
Oleh: Syelvi Maulinda (Mahasiswa administrasi publik universitas andalas)
Di tengah gencarnya kampanye kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan Indonesia masih menjadi korban utama kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Komnas Perempuan (2024) melaporkan bahwa terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. KemenPPPA (2024) juga mencatat ada 24.441 kasus kekerasan berbasis gender, dengan 14.941 kasus terjadi di dalam rumah tangga. Belum lama ini, masyarakat dikejutkan dengan viralnya grup inses “Fantasi sedarah” di Facebook yang berisi konten pornografi dan eksploitasi anak. Korban di antaranya adalah perempuan dan anak di bawah umur.
Opini:
Mengapa hal ini terjadi? Akar persoalannya tidak lepas dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dibawa laki-laki. dampak dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat dan budaya patriarki yang masih kental di Indonesia tidak hanya berhenti pada kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga merembet pada aspek psikologis dan ekonomi perempuan. Perempuan sering kali tidak mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pengambilan keputusan di ranah publik dan domestik. Hal ini memperkuat posisi perempuan sebagai pihak yang mudah untuk diabaikan, direndahkan, dan dianggap tidak penting dalam struktur masyarakat.
Selain itu, Minimnya perlindungan hukum dan lemahnya penegakan keadilan memperparah situasi ini. Banyak kasus kekerasan rumah tangga hingga kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak terungkap atau justru diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum, sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan cara menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Trauma, rasa sakit hati, dan perasaan bersalah kerap menghantui korban, bahkan membuat mereka enggan menerima diri sendiri.
Perempuan selalu merasa tidak aman, bahkan di rumah sendiri. Predator bisa saja berasal dari lingkaran terdekat, seperti keluarga, teman, atau tokoh masyarakat yang dihormati. Kenyataan ini membuat perempuan tidak pernah benar-benar merasa nyaman dan terlindungi. Padahal, menghargai dan melindungi perempuan adalah suatu keharusan, bukan hanya karena mereka adalah penerus generasi bangsa, tetapi juga karena hak asasi manusia untuk hidup aman dan bermartabat.
Data terbaru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi dalam bentuk kekerasan seksual, psikis, fisik, dan ekonomi. Di ranah personal, Kekerasan terhadap Istri (KTI) merupakan kasus tertinggi yang dilaporkan sejak tahun 2001. Pada 2024, terdapat 672 kasus KTI yang diterima Komnas Perempuan, sementara data dari mitra CATAHU menunjukkan angka yang jauh lebih besar, yaitu 5.950 kasus. Data ini juga memperlihatkan bahwa 83,70% dari total data pelaporan di ranah personal adalah kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), yang meliputi KTI, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP), dan bentuk kekerasan lainnya.
Dampak dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat dan budaya patriarki tidak hanya berhenti pada kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga merembet pada aspek psikologis dan ekonomi perempuan. Perempuan sering kali tidak mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pengambilan keputusan di ranah publik dan domestik. Hal ini memperkuat posisi perempuan sebagai pihak yang mudah diabaikan dan direndahkan dalam struktur masyarakat.
Masyarakat sering kali terjebak dalam stigma yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menjaga diri, menjaga pakaian, dan bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Padahal, akar masalah sebenarnya terletak pada pelaku yang tidak mampu mengendalikan diri dan sistem sosial yang membiarkan kekerasan terjadi.
Ketika perempuan melaporkan kekerasan, mereka justru sering dihakimi dan disalahkan oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini membuat korban semakin enggan melaporkan kasus yang dialaminya, sehingga banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap ke permukaan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma di masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas serta sensitif gender. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan harus digalakkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas.
Pemerintah dan semua elemen masyarakat juga harus bersinergi untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan, serta memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai. Dengan demikian, perempuan akan merasa lebih dihargai, terlindungi, dan berani bersuara untuk menuntut keadilan. Hanya dengan cara inilah rantai kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia dapat diputus.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



