuduh ia menggunakan dana pemerintah untuk perjalanan pribadinya, termasuk biaya pengawal yang ikut dalam perjalanan tersebut.
Wickremesinghe menjabat presiden sejak Juli 2022 setelah Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri.
Selama masa jabatannya, ia memperoleh bailout senilai $2,9 miliar dari Dana Moneter Internasional pada awal 2023 dan dianggap berhasil menstabilkan ekonomi setelah krisis keuangan 2022. Ia juga menerapkan langkah penghematan, termasuk menaikkan pajak dan menghapus subsidi energi.
Salah satu sekutu Wickremesinghe dari Partai Nasional Bersatu (UNP) menyatakan bahwa kasus ini bermotif politik.
“Ranil Wickremesinghe tidak pernah menyalahgunakan dana publik atau dana negara,” ujar Nishantha Sri Warnasinghe kepada wartawan di luar gedung pengadilan di Colombo, tempat mantan presiden itu hadir.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




