Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan bahwa penundaan pengangkatan CPNS selama sembilan bulan, dari Maret hingga Oktober 2025, dapat menghilangkan potensi pendapatan masyarakat lebih dari Rp 6,76 triliun.
Hitungan tersebut berdasarkan rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Setelah dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, ASN rata-rata menerima sekitar Rp 3 juta per bulan.
Dengan penundaan sembilan bulan, potensi pendapatan yang hilang per orang mencapai Rp 27 juta. Totalnya, dengan 250.407 formasi yang dibutuhkan di pusat dan daerah, potensi kehilangan pendapatan ASN mencapai Rp 6,76 triliun.
“Angka ini bisa lebih besar karena saya hanya menghitung CPNS. Belum termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang juga mengalami penundaan pengangkatan,” kata Bhima kepada Jawa Pos, Sabtu (9/3).
Dampak ekonomi dari penundaan ini juga cukup besar. Bhima menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga akan terdampak karena banyak CPNS yang telah merencanakan berbagai pengeluaran, seperti menyewa kontrakan, membeli kendaraan, hingga menikah.
“Peredaran uang hilang karena adanya penundaan ini. Dampak berganda terhadap ekonomi nasional bisa lebih besar, dan saat ini kami sedang menghitungnya,” tambahnya.
Bhima juga menilai bahwa penundaan ini berpotensi menciptakan pengangguran semu. CPNS tetap memiliki status, tetapi mereka tidak bekerja selama sembilan bulan. Bahkan, banyak dari mereka sudah keluar dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai ASN.
“Padahal, pembukaan CPNS bertujuan menyerap tenaga kerja, terutama di saat sektor swasta sedang lesu dan banyak terjadi PHK,” jelas Bhima.
Menurutnya, penundaan pengangkatan CASN mengindikasikan tiga hal utama. Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk tunai mulai menurun akibat rendahnya penerimaan pajak dan implementasi Coretax. Akibatnya, pemerintah melakukan penghematan pada belanja pegawai.
Kedua, efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program prioritas lainnya berdampak pada alokasi belanja pegawai. “Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, yang tentu mengganggu pos belanja lainnya,” kata Bhima.
Ketiga, perencanaan yang buruk karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum pemerintahan baru berjalan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pegawai pemerintah dengan kebijakan baru yang akan diterapkan.
“Rekrutmen sudah dilakukan, tetapi kebutuhan berubah. Akhirnya, terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan nyata di lapangan,” pungkas Bhima. (jpg)
Editor : Hendra Efison