Kendati hubungan internasional menjadi salah satu tema, isu-isu global justru kurang dikapitalisasi oleh semua capres. Meski mereka cukup komprehensif dan ambisius dalam mengulas isu-isu global dalam lembar visi dan misi mereka.
Seharusnya bahasan mengenai isu global menjadi krusial karena mendefinisikan posisi Indonesia di kawasan dan dunia. Apalagi semenjak meningkatnya kompetisi antara dua negara adikuasa, Serikat (AS) dan Tiongkok.
Namun, dalam debat kali ini para calon terkesan kurang memberikan ulasan komprehensif berbagai isu internasional. Hal itu menimbulkan asumsi kuat bahwa isu global kurang “laku” dalam konteks politik elektoral.
Pada debat pilpres ketiga itu muncul dua isu internasional yang krusial, yakni kerja sama selatan-selatan (KSS) dan Laut China Selatan. Selebihnya, debat berkutat pada isu-isu pertahanan-keamanan domestik.
Hanya, orientasi dari ketiga capres cenderung pada keuntungan domestik (inward-looking) yang dapat diperoleh Indonesia, alih-alih mengedepankan peran strategis Indonesia sebagai aktor regional dan global.
Hal itu tampak sejak sesi pertama debat, mereka cenderung fokus menggarisbawahi relasi antara isu global dan situasi domestik di Indonesia.
Kerja sama selatan-selatan, misalnya, hanya Anies Baswedan yang agaknya memahami nilai relasi antara Indonesia dan negara-negara selatan dan menjelaskan secara komprehensif tentang optimalisasi KSS.
Capres lainnya cenderung berangkat dari fenomena domestik seperti kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai modal dalam konteks KSS. Padahal, pemerintah Indonesia sendiri telah melaksanakan program KSS sejak 2015 di berbagai sektor.
Kementerian PPN/Bappenas bahkan memiliki agenda percepatan pembangunan inklusif dengan pengarusutamaan KSS yang diumumkan pada side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022 lalu.
Itu menunjukkan bahwa KSS menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia sejak era Presiden Joko Widodo dan potensial untuk dikembangkan. Apalagi, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pencetus KSS, diawali dengan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Naiknya isu Laut China Selatan dalam debat ini patut diapresiasi. Kendati Indonesia memang bukan negara pengklaim wilayah perairan ini, ketegangan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan jelas mendisrupsi kedaulatan Indonesia.
Apalagi, pada Desember 2023 lalu, terjadi insiden penyiraman kapal penjaga pantai Filipina oleh Tiongkok yang menjadi sumber ketegangan baru.
Indonesia bahkan hampir mengalami insiden serupa ketika kapal penjaga pantai terbesar Tiongkok berkode CCG 5901 berpatroli di Laut Natuna Utara selama lebih dari dua pekan pada Desember 2022 hingga Januari 2023.
Walaupun demikian, hanya Ganjar Pranowo yang mencetuskan ide cukup solid terkait dengan penyelesaian isu Laut China Selatan. Usulannya mengenai kesepakatan sementara dengan Tiongkok terkait sengketa di laut ini menjadi catatan penting akan inefektivitas ASEAN dalam menangani isu geopolitik regional.
Usulan ini dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk mendorong pembentukan forum minilateral di antara negara yang berkepentingan di laut ini untuk merumuskan solusi bersama, alih-alih hanya mengandalkan konsensus ASEAN yang kerap sulit tercapai.
Hal yang patut disayangkan adalah isu-isu kontemporer yang lebih bersifat global seperti persaingan antara AS dan Tiongkok dan bagaimana strategi Indonesia untuk menghadapinya justru kurang menjadi perhatian bagi ketiga capres.
Padahal, dua negara adikuasa tersebut memiliki pengaruh yang demikian besar bagi Indonesia dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi dan pertahanan-keamanan.
Sekalipun berorientasi pada kepentingan domestik, para calon presiden seharusnya dapat mengapitalisasi persaingan AS-Tiongkok dalam kerangka strategi hedging.
Menurut Kuik Cheng-chwee (2008), hedging dapat diartikan sebagai strategi negara untuk tidak benar-benar dekat dengan salah satu negara adikuasa atau tidak benar-benar memusuhi adikuasa lainnya demi menghindari risiko atau kerugian.
Strategi itu penting bagi Indonesia yang masih membutuhkan kemitraan dengan AS dan Tiongkok, tapi juga menghadapi risiko geopolitik dari keduanya di kawasan Asia-Pasifik.
Selama ini Indonesia menggunakan strategi tersebut untuk memanajemen relasi dengan Tiongkok dan AS guna memperoleh keuntungan dalam berbagai sektor untuk kepentingan domestik.
Dari Tiongkok, Indonesia berhasil memperoleh investasi signifikan yang menjadi modal penting untuk industrialisasi yang menjadi program kerja ketiga capres.
Sebagai contoh, Tiongkok dalam skema Belt and Road Initiative berinvestasi sebesar US$ 8,62 miliar di Indonesia pada periode 2018 hingga 2022 yang didominasi oleh sektor industri metal.
Adapun terkait relasi dengan AS, ketiga capres semestinya dapat fokus pada implementasi visi Indo-Pasifik bersama yang dapat menjadi legitimasi kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan.
Lebih dari itu, relasi yang baik dengan AS di masa depan membuka peluang bagi para capres untuk memperluas kemitraan alternatif (friendshoring) dengan berbagai negara Barat guna mengurangi risiko dalam rantai suplai industri, jika memang posisi Indonesia lemah terhadap Tiongkok.
Apalagi, AS memiliki peran signifikan dalam forum ekonomi global seperti OECD yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Isu-isu global memang tidak menjadi perhatian utama publik dalam kontestasi pemilihan presiden mengingat dampaknya yang cenderung minim bagi khalayak.
Hanya, pemahaman dan kapitalisasi isu global di masa depan menjadi modal penting bagi para calon pemimpin untuk membawa Indonesia menghadapi ketidakpastian. Apalagi, Indonesia menjadi kekuatan menengah yang kian disorot di tingkat global. (Alfin Febrian Basundoro, Pengamat Geopolitik Internasional) Editor : Novitri Selvia