Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Percepat Pembentukan Dua Ranperda

N
Penulis: Novitri Selvia❯
MASUKAN: Bupati Pasaman, Benny Utama menyampaikan pandangannya terhadap pembentukan dua ranperda.(IST)
MASUKAN: Bupati Pasaman, Benny Utama menyampaikan pandangannya terhadap pembentukan dua ranperda.(IST)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman menggelar Rapat Paripurna ke-33, dengan agenda Penyampaian Pendapat Bupati Pasaman atas dua Ranperda Prakarsa. Dua Ranperda tersebut yakni Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ranperda tentang Pelestarian Adat dan Budaya.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Danny Ismaya, SP dihadiri anggota DPRD, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala SKPD dan Jurnalis di Gedung DPRD Pasaman, Senin beberapa waktu lalu.

Bupati Pasaman, Benny Utama dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyusun Ranperda ini untuk dibahas dan disempurnakan.

Bupati Pasaman juga menyebutkan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengharmonisasian dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda Provinsi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Benny Utama juga menjelaskan, pengharmonisasian dilaksanakan dalam rangka menjamin kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan Ranperda dari aspek, Prosedural, yang di dalamnya harus dipastikan bahwa suatu Ranperda telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Substansi yang di dalamnya harus dipastikan bahwa suatu Ranperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Seterusnya, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya harus dipastikan bahwa, penyusunan suatu Ranperda sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Mengakhiri sambutannya, Benny Utama menyebutkan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dilakukan sebelum proses pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah.

“Setelah Ranperda tersebut melalui proses pengharmonisasian dan mendapatkan surat selesai harmonisasi dari Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat barulah Ranperda tersebut dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya,” pungkasnya. (rel)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggaran Kegiatan 2026 Jangan Mengendap di Kas Daerah

Anggaran Kegiatan 2026 Jangan Mengendap di Kas Daerah

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupa­ten Limapuluh Kota menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Surau-Didikan Subuh Diusulkan Masuk Ranperda Pesantren

Surau-Didikan Subuh Diusulkan Masuk Ranperda Pesantren

Pa­nitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Trantibum dan Penguatan Pesantren Disorot

Trantibum dan Penguatan Pesantren Disorot

DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menggagas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer