Payroll ASN Daerah Mau Dipindah ke Himbara, DPR Khawatir BPD Tertekan
PADEK.JAWAPOS.COM--Rencana pemindahan penggajian atau payroll aparatur sipil negara (ASN) di daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat sorotan dari Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Anggota BAM DPR RI, Harris Turino, menilai rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi memberikan tekanan terhadap keberlangsungan bisnis BPD. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah hilangnya sumber dana murah yang selama ini berasal dari rekening payroll ASN.
Harris menyampaikan pandangan tersebut setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga: Kualitas Udara Padang Menurun, Fadly Amran Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah
Menurut Harris, payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana murah bagi BPD. Apabila aliran dana tersebut dialihkan ke bank-bank Himbara, BPD dinilai akan menghadapi persaingan yang semakin berat dalam menghimpun dana masyarakat.
"Kalau kemudian harus bersaing di lautan dana dengan bank-bank Himbara maupun bank umum besar, ya BPD selesai," ujar Harris.
DPR Pertanyakan Dasar Kebijakan
Harris juga mempertanyakan sejauh mana Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dilibatkan atau telah menyampaikan pandangan mengenai rencana pemindahan payroll ASN tersebut.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup dilihat hanya dari aspek persaingan bisnis perbankan. DPR perlu mengetahui secara jelas dasar kebijakan serta regulasi yang menjadi landasan rencana tersebut.
Harris mengatakan pihaknya akan menelusuri pihak yang mengeluarkan kebijakan, termasuk kemungkinan adanya arahan dari Kementerian Keuangan maupun ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita lihat aturannya dulu, bunyinya seperti apa. Setelah kita tahu, baru kita cari solusi yang terbaik," katanya.
Langkah tersebut dinilai penting agar DPR dapat memastikan apakah rencana pemindahan payroll memiliki dasar hukum yang jelas serta bagaimana dampaknya terhadap keberadaan dan fungsi BPD.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
