Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Biaya Perilaku

A
Penulis: Admin Padek❯
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi.
Medi Iswandi

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat


"Jika jiwa gagal dibangun, maka biaya perilaku makin besar harus ditanggung pemerintah..."


Sebuah renungan saja, sebuah kegelisahan yang menjadi tulisan kecil ini...


Jika kita lihat sampah, sudut pandang kita menyatakan wuah mana petugas nih, dinasnya ngapain aja, kok tidak dibersihkan? Akhirnya, yang buang sampah merasa benar karena penegakan hukum juga diterapkan dalam perspektif yang berbeda.


Jika yang buang sampah orang nggak mampu, maka ketika didenda pasti dibela, akibatnya yang buang suka-suka. Nggak ada yang menegur. Dalihnya, toh nanti kan ada petugas yang bersihkan.


Tahukah kita apa akibatnya? Akibatnya menyedot anggaran sangat besar dan bertambah besar setiap tahun, hanya untuk mengurus sampah; tambah luasan TPA (Tempat Pembuangan Akhir), tenaga K3, biaya operasional dan BBM serta truk berikut operasional dan pemeliharaannya, kontainer serta tambah lain-lainnya.


Belum lagi dampak yang ditimbulkannya, seperti banjir dan penyakit serta lainnya yang tentu menambah anggaran untuk menyelesaikannya.




Padahal, masalahnya sepele, yang buang sampah merasa benar karena tidak ada yang menindak atau tidak diberi tindakan yang sepadan akibat perbuatannya.


Kegagalan membangun jiwa menjadi penyebab utamanya.


Selanjutnya, jika melihat PKL menggelar dagangan sembarangan, apa persepsi sebagian kita? Mana pemerintahnya, nggak tegas, nggak digusur. Namun yang belanja di situ banyak dan tidak merasa bersalah. Bahkan, yang teria-teriak di medsos agar PKL ditertibkan juga belanja di situ.


Kita tahu bahwa pasar terjadi karena bertemunya pembeli dan pedagang untuk bertransaksi. Nggak mungkin ada pedagang jika nggak ada yang beli. Akibatnya apa? Akhirnya perlu ditambah tenaga satpol, jam lemburnya, biaya peralatannya,  biaya makan dan minumnya dan setiap tahun terus bertambah.


Namun, yang belanja sembarangan juga bertambah karena nggak merasa itu sebuah hal yang salah, dan memang tidak ada yang menegur pembelinya.


Selama ini, kita selalu berpikir pedagangnya yang salah, dan pemerintahlah yang harus tertibkan PKL tersebut.


Persoalan lainnya, kalau kita melihat fasilitas umum dirusak, yang dikejar-kejar pemerintahnya. Dituding nggak dijaga lah, nggak dirawat lah, yang merusak santai saja tanpa dihujat.


Akibatnya apa? Yang merusak nggak pernah merasa hal tersebut salah karena memang nggak ada yang merasa perlu ikut menjaga, nggak ada yang melakukan pelaporan.




Kemudian, pemerintah karena didesak opini its ok saja. Kebijakannya tambah petugas yang mengawasi fasilitas umum, semula kerja 8 jam jadi 24 jam. Akibatnya tentu ke pembiayaan, perbaiki yang sudah dirusak, tambah petugas dan peralatan untuk mengawasi. Implikasinya, tentu saja anggaran banyak tersedot untuk itu.


Jika kita lihat masalah kemaksiatan, lebih dahsyat lagi. Isunya sampai ke perdagangan manusia. Hampir semua postingan medsos sepertinya melupakan bagaimana peran keluarga, peran suku dan mamak, bagaimana peran lingkungan, namun tunjuk kembali diarahkan ke pemerintah.


Akibatnya apa? Si mamak dan orang tua yang menjadi benteng utama terhadap masalah ini justru merasa bukan tanggung jawabnya. Ini disebut juga salah pemerintah.  Its ok, pemerintah melalui polisi, satpol dan yang terkait pasti akan atasi ini dengan semua program yang tentu berujung pada alokasi anggaran.




Lain lagi dengan masalah begal dan kenakalan remaja. Kita tahu mereka bukan anak miskin dan anak telantar yang menurut undang undang menjadi tanggung jawab pemerintah.


Mereka punya keluarga, punya suku, mamak dan lingkungan yang harusnya mengawasi. Tapi, karena opini bahwa pemerintah pasti bereskan, semua yang harus bertanggung jawab utama tersebut melepaskan tanggung jawabnya pada pemerintah. Nah, ujung-ujungnya pasti biaya lagi.


Akibatnya apa? Prioritas anggaran menjadi berubah. Anggaran yang seharusnya diprioritaskan membangun infrastruktur dan memperbaiki SDM masyarakat kita untuk menjadi lebih baik sehingga bisa hidup lebih nyaman, lebih efisien dan lebih berkualitas,malah tersedot banyak untuk membiayai perilaku menyimpang tersebut.


Pasalnya, memang opini dibentuk bahwa tidak ada peran dan tanggung jawab sebagai individu sebagai orang tua, mamak atau sebagai tanggung jawab lingkungannya dalam masyarakat.


Dalam sebuah diskusi SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), kondisi ini pernah kami sampaikan kepada peserta diskusi yang terdiri dari mahasiswa dan anak anak muda.


Cukup kaget juga ketika seorang mahasiswa dari sebuah kampus terkenal berkata, itu urusan pemerintah, pemerintah kan punya uang banyak.


Lalu, saya menjawab, "Jika cara pikir anda seperti itu jangan kaget nanti jika uang kuliah anda naik, jalan ke rumah anda jelek, tarif listrik dan air anda naik, pajak kendaraan anda ikut naik dan adik-adik anda bisa tidak lagi gratis untuk sekolah. Pasalnya, prioritas anggaran yang semula untuk itu harus dipindahkan mendanai perilaku anda dan orang orang yang berpikiran sama dengan anda."


Ketika negara negara lain sudah bergerak maju terhadap research dan teknologi yang mempermudah dan meningkatkan kualitas hidupnya, kita masih berkutat dengan bagian-bagian untuk mengatasi akibat dari degradasi peradaban kita.(*)






Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

196 PKL Sandang Pangan Ditertibkan, Dipindah ke Basement Blok 2 Pasar Raya Padang

196 PKL Sandang Pangan Ditertibkan, Dipindah ke Basement Blok 2 Pasar Raya Padang

Sebanyak 196 PKL di Jalan Sandang Pangan, Pasar Raya Padang, ditertibkan dan direlokasi ke basement Blok 2 untuk mendukung penataan.

Penataan Kawasan Pasar Raya Padang, Lapak PKL dan Parkir Liar Ditertibkan

Penataan Kawasan Pasar Raya Padang, Lapak PKL dan Parkir Liar Ditertibkan

Pemko Padang menertibkan PKL dan parkir liar di Pasar Raya melalui sinergi Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dishub demi menciptakan kawasan tertib.

Pemkab Dharmasraya Gelar Pasar Murah di Pulau Punjung, Beras SPHP Dijual Rp60 Ribu

Pemkab Dharmasraya Gelar Pasar Murah di Pulau Punjung, Beras SPHP Dijual Rp60 Ribu

Pemkab Dharmasraya kembali menggelar pasar murah untuk pengendalian inflasi di Nagari IV Koto Pulau Punjung. Warga dapat membeli beras, minyak goreng.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer