Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Telusuri Dugaan Gratifikasi Katalis di Pertamina

N
Penulis: Novitri Selvia❯
HANYA SATU HARI: Irjen Teddy Minahasa (dua dari kanan) berjalan meninggalkan Ruang Sidang Kode Etik Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/5). Irjen Teddy Minahasa divonis bersalah dalam kasus narkoba, yakni menukar barang bukti sabu dengan tawas. Irje
HANYA SATU HARI: Irjen Teddy Minahasa (dua dari kanan) berjalan meninggalkan Ruang Sidang Kode Etik Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/5). Irjen Teddy Minahasa divonis bersalah dalam kasus narkoba, yakni menukar barang bukti sabu dengan tawas. Irje
KPK memeriksa Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di gedung Merah Putih kemarin. Ahok menjalani pemeriksaan selama enam jam sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina 2011-2021.

KPK menetapkan Dirut Pertamina 2009-2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus itu. “Tanya ke penyidik. Tanya ke penyidik ya,” ucap Ahok usai keluar dari ruang pemeriksaan KPK pukul 16.24 WIB.

Ahok tidak mau membocorkan pernyataan soal pertanyaan penyidik kepadanya. Pun saat disinggung hubungan keterlibatanya dengan kasus ini. Ahok justru berseloroh ketika dikejar awak media lantaran irit bicara.

“Tapi kayaknya KPK pegang kasus banyak di Pertamina,” celetuknya saraya tertawa. Yang jelas, Ahok menyebut, pihaknya selalu berkoordinasi lingkup internal Pertamina. Khususnya mengenai temuan masalah. Setiap ada temuan, pihaknya selalu melaporkan ke Menteri BUMN.

Di sanggah soal pernyataan Karen bahwa keputusannya berbisnis LNG dengan perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction (CCL) justru membawa untung Pertamina, Ahok tak menyangkalnya langsung.

Pihaknya saat ini telah memberikan arahan ke direksi Pertamina untuk membuat mitigasi risiko. Termasuk juga dengan merevisi AD ART Pertamina terkait dengan bisnis itu. “Kami maunya modal dikit, untung gede dong,” paparnya.

Ahok juga tidak menjawab mengenai kasus terbaru yang ditangani KPK terkait gratifikasi pengadaan katalis di PT Pertamina. Dalam kasus ini, KPK telah meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk cegah empat orang pergi ke luar negeri.

“Cegah ini berlaku selama enam bulan ke depan. Dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri Senin (5/11). KPK mengingatkan agar para pihak yang dicegah kooperatif hadir dalam setiap agenda pemanggilan.

Ali memaparkan, soal dugaan gratifikasi katalis, KPK telah memiliki bukti permulaan berkisaran belasan miliar rupiah. Yang diduga diterima oleh pihak yang sudah ditetapkan oleh tersangka oleh KPK saat ini. (elo/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tersangka Gratifikasi Kampus III UIN IB Ditahan

Tersangka Gratifikasi Kampus III UIN IB Ditahan

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menahan DE, Bendahara Pengeluaran UIN Imam Bonjol Padang periode 2020 - 2023

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengingatkan ASN menjaga integritas, menolak imbalan jabatan, dan mematuhi aturan pengelolaan angga

MAKI: Desak Kasus Eks Jampidsus Ditangani KPK, PWI-Forum Pemred Sebut Pernyataan Hotman Rendahkan Profesi Wartawan

MAKI: Desak Kasus Eks Jampidsus Ditangani KPK, PWI-Forum Pemred Sebut Pernyataan Hotman Rendahkan Profesi Wartawan

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) men­desak penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer