Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Perang Iran dan Alarm untuk APBN

Hendra Efison • Selasa, 10 Maret 2026 | 10:28 WIB

Two Efly
Two Efly
Oleh: Two Efly, Wartawan Ekonomi

Perang sering terlihat jauh. Ia terjadi di peta yang berbeda, di langit yang tidak kita pandangi setiap hari. Walau berada ribuan kilometer dari Indonesia, dampaknya bisa datang bak gelombang suara.

Sejumlah negara mulai memasang kuda-kuda, termasuk Indonesia. Kemarin Presiden Prabowo Subianto, meminta rakyat Indonesia mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan situasi sulit.

Perang di Timur Tengah telah mengusik stabilitas energi global. Pada saat yang sama, TNI menggelar apel Siaga 1 sebagai show of force bahwa negara siap menjaga keamanan dan melindungi kepentingan nasional.

Pernyataan presiden tentu bukan sekadar pemanis pidato di sela peresmian jembatan Bailey. Ucapan itu menjadi pertanda bahwa kondisi global memang sedang tidak baik-baik saja. Segalanya bisa terjadi. Risiko konflik dapat menyebar dan menimpa banyak negara, termasuk Indonesia.

Tak mungkin ada asap tanpa api. Terbitnya sprint Panglima TNI yang menetapkan Siaga 1 tentu bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. TNI memiliki jaringan informasi yang luas serta sistem intelijen berlapis dengan proses verifikasi yang ketat. Semoga langkah antisipatif ini menjadi tameng bagi publik, bukan justru memicu kepanikan.

Iran Bukan Venezuela

Selama puluhan tahun Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya. Israel pun berdiri sebagai kekuatan militer paling dominan di kawasan Timur Tengah.

Namun konflik terbaru ini memperlihatkan sebuah realitas berbeda: kekuatan sebesar apa pun tidak selalu absolut selamanya.

Iran, dengan segala keterbatasannya, memberi pesan keras kepada dunia bahwa kedaulatan yang dijaga dengan soliditas nasional tidak mudah ditaklukkan. Iran bukanlah Venezuela yang rapuh oleh tekanan ekonomi. Ia juga bukan Afghanistan yang dengan cepat dipatahkan oleh kekuatan militer asing.

Sepekan perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel mulai mengingatkan dunia pada Vietnam—sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang pernah memaksa Amerika pulang dari perang dengan kepala tertunduk.

Perang ini tidak hanya menggetarkan kawasan konflik. Dunia ikut merasakan getarannya. Dan sektor pertama yang meresponsnya adalah pasar energi.

Krisis Energi Mulai Menunjukkan Tanda

Dalam hitungan hari, harga minyak dunia melonjak tajam. Pada awal Maret, harga minyak masih berada di kisaran 80-an dolar AS per barel. Kini angka itu telah melampaui 100 dolar per barel. Jika konflik terus berlanjut, angka 150 dolar bukan lagi sekadar spekulasi.

Dua dari tiga skenario terburuk perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bahkan sudah mulai terjadi.

Pertama, penutupan Selat Hormuz. Jalur sempit di perairan Iran ini merupakan salah satu nadi energi dunia. Lebih dari 20 persen pasokan minyak global melewati selat tersebut setiap hari. Jika jalur ini terganggu, distribusi energi dunia otomatis tersendat.

Kedua adalah serangan terhadap infrastruktur energi. Dalam perang modern, misil tidak memiliki mata. Ia tidak mampu membedakan mana kilang minyak dan mana pangkalan militer. Begitu koordinat target ditentukan, ledakan hanya tinggal menunggu waktu.

Hari ini tanda-tanda ke arah itu mulai terlihat. Israel menyerang fasilitas energi Iran, dan Iran membalas dengan menyerang instalasi energi Israel di Haifa. Serangan terhadap fasilitas energi ini bukan sekadar simbol balas dendam. Ia berpotensi mengganggu produksi sekaligus distribusi minyak dunia.

Satu-satunya skenario buruk yang belum terjadi adalah meluasnya konflik menjadi perang regional. Negara-negara sekutu dari kedua pihak masih menahan diri untuk tidak ikut terjun langsung. Mereka sadar, jika api konflik ini melebar, Timur Tengah bisa berubah menjadi ladang pertarungan yang jauh lebih sulit dikendalikan.

Namun bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dampaknya sebenarnya sudah mulai terasa. Keresahan publik pelan-pelan muncul. Pertanyaan pun bermunculan: apakah gejolak ini akan menyeret ekonomi global—dan pada akhirnya ekonomi Indonesia—ke dalam jurang resesi? Jawabannya mungkin baru akan terlihat beberapa bulan ke depan.

APBN di Persimpangan

Bagi Indonesia, dampak pertama dari konflik ini langsung terasa pada APBN. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jika tahun pertama relatif dilalui dalam situasi yang lebih tenang, maka tahun kedua tampaknya tidak memberikan kemudahan yang sama.

Ketidakpastian global datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Lonjakan harga minyak dunia bukan sekadar angka di layar perdagangan komoditas. Dampaknya ibarat bola biliar yang dipukul keras di atas meja: pantulannya menyebar ke berbagai arah.

