
Di hari itu pula “pertaruhan” nasib rakyat lima tahun ke depan ditentukan, apakah akan lebih baik, atau justru sebaliknya akan lebih buruk. Walapun masa pencoblosan masih enam bulan lagi, namun bukanlah waktu yang lama. Hangatnya kontestasi Pilkada 2024 di Sumatera Barat telah terlihat dari sekarang.
Berbagai atribut alat peraga parapihak yang berancang-ancang maju sebagai bakal calon kepala daerah. Berbagai atribut tersebut terpasang menghiasi ruang-ruang publik, baik melalui intrumen konvensional (baliho, spanduk, poster dan lain-lain) maupun dengan menggunakan instrument modern-teknologi informasi dengan menggunakan Tiktok, Instagram, Facebook dan lain-lain.
Idealnya, semua kita para pemanggu kepentingan (stakeholders) berharap agar pelaksanaan Pilkada 2024 berkualitas, yaitu Pilkada yang dibangun atas dasar nilai-nilai kejujuran, keadilan, fair, luber (langsung umum bebas dan rahasia), berintegritas dan bermartabat.
Dengan proses yang baik itu, terpilih pasangan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota memiliki legitimasi dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, dan jauh dari “umpatan” dan gugatan pasca-pemilihan atas berbagai dugaan praktik kecurangan yang disebabkan olehpraktik politik uang (money politic); penyalanggunaan kekuasaan (abuse of power) dengan memobilisasi instrumen alat negara seperti aparat sipil negara (ASN), dan lain-lain.
Belajar dari Pileg 2023 yang lalu yang menjadi momok adalah praktik politik uang. Politik uang menjadi variabel yang sangat menentukan keterpilihan seorang caleg. Akankah hal yang sama juga terjadi dalam Pilkada 2024?
Tidakkah ada cara lain yang lebih bermoral dan bermartabat dengan tidak “menyogok” pemilih dengan berbagai modul operandi seperti memberi uang tunai, memberi sembako, fasilitasi pemilih dengan jalan-jalan dan rekreasi dan seterusnya.
Cara lain yang dapat “membatasi” ruang gerak praktik politik uang beberapa saat menjelang masa pencoblosan di TPS. Sulitnya kehidupan ekonomi yang diderita masyarakat, terutama pada level ekonomi menengah ke bawah pada satu pihak, dan rendahnya tingkat kepercayaan (trust) terhadap elite politik dan calon pada pihak yang lain menjadi penyebab sulitnya “melawan” politik uang untuk tidak beroperasi.
Apalagi dengan keadaan sosial-ekonomi masyarakat yang semakin buruk akibat bencana “galodo” yang terjadi secara beruntun rasanya semakin mustahil saja gerakan perlawanan terhadap politik uang ini dapat dilakukan.
Namun demikian, sesulit apapun tantangan untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang berkualitas, namun gerakan perlawanan ini mesti tetap dibangun, terutama terhadap kelompok aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), pegiat Pemilu dan Pilkada, akademisi, aktivis dan pegiat pers, aktivis organisasi sosial-keagamaan, tokoh adat, pegiat media sosial, aktivis pemuda, hingga aktivis mahasiswa, dan pelajar.
Sudah saatnya semua komponen anak bangsa yang peduli hadirnya Pilkada yang berkualitas untuk berkolaborasi melakukan gerakan bersama melawan politik uang dalam Pilkada 2024 di Sumatera Barat.
Dalam situasi yang tidak ideal tersebut, paling tidak ada 2 bentuk gerakan bersama untuk membatasi ruang gerak praktik politik uang dalam pilkada 2024 yaitu pertama, pengarusutamaan kontestasi gagasan antar calon, dan kedua, gerakan kontrak politik calon kepala daerah dengan warga (citizen).
Pengarusutamaan Kontestasi Ide
Pengarusutamaan pertarungan (kontentasi)ideatau visi-misi calon kepala daerah gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota menjadi pilihan realistis yang dapat ditempuh. Rasanya tidak mungkin mengawal praktik politik uang dengan mengawasi pemilih menjelang pemilihan.
Secara kelembagaan pengawasan berbagai bentuk praktik kecurangan dalam pemilu-pilkada sudah ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), terlepas dari berbagai kekecewaan publik terhadap kinerja lembaga ini pada pemilu 2023 yang lalu.
Semua komponen gerakan masyarakat sipil dan kampus mesti turun tangan, dan membuka ruang seluas-luasnya untuk “mencacah” pikiran para calon kepala daerah. Gerakan pengarusutamaan “kontestasi pikiran” calon kepala daerah dimaksudkan sebagai wahana pendidikan politik (politic education) warga, dan sekaligus usaha praktis menangkal kecenderungan pergerakan politik pragmatis yang semakin massif di tengah masyarakat.
Arena debat gagasan calon mesti dilakukan secara masifkan sehingga masyarakat dapat menilai secara lebih baik mana calon yang memiliki “mimpi” dan rencana yang terukur menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat.
Melalui adu pikiran juga dapat diketahui mana calon yang hanya sekedar “mengumbar” janji, dan mana pula mampu menepati janji kampanye. Lebih dari itu, gerakan kontestasi para calon juga akan dapat melacak (tracking) latar belakang calon yang muaranya berkaitan dengan kapabilitas (keahlian)dan integritas (perilaku) calon.
