Langkah ini dinilai penting agar program gizi yang menyasar siswa sekolah itu sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal. Pemkab menekankan pola baru yang mengikat tiga unsur sekaligus, petani, koperasi dan dapur MBG dalam satu rantai ekonomi.
“Koperasi menyediakan bahan, petani menanam, dapur MBG mengolah. Semua harus kembali ke masyarakat,” tegas Bupati Agam Benni Warlis.
Kemudian, Koperasi Merah Putih, KDMP, dan BUMNag ditunjuk menjadi motor utama distribusi bahan pangan. Mereka diwajibkan mengambil hasil pertanian langsung dari petani, tanpa perantara, lalu memasokkannya ke dapur MBG. Pemerintah menargetkan tak ada lagi pembelian dari luar nagari selama komoditas tersedia di wilayah sendiri.
Penataan ini juga membuka peluang lebih besar bagi petani untuk meningkatkan produksi, karena mereka mendapatkan pasar yang pasti dan harga yang lebih stabil. Koperasi Merah Putih bahkan disiapkan menjadi lembaga pengumpul hasil tani, menjemput panen warga dan mendistribusikannya ke dapur MBG.
Struktur ini diproyeksikan menjadi simpul ekonomi baru di kecamatan. Dengan skema ini, pemerintah berharap dana MBG bukan hanya meningkatkan gizi pelajar, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular di nagari, memperkuat petani, dan menumbuhkan koperasi lokal.
Agam menilai program seperti MBG tidak sekadar soal makanan gratis, tetapi mekanisme strategis untuk memastikan uang pemerintah kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di akar rumput. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
