Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sayangnya, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Toraja Utara, Sulawesi Selatan, menerima vaksin Covid-19 ketiga yang sebenarnya digunakan untuk booster.
Juru Bicara terkait Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengecam tindakan Forkopimda Toraja Utara itu. Dia tidak membenarkan tindakan tersebut. ”Itu egois mengambil jatah masyarakatnya sendiri yang belum mendapatkan vaksin dosis 1,” ungkapnya kemarin (12/8).
Menurut Nadia, vaksin dari Moderna itu dapat diprioritaskan untuk ibu hamil dan masyarakat yang memiliki komorbid. Sejauh ini, vaksin Moderna sudah diberikan kepada 119.000 tenaga kesehatan. Targetnya adalah 1,5 juta nakes. ”Sisanya enam jutaan di distribusi ke-34 provinsi untuk dosis 1 dan 2,” ujar Nadia.
Kemenkes perlu menegaskan peruntukan booster tidak untuk umum. Hal ini mengingat keterbatasan pasokan vaksin. ”Kami memohon agar publik dapat menahan diri untuk tidak memaksakan kepada vaksinator untuk mendapatkan vaksin ketiga,” ucap Nadia.
Pemberian vaksin booster ini tetap akan memperhatikan kondisi kesehatan daripada sasaran. Apabila yang bersangkutan alergi karena memang tidak boleh mendapatkan vaksin dengan platform mRNA, maka bisa menggunakan jenis vaksin yang sama dengan dosis pertama dan kedua.
Apabila masih ditemui ketidaksesuaian data penerima vaksinasi booster, Nadia meminta pihak terkait itu segera melakukan perbaikan data ke Kemenkes. ”Kalau dia adalah tenaga kesehatan tapi tidak tercatat atau dia tercatat misalnya di pemberi pelayanan publik, maka dia bisa melakukan perubahan data ke Badan PPSDM,” ungkapnya.
Forkopimda Toraja Utara yang mendapatkan dosis ketiga vaksin Covid-19 telah diketahui Polri. Karena itu korps bhayangkara akan meneliti kemungkinan adanya pelanggaran dalam pemberian dosis ketiga itu. Memang diketahui dosis ketiga vaksin Covid-19 itu hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan.
Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, akan mengecek kebenaran pemberian dosis ketiga tersebut. Sehingga, dapat diketahui bagaimana posisinya. ”Cek dulu ya,” terang mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.
Angka Kasus Turun
Sementara itu, setelah memberlakukan 1 kali PPKM Darurat dan 3 kali perpanjangan PPKM Level 3-4, angka kasus aktif nasional telah berhasil diturunkan sebesar 25,77 persen dari puncaknya pada Juli lalu.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dr Dewi Nur Aisyah mengungkapkan, kenaikan kasus aktif terekam sejak 2 pekan paska libur Idul Fitri lantas menanjak dengan kecepatan tinggi naik 3 kali lipat dibanding puncak kasus pertama pada 5 Eebruari 2021 lalu.
”Saat itu, puncak kasus mencapai 176 ribu-an kasus. Kemudian pada 24 Juli lalu, puncak kasus mencapai 574.135. Kemudian pasca 24 Juli sudah terlihat penurunan,” jelas Dewi.
Penurunan ini kata Dewi adalah hasil dari penerapan PPKM Darurat dan PPKM Level 3-4 yang berjalan hingga saat ini. Utamanya di Jawa dan Bali. Dalam 3 pekan terakhir, kasus aktif terus mengalami penurunan hingga minus 25 persen dari puncaknya.
Meski demikian, Dewi mengatakan, angka kasus aktif nasional masih berada di kisaran 400 ribuan. Angka ini masih cukup tinggi dan masih harus ditekan. ”Inilah kenapa kemudian pemerintah mengambil kebijakan PPKM level 4 selama 1 minggu dan di luar Jawa-Bali selama 2 minggu,” katanya.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penurunan kasus aktif tertinggi. Dewi menyebut DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus pada awal Juli lalu sampai 10 kali lipat. Dalam waktu 3 minggu, kasus aktif sudah berkurang sampai 90,18 persen dari puncaknya. ”Data ini per 11 Agustus 2021,” kata Dewi.
Jawa Tengah sempat mencatatkan kenaikan lebih dari 9 kali lipat. Dari semula 6.700 an kasus naik ke 60 ribu-an kasus atau naik 10 kali lipat. ”Turunnya 2 minggu terakhir. Jawa Tengah penurunan 38,5 persen. Progressing dengan baik,” kata Dewi.
Sementara Jabar juga sempat mengalami kenaikan 6 kali lipat dengan puncaknya 4 Juni lalu. Dalam waktu kurun waktu 2 minggu terakhir, penurunannya 42,91. Jawa Timur berhasil menurunkan kasus cukup signifikan, yakni minus 44,80 persen.
Hanya Provinsi Bali yang terlihat masih berjuang menurunkan kasus dengan prosentase penurunan masih berkisar di minus 7 persen dari puncak. ”Jadi meskipun data nasional penurunan masih 25 persen, tapi di beberapa provinsi ada yang sudah berhasil 30,40 bahkan 90 seperti DKI Jakarta,” jelas Dewi.
Sementara itu, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan kasus kematian tertinggi. Baik secara kumulatif, maupun secara prosentase dari kasus positif. Secara kumulatif, Jawa Timur mencatatkan 22,997 kasus kematian atau 6,87 persen dari total kasus positif. (tau/idr/lyn/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



