Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kegentingan Global, Hukum dan Inovasi Daerah

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Otong Rosadi Pengajar Magister Hukum Universitas Ekasakti
Otong Rosadi Pengajar Magister Hukum Universitas Ekasakti
KEGENTINGAN global, istilah ini disampaikan Presiden Joko Wiidodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Partai Bulan Bintang, Senin (11/1) lalu. Presiden menyebutkan, “banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global.

Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara, termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global. Kita diincar oleh ancaman dan risiko-risiko, baik itu yang namanya resesi global, yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi, ditambah perang, dan inflasi sekarang yang sangat tinggi.”

Seperti menegaskan apakah kegentingan global itu, Presiden lalu menyebut ancaman dan risiko yang berasal dari kondisi (perekonomian) dunia dan perang. Kalimat yang digunakannya “resesi global, yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi, ditambah perang, dan inflasi sekarang yang sangat tinggi.”

Frase ’kegentingan global’ disebut empat kali dalam pidatonya itu. Presiden mengaitkan dengan kesiapan Indonesia memasuki tahun politik “...jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik, kemudian mengguncangkan sisi ekonomi. Mengembalikannya itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini.”

Karena bukan ekonom, penulis tidak berkompeten menganalisis dan memberikan pandangan terkait perekonomian nasional. Namun sebagai warga bangsa, tentu tergelitik dengan kewaspadaan tinggi presiden terkait ekonomi dunia yang tidak baik-baik. Ini diingatkan sejak tahun 2022 dengan istilah ’dunia akan gelap di tahun 2022’.

Baru saja, masuk ke WA saya, Berita Resmi Statistik dari BPS, 16 Januari 2023. Dalam slide halaman 24 menyebutkan, Neraca Perdagangan Indonesia sampai Desember 2022 surplus selama 32 bulan berturut-turut, sejak Mei 2020. Neraca perdagangan nonmigas mengalami surplus sementara neraca perdagangan migas mengalami defisit (halaman 25).

Dua halaman ini tentu saja menggembirakan. Lalu Perekonomian triwulan III/2022 tumbuh sebesar 5,72 persen (y-on-y) atau lebih tinggi daripada triwulan I/2022 (5,01 persen). Meski menurut rilis Resmi BPS, pada September 2022, jumlah penduduk miskin kita mencapai 26,36 juta orang.

Ini artinya naik 0,20 juta orang dibanding bulan Maret 2022, namun turun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Dalam hitungan persentase, penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, naik 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 persen poin terhadap September 2021 (halaman 33 Berita Resmi Statistik dari BPS).

Sebagai penstudi hukum, bagi saya angka-angka di atas agak rumit, namun memberikan petunjuk. Beberapa petunjuk itu, pertama, ancaman krisis ekonomi ada, bahkan kegentingan ekonomi global mungkin saja menjadi nyata.

Kedua, secara fundamental perekonomian Indonesia cukup baik, meskipun tidak baik-baik amat. Ketiga, kita harus menyiapkan dasar yang kuat menghadapi kondisi ini. Lalu bagaimana dengan peran hukum dan penegak hukum?

Peran Hukum dan Penegak Hukum

Membincangkan tentang peran hukum dalam pembangunan. Ingatan penulis melayang pada pituah lama berbahasa Belanda ’het recht hink anter de feiten an’ (hukum itu selalu tertinggal di belakang peristiwa yang akan diatur). Hukum (dalam arti sempit undang-undang), sering tertinggal dari peristiwa yang muncul kemudian.

Hukum tertatih di belakang kemajuan teknologi, tertinggal di belakang perkembangan ekonomi, gagap saat berhadapan pandemi virus (Covid-19), dan tergopoh-gopoh untuk banyak hal.

Adalah Prof Mochtar Kusumaatmadja, menggagas konsep hukum dinamis, sebagai jawaban atas persoalan ini. Guru besar dari Unpad Bandung ini menyebutkan bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur  kehidupan manusia  dalam  masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Konsep hukum dari Prof. Mochtar ini, oleh banyak muridnya disebut sebagai Teori Hukum Pembangunan atau Mazhab Hukum Unpad. Meski banyak pihak yang mengkritisi, penulis menyebut bahwa pengertian hukum ini merupakan konsep hukum yang dinamis.