Pantulan pertama menghantam APBN.
Asumsi harga minyak dalam anggaran negara mulai meleset jauh dari realita. Ketika harga minyak dunia tembus di atas 100 dolar per barel, beban fiskal otomatis meningkat. Subsidi energi berpotensi membengkak, sementara ruang fiskal semakin sempit.

Tekanan kedua datang dari nilai tukar. Dalam situasi ketidakpastian global, investor biasanya beralih ke dolar Amerika Serikat sebagai aset aman. Akibatnya dolar menguat, sementara rupiah tertekan.

Kini dua tekanan itu datang bersamaan. Harga minyak dunia sudah merangkak di atas 100 dolar per barel, sementara nilai dolar mulai mendekati Rp17.000. Deviasi antara asumsi APBN dan realitas pasar semakin melebar.
Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya sederhana: apakah tanggul fiskal kita cukup kuat menahan gelombang ini?

Menghindari Resesi Energi

Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton yang menunggu pasar kembali tenang. Indonesia harus bergerak cepat agar tidak terjerumus ke dalam resesi energi yang kemudian menjalar menjadi resesi ekonomi.

Langkah pertama adalah menata ulang prioritas APBN secara realistis. Program-program yang tidak berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi sebaiknya ditunda. Anggaran perlu difokuskan pada sektor yang menjaga stabilitas energi, pangan, serta daya beli masyarakat.
Langkah kedua adalah memperkuat cadangan energi nasional. Indonesia tidak boleh sepenuhnya bergantung pada fluktuasi pasar global. Cadangan minyak strategis perlu diperbesar agar negara memiliki bantalan ketika harga energi melonjak tajam.

Langkah ketiga adalah mempercepat transisi energi domestik. Ketergantungan yang terlalu besar pada minyak impor membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak global. Energi baru dan terbarukan—seperti panas bumi, hidro, dan bioenergi—harus didorong lebih serius, bukan sekadar menjadi jargon kebijakan.

Langkah berikutnya adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan arus modal. Bank Indonesia dan pemerintah perlu bekerja lebih erat untuk menjaga kepercayaan pasar. Intervensi yang tepat, penguatan cadangan devisa, serta komunikasi kebijakan yang jelas sangat penting agar kepanikan pasar tidak meluas.

Di saat yang sama, pemerintah juga harus melindungi daya beli masyarakat. Kenaikan harga energi hampir selalu merambat ke berbagai sektor lain. Jika tidak diantisipasi, tekanan inflasi bisa melemahkan konsumsi domestik—padahal konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Idul Fitri: Tantangan dan Peluang

Di tengah tekanan global akibat perang dan lonjakan harga minyak, Indonesia juga menghadapi tantangan domestik yang tidak kalah besar: lonjakan konsumsi energi menjelang Idul Fitri.

Setiap tahun, tradisi mudik selalu diikuti peningkatan konsumsi BBM secara signifikan. Jutaan kendaraan bergerak serentak meninggalkan kota-kota besar menuju kampung halaman.

Mobil pribadi, sepeda motor, bus antarkota, hingga kendaraan logistik bergerak bersamaan menjaga arus mobilitas masyarakat.
Lonjakan mobilitas ini otomatis meningkatkan konsumsi BBM. Dalam kondisi normal saja, kebutuhan BBM selama masa mudik bisa naik sekitar 10 hingga 20 persen dibandingkan hari biasa.

Jika pada saat yang sama harga minyak dunia sedang melonjak akibat perang, tekanan terhadap APBN akan menjadi berlipat.
Artinya, APBN menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus: kenaikan harga minyak dunia dan peningkatan konsumsi energi domestik.
Kondisi ini membuat beban subsidi energi berpotensi membengkak dalam waktu singkat. Jika tidak diantisipasi sejak awal, ruang fiskal negara bisa semakin sempit.

Karena itu pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini. Selain memastikan pasokan BBM aman selama masa mudik, pemerintah juga harus menjaga distribusi energi tetap efisien serta mencegah pemborosan penggunaan BBM bersubsidi.

Lebaran memang momentum kebahagiaan bagi masyarakat. Namun dari sudut pandang fiskal, periode ini juga menjadi masa yang sangat sensitif bagi APBN—terutama ketika dunia sedang menghadapi gejolak energi akibat konflik geopolitik.

Keputusan yang Tidak Mudah

Semua langkah itu tentu tidak mudah. Penyesuaian harga BBM, misalnya, hampir selalu menjadi keputusan yang tidak populer.
Namun dalam situasi krisis, pemerintah sering kali tidak memiliki kemewahan untuk selalu mengambil keputusan yang populer. Pilihannya sering hanya dua: mempertahankan kenyamanan jangka pendek atau menyelamatkan stabilitas jangka panjang.

Sejarah menunjukkan banyak negara runtuh bukan karena perang di wilayahnya sendiri, melainkan karena gagal mengelola dampak ekonomi dari perang di tempat lain.
Indonesia tentu tidak ingin masuk ke dalam daftar itu.

Karena itu, ketika rudal beterbangan di Timur Tengah, sesungguhnya sebuah alarm juga sedang berbunyi di meja APBN kita. Dan seperti setiap alarm, pesannya sederhana: bersiaplah sebelum semuanya terlambat. (***)

Editor : Hendra Efison
#perang timur tengah #dampak perang global