Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Segera Cabut HET Beras, Panen Raya Masih Ada

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Ilustrasi.(THASSYA/PADEK)
Ilustrasi.(THASSYA/PADEK)
OMBUDSMAN meminta HET beras segera dicabut untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi saat ini. Bulog juga harus segera menggelontorkan stoknya lewat operasi pasar. Yang menyasar langsung ke konsumen. Bukan ke pedagang, apalagi pasar induk.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, kelangkaan stok yang saat ini terjadi memang disebabkan oleh banyak sebab. Salah satunya musim kemarau di mana stok beras di penggilan memang menipis.

“Tapi ada hal lain. Soal gabah yang langka di penggilingan,” paparnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin. Saat ini terjadi perebutan gabah antara penggilingan menengah dan besar. Mereka berebut di tingkat petani, akibatnya beberapa daerah saat ini stok gabahnya menipis. Akibat diborong oleh penggilingan besar. Dampaknya, harga beras mahal.

Soal harga beras, Yeka menyebut, kenaikan harga di pasaran sebenarnya tidak membuat masyarakat panik. Sebab, sejak 2017 sebenarnya, harga beras rata-rata di pasaran sudah lebih tinggi dari HET. “Masalahnya saat ini, udah harga mahal, berasnya juga terbatas,” paparnya.

Yeka mengatakan, sejak dua minggu lalu telah menyarankan pemerintah terkait masalah beras mahal dan langka. Salah satunya dengan penerapan HET gabah. Agar di tingkat produsen beras atau penggilingan bisa diatur. Sehingga harga beras akan menyesuaikan.

Sementara untuk distribusi beras, Ombudsman menyarankan agar Bulog mengeluarkan cadangan pangannya untuk operasi pasar. Dan operasi pasar itu langsung menyasar ke masyarakat bukan ke pedagang. Agar masyarakat bisa terbantu terkait pembelian beras dengan harga di bawah HET. “Kalau dijual ke pasar dibeli konsumen bakal lebih mahal,” paparnya.

Ombdusman juga meminta tidak ada sanksi bagi pedagang atau ritel yang menjual harga di atas HET. Karena memang produksi gabah di tingkat petani naik. Sanski hanya akan membuat pedagang menahan berasnya. “Justru yang dicari itu para pengempul yang menimbun beras,” katanya.

Di bagian lain Satgas Pangan Polri berupaya membantu pemerintah mengecek stok, distribusi hingga harga beras. Hasilnya, diketahui masih ada sejumlah daerah yang berhasil panen raya. Kondisi itu memungkinkan untuk mengisi kekurangan stok beras.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan menerangkan, Satgas Pangan telah mengecek ke seluruh Indonesia khususnya kondisi ketersediaan beras. Dari petani, penggilingan, pasar dan konsumen. “Ternyata masih ada panen raya di berbagai daerah, salah satunya Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Karena itu Satgas Pangan mendorong agar pemerintah mengambil beras masyarakat yang mengalami panen raya. Sehingga, bisa memenuhi kuantitas dari kebutuhan beras nasional. “Saat ini kebutuhan tiap tahun mencapai 31 juta ton, kalau dipelajari mendalam dengan panen masyarakat ini cukup,” jelasnya.

Memang terdapat kenaikan harga beras yang kemudian direspons dengan impor beras mencapai 2 juta ton. Saat ini 1,7 juta ton telah masuk, masih ada 300 ribu ton yang akan masuk ke Indonesia. “Ini harus dibedakan dengan panen raya, impor untuk kualitas premium karena pecahan di bawah 15 persen,” terangnya.

Dia mengatakan, Satgas Pangan juga sedang memantau kemungkinan terjadinya pidana dengan mengganti kemasan beras medium menjadi premium. Satgas Pangan daerah dikerahkan untuk mendeteksi kemungkinan pidana tersebut. “Kalau sebelumnya pernah kasus semacam itu terjadi di Bogor dan Bekasi. Masyarakat rugi karena beli harga premium, mendapat yang medium,” urainya.

Saat ini problem utamanya adalah dampak dari El Nino. Yang menurunkan jumlah produksi beras nasional dari lima persen hingga 15 persen. Untuk kondisi ini Satgas Pangan bersama stakeholder berupaya untuk mencari solusinya. “Ini bisa diatasi bersama,” paparnya. (agf/idr/syn/wan/elo/jpg)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ombudsman RI Apresiasi Padang Command Center, Response Time Damkar 8 Menit Jadi Percontohan

Ombudsman RI Apresiasi Padang Command Center, Response Time Damkar 8 Menit Jadi Percontohan

Ombudsman RI apresiasi Padang Command Center dan layanan Padang Sigap 112. Response time Damkar Kota Padang 8 menit dinilai layak jadi percontohan.

Ombudsman RI Soroti Budaya Uang Rokok dalam Pelayanan Publik, Dinilai Berpotensi Picu Korupsi

Ombudsman RI Soroti Budaya Uang Rokok dalam Pelayanan Publik, Dinilai Berpotensi Picu Korupsi

Ombudsman RI menyoroti budaya pemberian "uang rokok" dalam pelayanan publik karena dinilai mencerminkan sikap permisif terhadap praktik korupsi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer