Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN
PADEK.JAWAPOS.COM-Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali hendak dijalankan di tengah tekanan global, terutama kenaikan harga energi dan tuntutan efisiensi anggaran negara.
Pemerintah berharap pengurangan mobilitas ASN dapat menekan konsumsi bahan bakar, mengurangi biaya operasional kantor, sekaligus mempercepat digitalisasi birokrasi. Rencananya Jumat depan sudah diterapkan di pusat maupun daerah.
Namun, di balik kebijakan itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah birokrasi kita siap bekerja di rumah tanpa harus pergi ke kantor? Selama ini, kultur birokrasi Indonesia masih sangat bertumpu pada kehadiran.
Baca Juga: Fenomena Intimidasi
“Masuk kantor” kerap menjadi indikator kerja, meski belum tentu mencerminkan produktivitas. Dalam konteks ini, WFH bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan ujian kultural. Ia memaksa birokrasi beralih dari orientasi kehadiran menuju orientasi kinerja.
Secara normatif, arah perubahan ini sudah jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa ASN harus profesional dan berbasis sistem merit.
Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang mewajibkan pengukuran kinerja berbasis hasil melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong transformasi birokrasi menuju sistem kerja digital.
Artinya, piranti menuju birokrasi yang fleksibel dan berbasis kinerja sebenarnya sudah tersedia.
Persoalan lmplementasi
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
