Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Evaluasi 4 Lembaga, Senator Usul Djoko Tjandra Dijerat Pasal Berlapis

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯
Buronan kasus cessie Bank Bali Djoko S. Tjandra.
Buronan kasus cessie Bank Bali Djoko S. Tjandra.
Meski sedang reses di daerah, Kamis malam tiba-tiba grup WhatsApp Senator DPD RI marak dengan komentar seputar penangkapan buronan kasus cessie Bank Bali Djoko S. Tjandra.

Beragam pendapat  di situ. Mulai dari apresiasi untuk Kabareskrim Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, hingga usulan agar Djoko Tjandra dijerat dengan pasal berlapis. Tak terkecuali pujian untuk Mahkamah Agung yang menolak upaya hukum PK Djoko Tjandra.

Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin misalnya. Ia menilai saatnya bagi Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga-lembaga terkait dalam kasus ini. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi), dan Badan Intelijen Negara.

“Evaluasi ini penting, agar ke depan tidak terjadi kasus serupa. Dan jika terjadi, jangan menunggu Presiden perintahkan, tetapi sudah otomatis terantisipasi dan tergagalkan,” pungkas Sultan.

Wakil ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memberi apresiasi atas operasi senyap yang dipimpin Kabareskrim Listyo Sigit di malam takbiran Idul Adha, dengan menjemput langsung buronan tersebut dari Malaysia Kamis malam.

“Ini membuktikan keseriusan institusi kepolisian dalam menjalankan perintah Presiden. Ini patut diacungi jempol. Kami dari Komite I akan melakukan fungsi pengawasan atas proses ini agar tuntas,” ungkap Senator asal Aceh itu, Jumat (31/7/2020).

Sementara Senator asal Kalimantan Timur, Awang Ferdian Hidayat memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung atas penolakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra.

“Ini membuktikan bahwa MA memiliki integritas sebagai payung hukum terakhir di republik ini. Karena proses pengajuan PK yang diajukan oleh yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat dan tidak clear,” tandas Awang.

Sementara Senator asal Lampung, Bustami Zainudin dalam komentarnya, berharap Polisi menjerat Djoko Tjandra dengan pasal berlapis. Bukan sekedar menyerahkan kepada Kejaksaan untuk menjalani eksekusi hukuman atas perkara cessie Bank Bali saja.

“Kalau hukuman inkrah atas perkara cessie Bank Bali kan sudah divonis 2 tahun. Tetapi pelarian dan proses dia masuk ke Indonesia mustinya menjadi perkara baru,” ungkap Bustami.

Ditambahkan Bustami, minimal dengan menerapkan pasal tentang pemalsuan dokumen dan suap. Pemalsuan yang dilakukan Djoko Tjandra yang dibantu para pihak bisa dijerat dengan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

“Juga bisa dengan KUHP Pasal 263 tentang Pemalsuan Dokumen. Dan perlu dikembangkan ke pasal suap, terhadap pejabat yang menerima suap dari yang bersangkutan,” tukasnya. (*/hsn)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Imigrasi Hadir di MPP Pariaman, 50 Pemohon Dilayani dalam Sehari

Imigrasi Hadir di MPP Pariaman, 50 Pemohon Dilayani dalam Sehari

Layanan paspor Imigrasi di MPP Pariaman melayani 50 pemohon, terdiri dari 32 paspor baru dan 18 penggantian paspor.

Imigrasi Perketat Pengawasan WNA, 2.102 Orang Masuk Daftar Penangkalan dan 23 Diproses Hukum

Imigrasi Perketat Pengawasan WNA, 2.102 Orang Masuk Daftar Penangkalan dan 23 Diproses Hukum

Imigrasi memperketat pengawasan WNA dengan 10.911 tindakan keimigrasian, 2.102 penangkalan, 23 proses hukum, dan ribuan deportasi serta pembatalan izi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer