Kepala Tim Satgas Pangan Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengungkapkan, pemicu kondisi itu adalah pengusaha beras yang cenderung memasok ke pasar tradisional.
“Produsen beras cenderung memasok beras premium ke pasar tradisional dibandingkan ke ritel modern karena harga lebih kompetitif,” ujar Helfi pada rakor pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri di Jakarta kemarin (26/2).
Dia memastikan, stok beras medium dan premium untuk Kanwil Bulog masih mencukupi. Namun, kemampuan dalam melakukan pengemasan terbatas, yakni hanya sekitar 8.000 bungkus 5 kg per hari. Hal itu berdampak pada proses distribusi.
Helfi memerinci, harga gabah kering panen (GKP) di petani sudah mencapai Rp 8.000–Rp 8.500 per kg. Sedangkan biaya operasional (pengemasan, produksi, dan pengiriman) Rp 7.000–Rp 9.500 per kg.
Kondisi itu mengakibatkan harga beras premium di tingkat konsumen mencapai Rp 16.000–Rp 18.000 per kg. “Bahkan, harga beras medium sudah mendekati harga beras premium, yakni Rp 15.000–Rp 16.000 per kg,” bebernya.
Satgas pangan beserta kementerian/lembaga (K/L) terkait mendorong pelaku usaha untuk mengisi beras premium ke ritel modern. Selain itu, satgas pangan segera menertibkan elemen produksi yang menjadi penyebab kenaikan cost produksi guna menurunkan harga penjualan GKP oleh petani.
Pemda dan PPNS K/L terkait perlu memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha pangan mengenai aturan harga eceran tertinggi (HET). Sekaligus memberikan peringatan keras hingga penegakan hukum bagi yang tidak mematuhi.
Helfi melanjutkan, Perum Bulog diimbau mempercepat proses pengemasan dan pendistribusian. Dengan demikian, beras dapat diterima cepat oleh ritel modern, tradisional, dan masyarakat, baik penerima beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) maupun bantuan pangan, yang berdampak pada penurunan harga beras medium.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menuturkan, ketersediaan beras di pasar ritel modern menjadi perhatian. Beras premium kosong di banyak minimarket. Belum optimalnya penyaluran ke minimarket mengakibatkan antrean panjang di pasar murah yang menjual beras sesuai HET.
Edy menambahkan, ditemukan fakta lapangan oleh satgas pangan bahwa beras SPHP dijual di atas HET. Terutama yang melalui pedagang eceran tanpa perjanjian dengan Bulog. Edy mengimbau dilakukan percepatan realisasi impor oleh Perum Bulog sebelum musim panen raya datang dan kesiapan Kanwil Bulog.
Dengan begitu, distribusi beras SPHP bisa dilakukan lebih cepat dan biaya angkut bisa ditekan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi distribusi beras SPHP Bulog melalui jaringan minimarket karena harga bisa sesuai HET.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah. Pada minggu ketiga Februari 2024, ada 179 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dengan rata-rata harga mencapai Rp 15.246 per kg.
“Jumlah itu melonjak hingga pada minggu keempat Februari, ada 268 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dengan rata-rata harga mencapai Rp 15.387 per kg,” papar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.
Diprediksi bakal Turun
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi harga beras akan turun. Sebab, di beberapa lokasi mulai panen. Harga gabah yang semula Rp 8.000 sampai Rp 8.600 per kg akan turun.
“Hari ini (kemarin, red) turun ke Rp 7.600. Bahkan, ada yang angkanya sudah di bawah Rp 7.000 seperti di Sumsel,” kata Arief setelah rapat terbatas membahas beras yang dipimpin Presiden Joko Widodo kemarin. Dia menegaskan bahwa harga gabah begitu memengaruhi harga beras.
Selain itu, lanjut dia, stok beras komersial akan ditambah. Pada akhir tahun pemerintah menggelontorkan 200 ribu ton yang diserahkan ke penggilingan padi. Lalu, pada awal tahun ditambah 200 ribu ton.
Arief menyatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan 200 ribu ton beras komersial. “Presiden juga sampaikan nilai tukar petani harus dijaga,” ungkapnya.
Jangan sampai harga di pasaran murah, tapi merugikan petani. Sebab, biaya produksi seperti pupuk dan sewa tanah harus diperhitungkan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan kabar baik untuk petani. Dalam ratas kemarin, diputuskan anggaran pupuk subsidi dinaikkan.
Anggaran 2024 dengan jumlah pupuk 4,7 juta ton akan naik menjadi 9,55 juta ton. “Insya Allah petani tidak usah lagi risau dan khawatir tentang pupuk,” tegasnya.
Pemerintah juga memberikan diskon pupuk untuk yang tidak bersubsidi. Bekerja sama dengan Kementerian BUMN. Selanjutnya, ada kemudahan pinjaman kredit usaha untuk petani dengan kartu tani. Petani yang tinggal di daerah pegunungan dan sulit akses bisa menggunakan KTP untuk melakukan pinjaman.
Selain itu, pada Maret nanti diprediksi ada panen raya. Ada 1 juta hektare lahan yang ditanam padi sejak Desember. “Artinya apa, produksinya itu 3,5 juta ton,” ucap Amran. Stok itu dinilai akan mengamankan beras tanah air.
Di lain pihak, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memastikan, menjelang Ramadan, ketersediaan beras aman. Bahkan, diupayakan harganya bisa turun.
“Sudah disampaikan berkali-kali bahwa ketersediaan beras aman. Itu yang paling penting dan kita jaga terus, khususnya menjelang puasa dan Lebaran,” tegas Jerry.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi khawatir kenaikan harga beras akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
“Jika harga beras akan terus naik, biaya hidup secara keseluruhan pun akan meningkat,” ujarnya. (dee/lyn/mia/agf/c7/fal/jpg)
Editor : Novitri Selvia