Kekosongan hukum (sebenarnya ’kekosongan norma undang-undang) memang sangat mungkin saja terjadi karena ’peristiwa yang kerap lebih cepat berubah’. Kebutuhan akan pengaturan yang harus segera hadir, sebenarnya bisa diisi oleh penemuan hukum melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Penafsiran hukum dilakukan jika norma dalam perundang-undangan kurang jelas, tidak jelas, atau ada penormaan yang membolehkan banyak pilih. Konstruksi hukum dilakukan jika, tidak ada aturannya sama sekali. Penulis menempatkan konsep hukum yang dinamis itu, bahwa hukum tidaklah boleh sama sekali berada di belakang peristiwa.

Setiap peristiwa yang ada, yang secara norma tidak ada pengaturannya yang tegas maka haruslah dlakukan ikhtiar ’tafsir’ dengan pedoman kepada asas hukum (yang juga menjadi batu uji). Jika norma dalam perundang-undangan juga tidak jelas atau tidak tegas, maka ada sumber hukum lain yang ’dapat’ menjadi rujukan: putusan hakim, perjanjian, hukum kebiasaan, hukum adat, bahkan pendapat ahli hukum berreputasi (doktrin).

Dalam konteks inilah maka para ahli dan praktisi hukum (termasuk aparat penegak hukum) haruslah membaca, merenungi, dan memberikan makna terhadap istilah kegentingan global sebagaimana yang dimaksud oleh presiden. Pembentukan dan penegakan hukum, haruslah memahami konsep hukum dinamis ini agar cara berhukum kita terus menerus sesuai dengan masyarakat.

Pada gilirannya kemudian, sinyalemen dari Presiden Joko Widodo bahwa kita harus waspada dan menyamakan persepsi yang sama menghadapi kegentingan global (krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, ancaman perang, dan resesi ekonomi’). Hal ini harus juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah dan DPRD.

Pemda dan Inovasi Daerah

Meski urusan moneter dan fiskal nasional merupakan urusan pemerintahan absolut, yang berada di tangan Pemerintah Pusat (Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Pemda), namun gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat memperoleh pelimpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi (Pasal 10 ayat (2) UU Pemda).

Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Urusan itu terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Lalu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan-urusan Pemerintahan itu, kesemuanya merupakan kewenangan daerah dan tanggung jawab daerah untuk menyelenggarakannya dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17 UU Pemda menyebutkan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada saat daerah menetapkan kebijakan daerah, daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pada itu, Daerah juga didorong melakukan inovasi daerah yang diatur dalam Bab XXI (Pasal 386-390). Masih banyak daerah (kepala daerah, DPRD, aparatur daerah, dan masyarakat) yang belum berani melakukan inovasi daerah, padahal sudah terdapat ketentuan dalam UU Pemda, yang menjamin inovasi daerah.

“Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.” (Pasal 389)

Deskripsi di atas menggambarkan bahwa, kondisi perekonomian dan situasi global yang tidak sedang baik-baik saja di satu sisi (eksternal) dan persiapan kita memasuki tahun politik di sisi lain (internal). Ini mengharuskan kita, pertama, menyamakan persepsi (rasa yang sama menurut istilah Presiden) bahwa tantangan kegentingan global ada.

Kedua, pembentukan hukum dan penegakan hukum tidak dapat lagi menggunakan konsepsi lama yang hukum seolah-olah hanya norma dalam perundang-undangan yang kaku.

Ketiga, daerah, pemda, DPRD, masyarakat daerah harus berani melakukan inovasi daerah. Tanpa Inovasi, kita akan tertinggal, bahkan terlindas oleh perkembangan zaman. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wallahualam Bissawab. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Boleh Nge-Tren, Jangan Hilang Jati Diri: _Urip iku Kudu Urup

Boleh Nge-Tren, Jangan Hilang Jati Diri: _Urip iku Kudu Urup

Refleksi lintas generasi: mengikuti tren ala Gen Z tanpa kehilangan jati diri, nilai hidup, dan semangat terus berkarya bagi sesama.

Setelah Deklarasi Tolak LGBT, Lantas Apa?

Setelah Deklarasi Tolak LGBT, Lantas Apa?

Deklarasi tolak LGBT di Sumbar dinilai harus diikuti kebijakan nyata, bukan sekadar seremonial dan regulasi baru yang efektif kini. Ya!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer