Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebab, pada materi substansi RUU Sisdiknas saat ini, Keberadaan LPTK tidak terlihat sama sekali, kondisi ini melahirkan keresahan dan kekhawatiran tentang nasib lembaga yang mendidik para calon pendidik tersebut di masa lalu, sekarang dan depan. Jika tidak dicantumkan dalam UU Sisdiknas, juga akan berkosekuensi pada nasib pendidikan guru ke depan.
Ha ini tidak bisa dipungkiri karena LPTK merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan.
Selain itu, dalam draf RUU Sisdiknas terbaru (Juni 2022) tidak menempatkan LPTK sebagai kunci dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan, terkesan menghilangkan klausul LPTK dalam RUU Sisdiknas tersebut.
Padahal, secara nyata LPTK telah membuktikan kiprahnya puluhan tahun dan berkontribusi secara berkelanjutan dalam menghasilkan guru untuk pemenuhan kebutuhan guru secara lokal, regional dan nasional.
Para pengelola LPTK, harus siap untuk melakukan pembenahan dan mengikuti arus atau tuntutan perubahan termasuk dalam menyiapkan kurikulum. LPTK memiliki tenaga ahli dan juga kemampuan untuk menyusun kembali dan mengevaluasi kurikulum tersebut.
Karena telah dibuktikan para pengelola LPTK, yang memang telah mumpuni dalam program pengembangan kurikulum inovatif terkait. Apabila sebaliknya LPTK menghasilkan tenaga guru yang tidak memiliki kompetensi mengajar, maka tentunya berdampak pada kualitas pendidikan yang sulit untuk ditingkatkan.
Hal tersebut bertentangan dengan amanah yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang meminta LPTK fokus pada pembangunan SDM. Selain itu, Presiden juga mengharapkan agar pendidikan bisa melahirkanSDM yangentrepreneur dan tenaga profesional siap pakai di lapangan.
Berkaitan dengan itu tugas dan tanggung jawab dari lembaga pendidikan untuk menjawab dan mengemban perintah dari Bapak Presiden tersebut, dengan melakukan kajian kurikulum bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan siapa saja, harus dilakukan oleh mereka yang telah memiliki pengetahuan dan juga latar disiplin keilmuan dalam perancangan kurikulum, silabus, strategi, media, sumber belajar dan sebagainya.
Harapan kita bersama yang kita tompangkan pada pemerintah, agar melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mutu LPTK, karena secara kuantitas jumlahnya telah menjamur. Izin pembukaan LPTK harus jelas dan tegas diatur dalam UU Sisdiknas, sehingga kualitas pendidikan di masa mendatang dikelola dengan baik dan relevansi dengan kebutuhan, tantangan atau tuntutan zaman.
Dalam menyusun UU Sisdiknas, perlu dipahami bahwa “Sistem Pembelajaran” adalah inti (nucleus) dari sebuah Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, untuk membangun pendidikan nasional yang bermutu tidak ada pilihan lain kecuali membangun sistem pembelajaran yang bermutu, dengan menata dan mengatur kembali semua komponen pendukungnya.
Kemudian guru sebagai sebuah profesi yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam sistem pendidikan nasional harus memiliki standar kualifikasi dan kompetensi yang terukur. Untuk menghasilkan guru yang profesional atau kompeten dibutuhkan adanya lembaga yang berwenang, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Perubahan UU Sisdiknas sangat perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif. Seharusnya Pemerintah lebih fokus pada prioritas pemulihan pembelajaran akibat pandemi Covid-19, yang terkait dengan berbagai probematika sosial-ekonomi seperti kesehatan mental, ketertinggalan literasi, kemampuan guru merespons perkembangan, dan pengembangan Peta Jalan Pendidikan.
Di samping itu ketegasan dalam menyusun UU Sisdiknas, agar nantinya menghasilkan produk UU Sisdiknas yang visioner dan membawa kemajuan bagi pendidikan nasional. Dalam leading sector Kemendikbudristek perlu membentuk Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendesain Peta Jalan Pendidikan Nasional, Naskah Akademik, dan draft RUU Sisdiknas.
Maka kita harapkan pemerintah mewujudkan sistem pendidikan guru model ikatan dinas berasrama di LPTK, sebagai upaya menjamin efisiensi dan mutu pendidikan calon tenaga guru.
Pembenahan kurikulum pendidikan guru pada LPTK harus mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bereputasi internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Selanjutnya sangat perlu pemerintah memasukkan keberadaan LPTK sebagai klausul dalam RUU Sisdiknas.
Hal ini tak bisa dipungkiri karena eksistensi LPTK yang merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalampenyelenggaraan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan dalam pembangunan SDM di negeri ini. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




