
PADEK.JAWAPOS.COM-Ada kekurangselarasan pernyataan terkait harga pangan dalam momen Natal dan tahun baru (Nataru) antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut momen libur Nataru kali ini tak ada gejolak harga. Tapi, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto secara terpisah malah mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mewaspadai kenaikan harga.
Seusai rapat di kementerian yang dia pimpin di Jakarta kemarin (23/12), Amran mengatakan, di sejumlah daerah, harga komoditas utama seperti cabai justru menurun. Stok beras juga aman.
Amran mengaku sudah berdiskusi dengan jajaran Bulog. Informasi yang dia dapatkan, saat ini tersedia stok beras di lumbung Bulog sebesar 2 juta ton.
Stok tersebut bakal didukung dengan hasil panen dari tanam padi pada Oktober lalu. Padi tersebut diperkirakan panen pada Januari–Februari mendatang. Saat ditanya soal impor beras tahun depan, Amran menjawab diplomatis. ”Kami sekarang fokus swasembada pangan,” katanya.
Selain beras, Amran menyebut telur ayam, cabai, dan sejumlah produk lainnya terpantau stabil. Bahkan, di sejumlah daerah, hargai cabai cenderung turun cukup tajam karena stok melimpah.
”Sampai ada daerah yang kami kunjungi, harga (cabainya) Rp 3.000 sampai Rp 5.000 per kg,” katanya.
Imbauan Bima soal kenaikan harga komoditas menjelang Nataru didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024. Dari data tersebut, diketahui sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.
Komoditas tersebut mulai bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur ayam ras, hingga minyak goreng. Bima menambahkan, menjelang perayaan hari besar, biasanya memang terjadi peningkatan permintaan barang/jasa dari masyarakat yang berdampak terhadap kenaikan harga.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi pemda dengan melakukan langkah konkret. Dia memerinci langkah-langkah itu seperti menggelar operasi pasar hingga mengadakan gerakan pangan murah.
”Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi, mohon dilanjutkan upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, kemarin.
Dalam kesempatan itu, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengendalikan inflasi. Ibu kota Jawa Timur tersebut diketahui telah menjalankan strategi 4bK dalam mengendalikan inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga komunikasi efektif.
Bima berharap upaya itu dapat dicontoh daerah lainnya. Di samping itu, Bima menekankan pemda untuk melakukan enam langkah konkret, yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melakukan sidak ke pasar dan distributor, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), serta memberikan dukungan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurut data yang dikantongi Kemendagri per 23 Desember 2024, sejauh ini baru 40 pemda yang menjalankan enam langkah konkret tersebut.
Sementara itu, 158 pemda telah melakukan empat hingga lima langkah konkret dan 266 pemda melaksanakan satu hingga tiga upaya dalam menangani inflasi. (wan/far/idr/c19/ttg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


