
Dosen Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Andalas/ Pakar Keuangan Negara dan Daerah.
MURUAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berada pada titik nadir. Pimpinan lembaga anti rasuah yang minim prestasi ini, justru konsisten memproduksi rentetan kontroversi yang memalukan. Konflik internal Dewan Pengawas (Dewas) dengan Pimpinan KPK yang semakin memuncak membuktikan integritas pimpinan KPK sudah runtuh di masa kepemimpinan periode ini.
Alih-alih menerima sanksi atas semua perilaku yang mereka lakukan, Pimpinan KPK malahan mendapat durian runtuh dengan perpanjangan masa jabatan menjadi lima tahun. Pimpinan yang seharusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi.
Pimpinan KPK periode 2019-2024 yang masa jabatannya diperpanjang akan mengakhiri tugasnya pada 20 Desember 2024.
Ketika Jokowi menetapkan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK ini, maka sejak kelahiran KPK dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 telah terbentuk enam pansel capim KPK.
Jokowi satu-satunya Presiden RI yang memiliki tiga kali kesempatan menetapkan pansel capim KPK untuk memilih capim KPK periode 2015-2019, periode 2019-2024, dan periode 2024-2029.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan dewan pengawas dan pimpinan KPK menjadi lima tahun, membuat presiden berikutnya yang menjabat dua periode maksimal hanya memperoleh dua kali kesempatan menetapkan pansel capim KPK.
Peluang seperti ini sejatinya dapat dimanfaatkan Jokowi berkiprah untuk penguatan pemberantasan korupsi lebih besar dibandingkan presiden yang lain.
Kasus korupsi yang terungkap menunjukan fenomena gunung es. Berikut ini beberapa kasus korupsi dengan nilai kerugiannya yang sangat fantastis adalah, kasus korupsi Asuransi Jiwasraya Rp16,8 triliun, kasus korupsi dana pensiun PT Asabri 2012-2019 Rp 22,78 triliun, kasus korupsi izin ekspor minyak sawit Rp6,05 triliun dan hilangnya penerimaan negara Rp12,3 triliun, kasus korupsi penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit Rp104 triliun dan kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo Rp8 triliun.
Melihat kompleksitas pengelolaan APBN dan APBD pada pemerintahan Prabowo-Gibran serta kebutuhan pengawalan pendanaan jumbo untuk program makan siang, pembangunan infrasruktur stategis dan IKN, kepemimpinan KPK yang kuat, berani dan berintegritas menjadi kebutuhan.
Komitmen Prabowo memperkuat KPK dapat terwujud kalau lembaga ini dipimpin oleh manusia setengah dewa.
Langkah Mundur KPK
Empat presiden yang terpilih setelah era reformasi memiliki peran yang jelas dalam perjalanan KPK.
Gus Dur menyiapkan regulasi sebagai jati diri KPK, Megawati membidani kelahiran KPK dan SBY menciptakan iklim kondusif berkembangnya KPK.
Setelah dewasa, Jokowi dinilai bertanggungjawab ketika KPK mengambil jalan berbeda dari cita-cita reformasi.
Sebelum terpilih sebagai Presiden RI, Jokowi saat kampanye dan debat pilpres periode pertama berjanji meningkatkan kinerja KPK dengan melipatgandakan anggarannya sebesar 1.000%.
Setelah menjadi presiden tahun 2014, Jokowi melibatkan KPK dalam proses seleksi menteri sebagai upaya memastikan calon tersebut tidak tersangkut pidana korupsi.
Namun, harapan besar masyarakat kepadanya untuk pemberantasan korupsi menjadi sirna setelah mantan Gubernur DKI ini ditetapkan sebagai Presiden 2019-2024.
Presiden ketujuh yang kepemimpinannya lahir dari rahim reformasi seakan membiarkan KPK nyaris berada di ujung tanduk, ketika Polri mentersangkakan duet pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Keberaniannya membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2015 yang memberhentikan dan mengangkat dua pimpinan KPK di luar mekanisme pemilihan DPR, menjadi bukti Jokowi tidak berada di belakang KPK.
Pelemahan KPK yang fundamental terjadi pada pengujung periode pertama pemerintahan Jokowi. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih tahun 2019-2024, Jokowi diduga mendukung revisi UU KPK dan membiarkan proses seleksi menghasilkan pimpinan KPK yang bermasalah.
