Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab dan Pemko Diminta Siapkan APD Tenaga Medis Puskesmas

p
Penulis: padek❯
Sekjen DPP Ika Unand Reni Mayerni. (foto: dok.JPS)
Sekjen DPP Ika Unand Reni Mayerni. (foto: dok.JPS)
Gugus Tugas Kabupaten dan Kota di Sumbar diimbau agar mempertimbangkan penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis di puskesmas-puskesmas. Hal tersebut sebagai antisipasi terhadap kemungkinan adanya pasien tertular tanpa gejala yang memeriksakan kesehatannya di puskesmas.

"Karena tidak semua masyarakat berpikiran harus memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit rujukan. Meski belum ada kasus, ada baiknya setiap puskesmas dilengkapi dengan peralatan standar penanganan Covid-19 beberapa set saja. Supaya para dokter dan tenaga medis bisa terlindungi," imbau Sekjen DPP Ikatan Keluarga Alumni Unand yang tergabung dalam GWA Relawan Kawal Covid-19 Sumbar, Reni Mayerni, Kamis (9/4).

Menurutnya, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang berjumlah sebanyak 1.2000 APD dirasa cukup untuk rumah sakit.

"Diharapkan masing-masing puskesmas dapat 10 set, terutama yang jaraknya jauh dari pusat kota dan kabupaten. Mengingat sudah banyak perantau dari daerah zona merah yang pulang dan tersebar di kampung-kampung. Tentu tidak semuanya terpantau," kata Prof Reni yang juga Deputi Kajian Stretagis Lemhanas itu.

Dia berharap ini jadi perhatian pemerintah kabupaten dan kota. Apalagi ujung tombak hari ini ada di puskesmas. "Barangkali Pak Jubir bisa memberikan pandangan ini di rapat Pemprov Sumbar. Kecuali data sudah ada di pemprov dan semua puskesmas berpotensi didatangi pasien Covid-19 sudah disediakan APD oleh kepala daerahnya," tuturnya.

Sementara itu, Jubir Penanganan Covid-19 Sumbar Jasman Rizal juga berharap APD bagi puskesmas bisa segera direalisasikan oleh kabupaten dan kota.

"Kita pemprov sejak awal telah menganggarkan Rp45 miliar untuk APD ini dan terus akan bertambah anggarannya sesuai perkembangan kebutuhan," kata Jasman.

Kepala Biro Humas Setprov Sumbar itu menambahkan, APD yang disiapkan pemprov diutamakan untuk rumah sakit yang sudah ditetapkan melakukan pelayanan Covid-19, lokasi karantina dan petugas di pintu masuk Sumbar atau perbatasan termasuk petugas bandara.

"Sedangkan untuk puskesmas, diharapkan partisipasi pemerintah kabupaten dan kota. Karena kabupaten dan kota juga sudah menganggarkan tambahan pada BTT (belanja tak terduga) masing-masing.

Provinsi akan membantu pada daerah tertentu yang masih kekurangan APD setelah adanya pengadaan sendiri untuk puskesmas tiap kabupaten dan kota," jelas Jasman dalam GWA Relawan Kawal Covid-19 Sumbar.

Sementara itu, Wali Kota Paykumbuh Riza Falepi merespons masukan dari Reni dan Jasman. Menurut Riza, pihaknya sudah menganggarkan APD untuk tenaga medis di puskesmas. "Kita udah anggarkan. Kalau ada yang nyumbang, tetap diterima dan terimakasih," kata wali kota dua periode itu.

Mantan senator Sumbar itu, lebih lanjut menyampaikan bahwa bagaimanapun pihaknya tetap masih kekurangan untuk jangka panjang. "Kurang kalau untuk jangka panjang, tapi sudah kita anggarkan untuk pembelian secepatnya (untuk jangka pendek, red)," katanya.(esg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sumbar Belum Punya Perda Ekonomi Sirkular, Pakar Soroti Lambatnya Regulasi Hijau

Sumbar Belum Punya Perda Ekonomi Sirkular, Pakar Soroti Lambatnya Regulasi Hijau

Sumbar dinilai tertinggal dalam regulasi ekonomi hijau dan sirkular. Seminar Nasional Unand menyoroti belum adanya Perda khusus.

Gladi Tsunami Sumbar 2026 Uji Koordinasi Pemerintah, Evakuasi Massal Digelar di Pariaman Besok

Gladi Tsunami Sumbar 2026 Uji Koordinasi Pemerintah, Evakuasi Massal Digelar di Pariaman Besok

Gladi tsunami Sumbar 2026 di Pariaman menguji koordinasi pemerintah melalui TTX sebelum simulasi evakuasi massal pada 30 September 2026.

Dorong Transaksi Keuangan Daerah Lebih Transparan, Bank Nagari Gelar HLM-ETPD Capacity Building

Dorong Transaksi Keuangan Daerah Lebih Transparan, Bank Nagari Gelar HLM-ETPD Capacity Building

Bank Nagari memperkuat percepatan ETPD di Sumbar melalui digitalisasi transaksi daerah, implementasi KKPD, serta kolaborasi dengan pemda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer