
Dalam surat resmi bernomor 002/B/FPIOP/IX/2025, FPIOP menilai pelaksanaan Raker dan Musorkot diduga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI Padang serta prinsip tata kelola organisasi penerima dana hibah daerah.
“Berdasarkan berbagai temuan, kami menilai perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Raker dan Musorkot KONI Kota Padang Tahun 2025,” ujar Koordinator FPIOP, Dr Mulyadi Jamil MA, Rabu (17/9/2025).
FPIOP memaparkan beberapa alasan. Pertama, ketidaksesuaian jadwal Raker. Rapat kerja dilaksanakan pada 12 September 2025, hanya delapan hari sebelum Musorkot pada 20 September 2025.
Padahal, Raker semestinya menjadi forum persiapan dan dilaksanakan lebih awal agar memungkinkan pembahasan laporan dan penyampaian dokumen secara tepat waktu.
Kedua, ketiadaan bahan Musorkot. Hingga 17 September 2025 atau tiga hari sebelum pelaksanaan, bahan Musorkot belum disampaikan kepada cabang olahraga peserta.
Padahal, Pasal 35 AD/ART KONI mengatur seluruh bahan Musorkot harus sudah diterima peserta minimal tujuh hari sebelumnya, termasuk laporan pertanggungjawaban pengurus, rancangan program kerja dan anggaran, rancangan tata tertib, daftar calon ketua umum, dan laporan keuangan yang diaudit.
FPIOP juga menilai Musorkot berpotensi cacat hukum dan administratif. “Musorkot yang dilaksanakan tanpa pemenuhan syarat formil dan substansi sebagaimana diatur AD/ART berpotensi cacat hukum. Keputusan yang dihasilkan, termasuk pemilihan Ketua Umum KONI, tidak sah,” tegas Mulyadi Jamil.
Selain itu, FPIOP mengingatkan bahwa Inspektorat memiliki kewenangan melakukan pengawasan berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Permendagri No 77 Tahun 2020.
Untuk itu, FPIOP meminta Inspektorat Kota Padang mengambil dua langkah. Pertama, melakukan audit prosedural dan administratif terhadap pelaksanaan Raker dan Musorkot KONI Kota Padang Tahun 2025. Kedua, memberi peringatan kepada KONI Padang agar menghentikan seluruh aktivitas terkait Musorkot sampai audit selesai.
“Langkah ini adalah bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penegakan tata kelola organisasi penerima dana hibah agar sesuai hukum,” tutup Mulyadi Jamil.
Di sisi lain, tokoh olahraga Togi P Tobing juga menyayangkan pelaksanaan Raker pekan lalu. “Saya melihat Raker kemarin itu tersingkat dan banyak kejanggalannya. Saya menilai itu bukan Raker tapi lebih tepat Rapat Anggota,” ujar Togi.
Ia menambahkan, sebaiknya proses tidak dipaksakan agar tidak menimbulkan masalah. “Saya berharap KONI Sumbar bertindak arif dan bijaksana terkait hal itu. Harapan saya, tunda dulu Musorkot, tuntaskan dulu. Artinya KONI Sumbar melalui careteker harus jadi atensi, dan juga kepada inspektorat melakukan pemeriksaan,” jelas mantan Ketua Pertina Sumbar tersebut.
Sementara itu, Ketua PSOI Padang Fajri juga menyampaikan kekecewaannya. “Jangan pertontonkan kepada kami sebagai anak muda yang begitu memikirkan kemajuan olahraga Kota Padang dengan cara-cara yang tak benar seperti itu. Tunjuki kami yang benar, bukan semena-mena. Sudah saatnya KONI Padang dilakukan bersih-bersih,” pintanya.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




