Dengan terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026 ini, diharapkan rencana pembangunan Kota Pariaman ke depan dapat lebih terarah, terukur, akuntabel, serta menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi daerah ini.
Forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Riza Saputra, para asisten, kepala OPD, camat, kepala desa/lurah, BUMN/BUMD, lembaga pendidikan, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), perguruan tinggi, Forum Anak, organisasi, serta stakeholder terkait yang berperan dalam pembangunan Kota Pariaman.
Mulyadi menekankan bahwa penyusunan Ranwal RKPD Kota Pariaman 2026 merupakan momen strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan agar mampu menjawab tujuan, sasaran, dan program prioritas pemerintah daerah.
"RKPD 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2025-2029, yang saat ini juga sedang disusun secara paralel. Oleh karena itu, kedua dokumen ini harus sinkron dan saling mengisi, agar visi, misi, serta program unggulan wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat diwujudkan sesuai tahapan dan target kinerja tahunan," ujar Mulyadi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 harus dilakukan secara cermat, integratif, dan selektif, agar program dan kegiatan yang dituangkan benar-benar mampu merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.
Sinkronisasi RKPD dengan KUA-PPAS dan RAPBD
Mulyadi menjelaskan bahwa hasil dari forum konsultasi publik ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
"Forum ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama antar-stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian, RKPD 2026 dapat menjadi pedoman yang jelas dan terukur dalam pembangunan daerah," tutur mantan Anggota DPRD Kota Pariaman tiga periode ini.
Mulyadi juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan stakeholder untuk memiliki pola pikir terbuka, inovatif, serta mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor dengan perencanaan yang terukur.
Anggaran dan Optimalisasi Program Prioritas
Mulyadi juga mengungkapkan tantangan dalam penyediaan anggaran bagi pembangunan Kota Pariaman.
"Kita semua menyadari bahwa transfer dana dari pusat ke daerah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, kita tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Pariaman," tegasnya.
Ia meminta OPD untuk lebih cermat dan jeli dalam menyusun program pemerintahannya bersama Wali Kota Yota Balad, agar memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah, sehingga tetap dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.(*)
Editor : Heri Sugiarto