Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembenahan Tata Kelola Keamanan Siber Kita

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Masitoh Indriani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.(Padek.co)
Masitoh Indriani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.(Padek.co)

PADEK.JAWAPOS.COM-PEMERINTAH dianggap gagal menjaga Pusat Data Nasional (PDN) yang telah tereksploitasi oleh penjahat siber beberapa waktu lalu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, bersama dengan perwakilan Telkom, memberikan pernyataan resmi bahwa beberapa data yang tereksploitasi tidak dapat dipulihkan (Jawa Pos, (26/6/2024).


Advertisement

Insiden itu menjadi sorotan dunia internasional mengenai ketidakmampuan pemerintah mengatasi serangan ransomware yang merupakan varian LockBit 3.0 Brain Chipper. Peristiwa tereksploitasinya sistem seperti itu bukanlah hal baru. Sebelumnya kita menyaksikan berbagai insiden serupa yang menimpa kementerian/lembaga, BUMN, hingga perusahaan swasta, Database berisi informasi pribadi pengguna dengan mudah ditemukan di forum darknet.

Insiden tersebut juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Undang- Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pertanyaan pun muncul, sejauh mana tanggung jawab negara sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam melindungi infrastruktur sibernya?

Termasuk perlindungan terhadap data warga negaranya hingga langkah-langkah yang harus diambil agar insiden serupa tidak terulang kembali. Tulisan ini memberikan catatan singkat dari perspektif hukum dan kajian tata kelola internet serta kaitannya dalam mewujudkan cita-cita privasi data sebagai bagian untuk membenahi tata kelola keamanan siber di Indonesia.

Advertisement

Pelajaran dari RUU KKS

Pascainsiden tereksploitasinya PDN, berbagai solusi ditawarkan sejumlah pihak terkait pembenahan tata kelola keamanan siber kita. Salah satunya melalui pembentukan UU Keamanan Siber. Mengapa kita memerlukan UU ini? Apa saja yang harus diakomodasi dalam UU ini, mengingat pada 2019 yang lalu, Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) ramai diperbincangkan karena dianggap cacat proses.

Beberapa substansinya membahayakan hak-hak sipil masyarakat. Sementara itu, pemerintah memang memerlukan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur ruang sibernya.
Kritik yang mengemuka dalam RUU KKS adalah cacatnya proses pembentukan dan substansi. Khususnya pemberian kewenangan yang waktu itu dianggap sangat besar kepada BSSN RI.

Advertisement

Dari perspektif kajian tata kelola internet, pembentukan regulasi wajib melibatkan para pemangku kepentingan (multi-stakeholderism approach) yang kompeten di bidangnya. Pendekatan ini juga harus dibarengi dengan transparansi mengenai substansi apa saja yang nantinya akan dibahas. Perihal substansi, harus dipastikan bahwa kewenangan BSSN RI nanti tidak akan tumpang-tindih dengan kementerian/lembaga lain.

Sebab, urusan keamanan siber bukan monopoli BSSN saja, tapi harus melibatkan banyak lembaga. Isu klasik koordinasi dan ego sektoral antarinstitusi dalam pencegahan dan penanganan insiden siber harus ditata kembali. Sebagai contoh, substansi penapisan konten tidak perlu diatur lagi karena semakin melimitasi hak-hak sipil masyarakat.

Yang tentu penting, membumikan paradigm pengaturan keamanan siber itu berbeda dengan keamanan konvensional juga akan menjadi fokus tersendiri. Setidaknya, harus ada substansi aturan yang berfokus pada perlindungan infrastruktur informasi kritis, tata cara tanggapan terhadap insiden siber, kewajiban dan tanggung jawab organisasi dalam menerapkan langkah- langkah keamanan, hingga cara menerapkan sanksi dan penegakan hukum. Semua hal itu akan diuji ketika kementerian/lembaga negara sebagai PSE yang justru terbukti gagal dalam pengamanan siber mereka.

Limitasi Hukum dan Cyberculture

Eksploitasi PDN secara langsung memengaruhi privasi, juga mengindikasikan kegagalan pelindungan data pribadi. Menurut UU PDP, kegagalan ini adalah masalah serius. Solove memperingatkan bahwa dalam kajian hukum teknologi, khususnya terkait perlindungan privasi, hukum memiliki keterbatasan. Untuk itu, norma-norma di luar hukum diperlukan. Dalam konteks ini, literasi cyberculture dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting.

Cyberculture mengacu praktik yang berkembang di ruang siber, mencakup perilaku, norma, dan pengadopsian praktik oleh individu dan kelompok saat berinteraksi online dan mampu mentransformasikan perilaku mereka. Ada lima elemen penting dalam cyberculture: keamanan siber, penghormatan privasi, transparansi dan kepercayaan, edukasi teknologi, serta etika digital.
Cyberculture yang kuat menekankan keamanan siber pada individu dan institusi.

Runtuhnya PDN menunjukkan lemahnya budaya ini, kemungkinan besar disebabkan praktik keamanan dasar seperti enkripsi data, pembaruan sistem, dan pelatihan keamanan siber yang inkonsisten. Literasi diperlukan bagi semua individu di kementerian/lembaga yang menyimpan data pribadi masyarakat. Namun, pengembangan cyberculture tidak akan tercapai tanpa dukungan budaya antikorupsi.

Dimulai dari proses pengadaan alat hingga pengelolaan SDM yang berintegritas. Membudayakan keamanan siber sebagai isu krusial yang mencakup sistem keamanan negara, data rahasia negara, serta informasi pribadi warga negara memerlukan komitmen dan konsistensi. Hal ini dapat dimulai dengan penerapan standar yang ketat, pengawasan berkelanjutan, dan peningkatan SDM melalui pelatihan dan edukasi yang berkesinambungan.

Tanpa langkah-langkah tersebut, upaya untuk memperkuat cyberculture akan terhambat oleh praktik-praktik koruptif yang merusak kepercayaan dan efektivitas sistem keamanan siberkita. Ke depan, pemerintah harus mengelola dan melindungi data serta meningkatkan kesadaran, pendidikan, transparansi, dan investasi dalam keamanan siber untuk mencegah insiden serupa.

Sebagai penutup, penulis teringat dengan pernyataan Prof Zhuboff dalam tulisannya, The Age of Surveillance Capitalism, bahwa “the Berlin Wall fell for many reasons, but above all, it was because the people of East Berlin said, “No More!” Ketika firewall PDN kita runtuh, bisakah kita semua berkata “No More!” atas insiden-insiden seperti ini di masa depan? (Masitoh Indriani, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Airlangga)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Komdigi dan BSSN Waspadai Serangan Siber Berbasis AI Agent, Infrastruktur Digital Diperkuat

Komdigi dan BSSN Waspadai Serangan Siber Berbasis AI Agent, Infrastruktur Digital Diperkuat

Komdigi dan BSSN berkoordinasi menghadapi ancaman siber berbasis AI agent yang dinilai menghadirkan pola serangan baru.

FBI Peringatkan Kali365, Modus Phishing yang Bisa Ambil Alih Akun Microsoft 365 Tanpa Password

FBI Peringatkan Kali365, Modus Phishing yang Bisa Ambil Alih Akun Microsoft 365 Tanpa Password

FBI memperingatkan ancaman Kali365, modus phishing baru yang dapat mengambil alih akses akun Microsoft 365, Outlook, dan Teams tanpa password.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer