Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilih Pemimpin Berkelas yang Bisa Diproyeksikan jadi Pemimpin Nasional

p
Penulis: padek❯
Photo
Photo

Keberhasilan sebuah pemerintahan ditentukan oleh pemimpinnya. Dari sejak masa lalu, Sumbar memiliki pemimpin yang kuat dan berhasil karena paham karakter masyarakat dan daerahnya. Mulai dari Harun Zain. Kepemimpinan yang peduli dan punya jiwa kemasyarakatan yang kuat.


"Jika itu dimiliki, insya Allah akan berhasil, dan Sumbar akan maju," ujar Gamawan dalam fokus group discussion (FGD) bertema "Mencari Pemimpin Sumbar ke Depan" yang diadakan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) , di Hotel Balairung Jakarta, Sabtu (22/2/2020).


Mantan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan, orang pintar di Sumbar tak kurang. Bahkan di era Presiden SBY, sebanyak 27 persen menteri dan 65 orang pejabat eselon I selevel direktur jenderal berasal dari Minang. Belum termasuk para pejabat di BUMN.


"Bukan bermaksud bernostalgia. Andalan kita di Sumbar memang ada di kepala dan dada. Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu, kalau memilih pemimpin, kita memilih yang terbaik dari yang baik," imbuhnya dalam kesempatan dihadiri nara sumber lainnya, yakni mantan Wali Kota Padang/Staf Khusus Mantan Wapres Jusuf Kalla Syahrul Ujud, Mantan Wamendiknas/ Rektor Universitas Yarsi Prof Fasli Djalal dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri/ Guru Besar IPDN Prof Djohermansyah Djohan.


Lebih lanjut disampaikan Gamawan, calon pemimpin harus paham dengan karakter masyarakat yang sejak dulunya sudah demokratis. Misalnya, dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah, mesti libatkan masyarakat, tokoh dan perguruan tinggi dalam merumuskannya.


"Ajak pakar dari perguruan tinggi dan stakeholder lainnya dalam menyiapkan target-target dan strategi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Artinya, banyak orang-orang hebat di perguruan tinggi serta konsultan yang bisa menyumbangkan dan dimintakan pemikirannya. Tinggal bagaimana gubernur mengkoordinir dan menggerak berbagai stakeholder tersebut. Jadi, bukan berpikir dan pandai sendiri. Dulu, saya menggelar lokakarya pembangunan. Semua pakar kita kumpulkan untuk merancang program pembangunan dan perekonomian. Jadi, harus bersama-sama. Gubernur tinggal menggerakkan," jelas sosok yang pernah dua periode menjabat Bupati Solok, itu.


Untuk kemasyarakatan, secara nonformal ia bisa kapan saja bertemu dengan berbagai elemen masyarakat. "Kadang-kadang saya (saat jadi Gubernur, red) datang dan duduk di taman budaya untuk sekadar diskusi. Lalu bertemu tokoh dan berkoordinasi dengan forkopimda serta bupati dan wali kota. Begitu juga dengan rekan-rekan wartawan, kadang sampai dua jam lebih," kenangnya.


Photo
Photo


Ia berharap, calon pemimpin Sumbar yang terpilih nantinya orang yang berkelas. Namun, tetap mempertahankan jati diri atau identitasnya sebagai orang Minang. Berani bicara di pentas nasional, dan percaya diri ketika berbincang dengan sesama gubernur dan para menteri. "Kapan perlu setelah itu (setelah tak jadi gubernur, red), kita proyeksikan jadi pemimpin nasional. Orang yang benar-benar punya integritas dalam membangun Sumbar, dan bisa diajak diskusi, bermasyarakat," katanya.


Di samping itu, calon pemimpin harus berani mengambil kebijakan demi kepentingan daerah dan masyarakatnya meski tak populis. Seperti dilakukannya saat menjabat gubernur, ketika harus memindahkan SPMA untuk membangun Masjid Raya yang sempat ditentang. "Kini hasilnya masjid bisa berdiri megah dan bisa dinikmati masyarakat, bahkan ada juga yang berwisata religius ke sana," tukasnya.


Membangun dan meningkatkan perekonomian daerah yang saat ini dari hasil analisa JPS mesti fokus ke sektor pariwisata, menurutnya bupati dan wali kota harus diajak duduk bersama oleh gubernur. Bisa dalam bentuk rakor. Sepakati destinasi mana saja yang akan difokuskan untuk dibangun dan promosikan.


"Jadi harus perkuat kebersamaan dengan kabupaten dan kota, tidak selalu formalistik. Bicarakan dengan baik-baik. Misalnya tahun ini kita tetapkan akan membangun Mandeh (destinasi wisata di Pesisir Selatan), maka fokus ke sana dan ajak sharing anggaran untuk menyukseskan itu," tukas Gamawan.


