Oleh: Dr. Elvira Luthan & Dr Junainah Jaidi2, FEB Univ Andalas dan Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan, Univ. Malaysia Sabah
PADEK.JAWAPOS.COM-Bisnis modern tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa besar laba yang dihasilkan. Kini, keberlanjutan, etika, dan kesetaraan menjadi ukuran baru keberhasilan perusahaan.
Dunia telah berubah — dan begitu pula cara kita memandang nilai sebuah perusahaan. Istilah ESG (Environmental, Social, and Governance) kini menjadi kata kunci dalam dunia bisnis global.
ESG mengukur seberapa jauh perusahaan memperhatikan dampak lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang transparan. Di sisi lain, muncul pula perhatian terhadap diversitas gender, terutama di posisi tertinggi seperti Chief Executive Officer (CEO).
Pertanyaan penting pun muncul: apakah perusahaan yang “lebih hijau” dan “lebih setara” benar-benar lebih bernilai di mata pasar modal?
Dulu, perusahaan cukup menjaga laba dan membayar pajak tepat waktu. Namun kini, publik menuntut lebih. Masyarakat ingin tahu apakah produk yang mereka beli ramah lingkungan, apakah pekerjanya diperlakukan adil, dan apakah perusahaan jujur dalam menjalankan bisnisnya.
Konsep ESG lahir dari kesadaran itu, bahwa keberlanjutan bukan sekadar wacana moral, melainkan fondasi ekonomi masa depan. Penelitian lintas negara yang kami lakukan terhadap Perusahaan publik di Indonesia dan Malaysia memperlihatkan arah yang jelas: semakin baik kinerja ESG perusahaan, semakin tinggi pula nilai pasar yang dicapai.
Artinya, investor kini mulai melihat tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai aset tak berwujud yang bernilai ekonomis. Perusahaan dengan reputasi keberlanjutan yang kuat lebih dipercaya, lebih menarik bagi investor jangka panjang, dan cenderung lebih tahan terhadap krisis.
Namun, sisi lain dari ESG juga tidak bisa diabaikan. Riset ini menunjukkan bahwa kontroversi ESG, seperti kasus pencemaran lingkungan, pelanggaran hak pekerja, atau praktik korupsi dapat menurunkan nilai perusahaan secara signifikan.
Di era keterbukaan informasi, isu negatif menyebar cepat dan bisa memukul reputasi hanya dalam hitungan jam. Investor, terutama generasi muda, kini menjauhi saham perusahaan yang dianggap “bermasalah secara etis”.
Di Indonesia, misalnya, beberapa perusahaan energi dan pertambangan menghadapi tekanan publik akibat isu lingkungan. Di Malaysia, kontroversi serupa terjadi dalam sektor perkebunan dan kelapa sawit. Kedua negara menunjukkan pola yang sama: pasar menghukum perusahaan yang abai terhadap keberlanjutan.
Baca Juga: Kontroversi Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo
Perempuan di Puncak: Bukan Sekadar Simbol
Salah satu temuan paling menarik dari penelitian ini adalah peran diversitas gender di level eksekutif tertinggi, terutama CEO. Perusahaan dengan CEO perempuan atau dewan direksi yang lebih beragam secara gender terbukti memiliki kinerja pasar yang lebih baik.
Bukan karena faktor “simbolis”, tetapi karena keberagaman menghadirkan pandangan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan strategis. Pemimpin perempuan sering menonjol dalam gaya kepemimpinan yang kolaboratif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.
Dalam konteks ESG, karakteristik ini menjadi keunggulan penting. Perusahaan yang dipimpin secara inklusif cenderung lebih peka terhadap isu sosial dan lingkungan, serta lebih konsisten dalam menerapkan tata kelola yang baik. Namun, tantangan masih besar. Di Indonesia dan Malaysia, proporsi CEO perempuan masih di bawah 10 persen.
Meskipun meningkat dari tahun ke tahun, angka ini menunjukkan bahwa dunia korporasi di Asia Tenggara masih didominasi laki-laki. Padahal, bukti empiris sudah jelas: keberagaman di puncak organisasi bukan hanya adil, tapi juga menguntungkan secara finansial.
Dua Negara, Dua Latar, Satu Arah
Hasil perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan konteks yang menarik. Malaysia memiliki sistem regulasi ESG yang lebih matang.
Bursa Malaysia sudah sejak lama mewajibkan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan publik. Hal ini mendorong keseragaman standar dan kesadaran lebih tinggi di kalangan pelaku usaha.
Akibatnya, rata-rata skor ESG perusahaan Malaysia relatif lebih tinggi dan stabil. Indonesia, di sisi lain, menunjukkan dinamika yang lebih besar.
Nilai pasar perusahaan (Tobin’s Q) di Indonesia cenderung lebih fluktuatif, mencerminkan pasar yang sangat reaktif terhadap reputasi.
Perusahaan dengan reputasi baik dalam keberlanjutan bisa mengalami lonjakan nilai, sementara yang tersandung isu sosial atau lingkungan langsung menghadapi tekanan besar dari pasar. Meski demikian, Indonesia tengah bergerak ke arah yang positif.
Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan menjadi tonggak penting dalam mendorong perusahaan melaporkan aktivitas ESG mereka.
Masih dibutuhkan waktu dan konsistensi untuk mencapai tingkat kematangan seperti di Malaysia, tetapi arah kebijakan sudah benar: bisnis yang bertanggung jawab akan menjadi fondasi ekonomi nasional di masa depan.
Nilai Perusahaan: Lebih dari Sekadar Angka
Menariknya, meskipun kontribusi ESG dan diversitas gender terhadap kinerja keuangan belum besar secara statistik, efeknya konsisten dan bermakna.
Dalam bahasa sederhana: mungkin belum meningkatkan laba besar-besaran hari ini, tetapi jelas membuat perusahaan lebih dipercaya dan lebih tahan krisis di masa depan.
Ini sejalan dengan tren global. Laporan Harvard Business Review dan World Economic Forum menyebut bahwa perusahaan yang fokus pada keberlanjutan memiliki kinerja jangka panjang yang lebih stabil dan risiko reputasi yang lebih rendah.
Investor institusional besar seperti BlackRock dan Temasek bahkan menjadikan ESG sebagai syarat utama dalam investasi mereka. Dengan kata lain, ESG dan kesetaraan gender bukan hanya “nilai tambah” — keduanya telah menjadi syarat kelangsungan hidup korporasi di abad ke-21.
Tantangan dan Jalan ke Depan
Tantangan terbesar bagi perusahaan di Indonesia dan Malaysia bukan pada kesadaran, melainkan pada implementasi. Masih banyak perusahaan yang memandang ESG sebatas “laporan tahunan” tanpa strategi bisnis nyata di baliknya.
Sementara itu, banyak perusahaan yang memiliki program keberlanjutan, namun tidak mampu mengkomunikasikan dampaknya secara transparan kepada publik.
Begitu pula dengan isu gender. Banyak perusahaan yang mulai membuka ruang bagi perempuan di level manajemen menengah, tetapi belum di posisi tertinggi.
Padahal, keberagaman di puncak struktur organisasi justru memiliki efek terbesar terhadap budaya dan arah perusahaan.
Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan sinergi tiga pihak:
- Pemerintah dan regulator perlu memperkuat insentif dan pengawasan pelaporan ESG, serta mendorong kebijakan afirmatif untuk keterwakilan perempuan di level strategis.
- Perusahaan harus mengintegrasikan ESG dan kesetaraan gender ke dalam strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif.
- Masyarakat dan investor perlu menjadi konsumen dan pemodal yang kritis, memilih produk dan saham dari perusahaan yang benar-benar bertanggung jawab.
Kesimpulan: Bisnis yang Bernilai dan Bermakna
Kajian akademis tentang ESG, gender, dan nilai perusahaan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan satu pesan yang tegas: keberlanjutan dan kesetaraan adalah masa depan bisnis.
Perusahaan yang menyeimbangkan kinerja finansial dengan tanggung jawab sosial dan keberagaman kepemimpinan akan lebih dihargai pasar, lebih dicintai konsumen, dan lebih kuat menghadapi perubahan zaman.
ESG dan diversitas bukan lagi jargon akademik — keduanya adalah bahasa baru ekonomi modern yang menilai bukan hanya seberapa banyak kita menghasilkan, tetapi seberapa besar kita memberi manfaat.
Akhirnya, nilai sejati perusahaan tidak hanya tercermin di Laporan Posisi Keuangan, tetapi juga di dampak positifnya bagi manusia dan planet. (*)
Editor : Novitri Selvia