Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidang Praperadilan Firli Digelar 13 Maret

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Firli Bahuri. (Jawapos)
Firli Bahuri. (Jawapos)
Gugatan praperadilaan atas dugaan penghentian dugaan penyidikan eks Ketua KPK Firli Bahuri digelar pada 13 Maret mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.


Advertisement

Para pemohon meminta agar hakim menguji, siapa sebenarnya yang menghambat dan tak serius dalam penanganan kasus tersebut.
Ada tiga pemohon yang mengajukan gugatan dugaan penghentian penyidikan itu.

Yakni, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI). Gugatan didafrarkan pada Jumat (1/2) lalu. 

Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, sidang permohonan tersebut sudah terjadwal. Sidang perdana digelar pada 13 Maret. Dengan Hakim tunggal Sri Rejeki Marshinta. “Para pihak terkait juga sudah kami undang,” jelasnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres, red) kemarin.

Advertisement

Gugatan yang teregistrasi No.33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel itu akan menghadirkan tiga terlapor. Yakni Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Para pelapor meminta agar hakim memutuskan bahwa memang terjadi perhentian penyidikan lantaran tak segera menahan Firli Bahuri. Meski sudah berstatus tersangka sejak 22 November tahun lalu. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya akan menyampaikan beberapa bukti di meja persidangan. Di antaranya beberapa arsip yang bertebaran di berbagai media mengenai kasus ini.

“Dan sebenarnya penyidik Polda sejak awal penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka sangat terbuka kepada publik melalui media massa,” katanya kemarin. 

Advertisement

Kini muncul masalah dan menimbulkan pertanyaan bagi publik. Mengapa pihak Polda Metro Jaya seolah enggan segera menahan Firli. Dengan alasan berkas belum lengkap lantaran dikembalikan oleh kejaksaan (P-19). 

Maka, MAKI, LP3HI, dan KEMAKI juga menjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai terlapor III. Karena kejaksaan telah mengembalikan dua kali berkas yang dikirim oleh Polda lantaran masih belum tuntas. 

“Sehingga perlu dihadirkan dalam sidang ini juga pihak kejaksaan. Agar buka-bukaan saja ke publik,” paparnya. Dari sini akan diketahui, pihak mana dalam perkara ini yang menghambat dan mana yang tak serius. (elo/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Polda Metro Harus Lanjutkan Kasus Andrie Yunus

Polda Metro Harus Lanjutkan Kasus Andrie Yunus

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suparna mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Tim Advokasi untuk Demokrasi

MAKI: Desak Kasus Eks Jampidsus Ditangani KPK, PWI-Forum Pemred Sebut Pernyataan Hotman Rendahkan Profesi Wartawan

MAKI: Desak Kasus Eks Jampidsus Ditangani KPK, PWI-Forum Pemred Sebut Pernyataan Hotman Rendahkan Profesi Wartawan

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) men­desak penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengingatkan ASN menjaga integritas, menolak imbalan jabatan, dan mematuhi aturan pengelolaan angga

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer