
PADEK.JAWAPOS.COM - Sebanyak 359 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pesisir Selatan dirumahkan karena tidak memenuhi ketentuan dalam regulasi nasional tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini memicu rencana aksi damai yang dijadwalkan berlangsung di Painan, Rabu (15/4).
Kepala Dinas Kesehatan Pessel Agustina Rahmadani menjelaskan kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukan keputusan sepihak pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, seluruh kebijakan kepegawaian wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Tenaga kesehatan yang dirumahkan mengacu pada regulasi ASN. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mempertahankan tenaga honorer di luar ketentuan,” kata Agustina, kemarin (14/4).
Ia menjelaskan penataan tenaga non ASN merupakan kebijakan nasional yang berlaku di seluruh daerah, termasuk Pesisir Selatan.
Pemerintah daerah, kata dia, hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Agustina mengungkapkan di RSUD dr M Zein Painan, sebagian tenaga kesehatan yang dirumahkan juga tidak memiliki dasar penunjukan kerja secara resmi.
Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan status administrasi mereka tidak jelas. “Sebagian tidak memiliki surat penunjukan kerja, sehingga secara administratif tidak memiliki status yang sah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian agar tata kelola kepegawaian tetap sesuai aturan. Tenaga tanpa legalitas formal, lanjutnya, tidak dapat dipertahankan dalam sistem kepegawaian pemerintah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