Bila calon yang maju adalah mereka yang pernah menjadi kepala/wakil kepala daerah, dan atau sedang menjabat kepala daerah baik di level propinsi maupun kota/kabupaten, dan atau pejabat publik di berbagai instansi pemerintahan lainnya, maka dengan gerakan ini akan menjadi alat “timbang” yang rasional-idealis untuk pemilih, dan bukan karena alasan rasional-pragmatis, dan atau bukan karena pilihan tradisional-emosional.
Bila ada seorang calon yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala/wakil kepala daerah, dan atau sedang menjabat (incumbent) baik di level propinsi maupun di kabupaten dan kota, maka gerakan kontestasi ide ini harus mampu mengungkap apa saja yang telah dilakukan calon tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Kemudian sejauh mana para calon tersebut menepati “janji politiknya” pada masyarakat. Spirit dan ideologi gerakan kontestasi ide calon adalah untuk melawan anggapan umum bahwa dengan uang semua urusan menjadi “mudah” untuk menjadi kepala/wakil kepala daerah.
Gerakan ini dimaksudkan untuk memperkecil ruang “gelap” dalam politik pemilu kepala daerah bahwa dengan mengandalkan modal uang (economic capital) yang “memadai” menjadi jalan pintas yang mumpuni untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah.
Gerakan debat gagasan dan visi-misi calon kepala/wakil kepala daerah ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada KPUD dalam kegiatan “debat calon kepala/wakil kepala daerah” yang hanya dilaksanakan hanya satu kali.
Mudah-mudahan pula ada ketentuan yang lebih progresif soal debat calon kepala/wakil kepala daerah pada Pilkada 2024 sehingga debat tidak dilakukan sekali saja, namun lebih dari itu sehingga arena kontestasi ide para calon melalui debat dapat menyentuh aspek yang lebih substansial, dan bukan lebih pada sekadar memenuhi aspek prosedural saja.
Kontrak Politik Warga dengan Calon
Bersamaan dengan gerakan kontestasi ide calon, gerakan kontrak politik warga dengan para calon hal kedua yang perlu menjadi pilihan aksi berikutnya. Bila selama ini ruang dan panggung yang selama ini disuguhkan oleh lembaga, organisasi dan komunitas masyarakat terhadap calon terkesan memberikan “cek kosong” maka sudah saatnya sekarang direnung ulang.
Bila sebelumnya berbagai aktivitas yang diinisiasi oleh organ-organ berupa kuliah umum, seminar, dialog, musyawarah, rapat kerja dan seterusnya hanya menguntungkan calon sebagai media “kampanye” untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon, maka sudah masanya paradigma tersebut digeser pada muatan yang lebih mengikat calon atas janji-janji politik.
Janji-janji politik calon yang dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai intrumen “alat tagih” agar calon terpilih tidak lupa, serta menjadi jejak otentik untuk mengukur kapabilitas dan integritas calon. Dokumen ini akan menjadi variabel yang amat penting bagi masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan politik lima tahun mendatang.
Ruang-ruang panggung yang selama ini terkesan hanya menguntungkan para calon. Tidak adanya ada “kontrak politik” warga secara tertulis dan visual dengan calon menempatkan posisi pemilih selalu pada pihak sebagai objek politik, dan bukan sebagai subjek politik.
Idealnya dalam sistem politik yang menganut azas demokrasi, rakyatlah yang sesungguhnya menjadi sabjek politik. Rakyatlah yang punya kekuatan “absolut” menentukan kepada siapa kekuasaan itu akan dititipkan.
Dua bentuk usulan gerakan aksi sebagai usaha membatasi “keleluasaan” praktik politik uang dalam Pilkada 2024 disadari bukanlah gagasan yang baru. Dua bentuk pilihan aksi ini telah menjadi wacana umum dalam setiap hajatan pemilu dan pilkada sejak tahun 2004 dan 2005.
Namun melihat perkembangan yang amat menakjubkan dalam dunia teknologi-informasi pada satu pihak, dan pada pihak yang lain semakin “kusamnya” bangunan demokrasi akhir-akhir ini, terutama soal praktik politik uang, maka situasi ini menjadi momentum yang tepat menguatkan kesadaran dan aksi kolektif semua pihak.
Perkembangan dunia teknologi-informasi yang maha hebat akhir-akhir ini dimana hadirnya berbagai aplikasi seperti Facabook, Instagram, Youtube, Tiktok, podcast, dan lain-lain di berbagai institusi, lembaga, komunitas dan hingga pada lapisan masyarakat secara luas merupakan kekuatan luar biasa yang dapat mendukung pengarusutamaan agenda debat ide dan kontrak politik calon dengan warga dalam Pilkada 2024.
Bila sumber daya teknologi ini dapat dikonsolidasi dan dapat diarahkan untuk terlibat aktif dan massif meliput dan menayangkan setiap aktivitas dua gerakan ini,bukan mustahil gerakan tersebut menjadi “arus utama” yang menentukan terselenggaranya Pilkada 2024 yang berkualitas di Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita semua masih pada pihak yang masih optimis dan tidak permisif terhadap tawaran gagasan ini. Wallahu’alam. (Hary Efendi Iskandar, Ketua Pusat Studi Humaniora Unand)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


