APBD Payakumbuh 2025 Tembus Rp782 Miliar, Pemko Ajukan Ranperda Mars Daerah

PADEK.JAWAPOS.COM—Pemerintah Kota Payakumbuh mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Mars Payakumbuh. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (8/6/2026).

Pengajuan dua ranperda itu menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga identitas budaya daerah. Pada saat yang sama, Pemko Payakumbuh juga mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp782,43 miliar atau 102,57 persen dari target Rp762,79 miliar.

Menurut Zulmaeta, capaian tersebut menunjukkan kondisi fiskal daerah yang cukup sehat dan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik.

"Pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp157,99 miliar terealisasi Rp166,87 miliar atau 105,63 persen," ujarnya.

Baca Juga: Tempel Stiker untuk Kendaraan Menunggak Pajak, Bupati Agam Ingatkan ASN Taat Aturan

Pendapatan daerah pada 2025 juga mengalami kenaikan sebesar Rp29,11 miliar atau 3,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp753,32 miliar.

APBD Payakumbuh 2025 Ditopang Pajak Kendaraan

Zulmaeta menjelaskan, peningkatan pendapatan daerah salah satunya berasal dari bertambahnya objek pajak melalui penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai berlaku pada 2025.

Sebelumnya, kedua komponen tersebut masuk dalam kategori pendapatan transfer antardaerah. Namun, dengan regulasi baru, opsen PKB dan BBNKB menjadi bagian dari pendapatan asli daerah.

Sementara itu, realisasi belanja APBD Kota Payakumbuh mencapai Rp765,45 miliar atau 89,95 persen dari total anggaran sebesar Rp851 miliar.

Belanja operasi terealisasi sebesar 90,97 persen, sedangkan belanja modal mencapai 88,54 persen.

Baca Juga: Pembangunan Jembatan Anduriang masih Proses Koordinasi

Menurut Zulmaeta, angka tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sehingga anggaran dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.