Ungkapan bijak hasil tidak akan mengkhianati proses terbukti pada seleksi pimpinan KPK 2019-2024 ini. Proses seleksi yang diduga penuh rekayasa meloloskan calon tertentu sudah tercium dari awal menghasilkan pimpinan KPK jauh dari harapan publik.
Selain menghasilkan pimpinan KPK terburuk sepanjang sejarah, pengangkatan dewan pengawas (dewas) kontra produktif dalam membangun sinergitas pemberantasan korupsi. Proses seleksi yang tidak baik menghasilkan pimpinan KPK yang berperilaku mengotori KPK dengan pelanggaran etika dan pidana.
Faktanya, sepanjang masa jabatan pimpinan KPK setiap tahun silih berganti pelanggaran etika dan pidana dilakukan pimpinan dan pegawai KPK. Sebanyak lima orang pimpinan KPK, sudah pernah menjalani sidang pelanggaran etika oleh dewas. Padahal kriteria pimpinan KPK yang dinilai dari rekam jejaknya bebas dari perbuatan tercela.
Kado Terindah Pemberantasan Korupsi
Rentannya pimpinan KPK diadukan dalam perkara pelanggar etik dan tindak pidana, membuat mereka dituntut bersih dari beban dosa masa lalu.
Tingginya standar etika yang disandang pimpinan KPK mensyaratkan Capim KPK yang diterima harus memiliki rekam jejak bebas dari sanksi pidana dan perbuatan tercela.
Pansel capim KPK bisa bertindak proaktif dengan mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftarkan diri.
Menurut kalangan Istana Kepresidenan, pansel capim KPK periode 2024-2029 akan diumumkan pada pengujung Mei 2024.
Komposisi pansel yang berjumlah sembilan orang, terdiri dari lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat. Jumlah unsur pemerintah yang dominan dalam pansel capim KPK melebihi periode sebelumnya menimbulkan polemik. Pasalnya, pejabat pemerintah yang bertindak sebagai pansel memiliki benturan kepentingan antara kehendak pemerintah dengan harapan publik.
Presiden yang egaliter ini, sebaiknya memilih tokoh masyarakat dan kalangan akademisi yang dikenal bersuara kritis untuk menepis keraguan publik.
Jokowi diharapkan belajar dari pengalaman dua kali pembentukan pansel capim KPK, di mana keanggotaannya didominasi oleh kalangan di luar pemerintahan.
Pada awal periode pertama pemerintahannya, secara progresif Jokowi memilih para srikandi pilihan sebagai pansel, sehingga capim KPK terpilih relatif memenuhi harapan publik.
Namun, pada periode pemerintahan kedua diduga proses seleksi diliputi aroma rekayasa sehingga pansel capim KPK berkontribusi menjatuhkan reputasi KPK pada titik nadir karena teledor memilih Pimpinan KPK.
Pemilihan pansel capim KPK menjadi ujian akhir untuk menilai komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Sebagai politisi yang ingin legacy-nya dikenang sepanjang masa, seyogianya Jokowi memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih pansel capim KPK terbaik.
Tidak perlu susah untuk melihat adanya perubahan sikap dan keseriusan Jokowi untuk pembenahan KPK. Pansel tersebut harus memastikan semua pimpinan KPK saat ini tereliminasi dalam pemilihan capim KPK. Selain itu, pimpinan KPK terpilih tidak melakukan pelanggaran etik selama masa jabatannya.
Sikap ini menjadi momentum bagi Jokowi menjelang mengakhiri masa pengabdiannya menjadi negarawan.
Jokowi dapat meninggalkan warisan terindah kepada pemerintahan berikutnya dengan memilih pansel capim KPK sebanyak mungkin di luar kalangan pemerintahan, yang kompeten dan berintegritas serta memiliki keberanian bersikap independen.
Pansel capim KPK yang diangkat dari orang pilihan ini yang bertanggung jawab memastikan amanah sebagai pimpinan KPK hanya diterima putra-putri terbaik bangsa.
Komitmen Jokowi ini diharapkan mampu mengembalikan muruah KPK pada posisi bermartabat sebagai institusi negara yang paling terpercaya sesuai cita-cita reformasi.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





