PADEK.JAWPOS.COM-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merespons aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) di depan Kantor Bupati, Senin (7/7).
Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi mahasiswa terhadap kinerja 100 hari Bupati Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan.
Penjabat Sekretaris Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari mahasiswa maupun masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik.
“Kami menghargai kritik yang disampaikan mahasiswa. Ini bagian dari proses demokrasi untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan,” ujar Doddy dalam konferensi pers di ruang kerjanya.
Doddy menjelaskan, selama 100 hari masa kerja, Pemkab telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menjalankan visi dan misi daerah dalam program prioritas pembangunan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah belum terwujudnya Program Universal Health Coverage (UHC) di Pasaman Barat.
Menanggapi hal ini, Doddy menyebutkan bahwa pemkab sudah memulai langkah awal dengan menghadirkan Program Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di wilayah Rura Patontang.
“Program ini telah berjalan sejak 50 hari pertama masa kerja sebagai langkah awal meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil,” jelasnya.
Di sektor pertanian, Pemkab sedang mengoptimalkan pemanfaatan 500 hektare lahan tidur untuk dijadikan lahan produktif budidaya padi. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Program ini dimulai dari identifikasi lahan, normalisasi saluran irigasi, pengolahan tanah, hingga penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian,” jelas Doddy.
Pemkab juga tengah menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah layanan masyarakat.
Layanan prioritas seperti pengurusan SIM dan pembebasan pajak kendaraan tertentu akan dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas instansi.
“Kami akan menghadirkan layanan terpadu gratis berbasis digital untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat,” tambahnya.
Di bidang pendidikan, Pemkab telah menyelesaikan penataan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebagai akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Doddy juga memaparkan bahwa Pemkab sedang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan pajak rumah makan, pajak kendaraan, dan pajak galian C dari sektor perkebunan.
“Selain itu, kami juga telah melakukan revitalisasi penerangan jalan umum (PJU), mendorong balik nama kendaraan non-BA, serta membentuk Koperasi Merah Putih di 90 nagari untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkap Doddy.
Sebagai upaya stabilisasi harga bahan pokok, Pemkab telah melaksanakan Operasi Pasar Murah di sejumlah wilayah. Pemkab juga telah menyelesaikan pembayaran utang belanja daerah sebesar Rp35 miliar dari total utang Rp89 miliar tahun anggaran 2024.
“Kami akan terus berbenah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat,” tutup Doddy San Ismail. (roy)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
