Penulis : Helmi Chandra SY - Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
PADEK.JAWAPOS.COM - Wacana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk merespons banyaknya kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat terus menguat. Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, dorongan tokoh adat, hingga perhatian legislatif di DPRD Provinsi mencerminkan adanya kegelisahan sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam konteks Minangkabau, kegelisahan tersebut berakar pada falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang menempatkan norma adat dan agama sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.
Secara yuridis, negara juga telah mengakui keberadaan nilai tersebut dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Dalam perspektif itu, reaksi terhadap dinamika sosial ini menjadi sah dan bahkan diperlukan. Namun demikian, respons tersebut tidak dapat dilepaskan dari batasan konstitusional.
Hukum yang baik bukan hanya yang hidup di masyarakat, tetapi juga yang disusun secara rasional, tidak diskriminatif, dan memiliki daya laku dalam sistem hukum nasional.
Batasan Konstitusional Pembentukan Perda
Dalam kerangka hukum tata negara, pembentukan Perda tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Konstitusi telah memberikan rambu-rambu yang tegas mengenai sejauh mana negara, termasuk pemerintah daerah, dapat mengatur dan membatasi hak warga negara.
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang membuka ruang pembatasan hak asasi manusia atas dasar nilai agama, moral, dan ketertiban umum. Namun, pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang, bukan Perda. Artinya, Perda tidak memiliki legitimasi konstitusional untuk mengkriminalisasi identitas atau orientasi seksual seseorang, terutama dalam ranah privat.
Selain itu, pembagian urusan pemerintahan juga menjadi batas yang tidak dapat dilampaui. Urusan agama dan hukum pidana merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Perda tidak dapat mengambil alih atau menduplikasi pengaturan yang telah menjadi domain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika hal ini dilanggar, maka produk hukum daerah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan
Memaksakan pengesahan Perda seperti ini tentu hanya akan menghamburkan energi politik dan anggaran APBD.
Meski demikian, bukan berarti pemerintah daerah tidak memiliki ruang gerak. Justru terdapat peluang konstitusional yang jelas, yakni dalam urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantibum), serta urusan sosial dan perlindungan. Di sinilah letak “pintu masuk” yang sah bagi pemerintah daerah untuk merespons dinamika sosial secara konstitusional.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