Di sisi lain Gamawan mengingatkan tentang pentingnya harmonisasi pemimpin daerah sehingga bisa fokus membangun dan menjalankan roda pemerintahan. Pasalnya, berdasarkan hasil statistik Kemendagri, hanya 5 persen pasangan kepala daerah yang harmonis. Sedangkan sebanyak 95 persen pecah kongsi. Maka, mesti dijaga harmonisasi ketika terpilih. Sebab, banyak saya menerima laporan waktu itu (ketika menjabat mendagri). Sekitar 95 persen pecah kongsi. Bahkan, ada yang baru saja dilantik sudah tak harmonis," tuturnya.


Di tengah otonomi daerah yang masih terus mencari bentuk ideal ini, ia pun mengingatkan calon terpilih nantinya konsisten dengan visi dan misi serta RPJMD dan RPJP yang sudah ditetapkan. Agar pembangunan berlangsung berkesinambungan.


"Gubernur dan DPRD mesti membuat ukuran yang jelas dari apa yang dikerjakan secara periodik dalam lima tahun. Meski tidak ada sanksi jika tak dikerjakan, tapi sebaiknya dilakukan. Sehingga tahu sudah sejauh mana pencapaian dari RPJMD dan RPJP," katanya.





Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas sekaligus Pembina JPS terus mengikuti dinamika FGD.


“Saya lihat FGD JPS sarat pencerahan dan bobot dari narasumber masuk bintang lima. Baru ini FGD bisa mempertemukan sumber hebat dan berkaliber tokoh nasional di republik ini,” ujar HM Nurnas.


Dalam sesi diskusi, Nurnas mengungkapkan banyak kendala regulasi berkaitan dengan fungsi DPRD yang terkesan saling tumpang-tindih antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain. "Terutama terkait regulasi mengevaluasi kerja gubernur,” ujarnya.


Menjawab itu, Gamawan mengatakan DPRD harus berani menilai dan memberikan solusi terkait kerja gubernur.


“Pak Nurnas itu orang eksakta, pasti paham menilai capaian kerja dengan RPJMD. Soal itu saya tahu pasti Pak Nurnas mengerti sekali dalam menyiginya. Pertanyaannya Pak Nurnas mau dan berani tidak,”ujar Gamawan.


Kemudian, Prof Djohermansyah juga mengakui banyak regulasi yang ada tidak menyambung satu sama lain.


“Aturan tentang daerah dan hubungan dengan fungsi DPRD memang ada banyak kecelakaan regulasi, konsekuensi produk UU dan turunannya produk politik,” ujar guru besar Ilmu Pemerintahan yang bisa disapa Prof Djo, ini.


Sehari sebelumnya, JPS yang dikoordinatori Heri Sugiarto itu, juga menghadirkan narasumber FGD, yakni mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, Anggota DPD RI, Alirman Sori, Anggota DPR RI Nevi Zuairina, Deputi Strategis Lemhanas Reni Mayerni, dan Widyaiswara Kemendagri Sastry Yunizarti Bakri.


Kemudian, diskusi dengan para tokoh muda, yakni Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Dony Oskaria, Komisioner KPI Yuliandre Darwis, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran, dan pengusaha asal ranah Minang Ricky Donals.(esg)



Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Masa Depan Demokrasi Nagari (Apresiasi untuk Tulisan Datuak Bandaro Bendang)

Masa Depan Demokrasi Nagari (Apresiasi untuk Tulisan Datuak Bandaro Bendang)

Gamawan Fauzi merespons tulisan Jasman Rizal: masa depan demokrasi nagari, musyawarah mufakat, adat Minangkabau dalam sistem pemerintahan.

Anggaran PUTR Agam Baru Terserap 22,72 Persen, Djohermansyah Ingatkan Peran DPRD

Anggaran PUTR Agam Baru Terserap 22,72 Persen, Djohermansyah Ingatkan Peran DPRD

Realisasi keuangan PUTR Agam baru 22,72 persen. Djohermansyah meminta bupati mempercepat anggaran dan DPRD mengawal pembangunan serta rekome

Prof Djohermansyah: Jakarta Terjebak Transisi, Sulit Jadi Kota Global Tanpa Kewenangan Khusus

Prof Djohermansyah: Jakarta Terjebak Transisi, Sulit Jadi Kota Global Tanpa Kewenangan Khusus

Prof Djohermansyah menilai Jakarta sulit menjadi kota global karena kewenangan khusus DKJ belum berlaku selama keppres pemindahan IKN belum terbit.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer