PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX tingkat Kota Pariaman Tahun 2026 di halaman Balaikota Pariaman, Jumat (24/4).
Momentum tahunan ini dimanfaatkan untuk menegaskan kembali arah kebijakan daerah dalam memperkuat kemandirian, inovasi, dan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan nasional yang kian kompleks.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menegaskan bahwa peringatan Hari Otda yang diperingati setiap 25 April—berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996—bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi atas peran strategis daerah dalam pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa otonomi daerah harus dimaknai lebih dari sekadar pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Menurutnya, otonomi merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi, mempercepat pelayanan, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Otonomi daerah adalah motor penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kreativitas dan kinerja yang terus ditingkatkan. Tahun ini, peringatan Hari Otda mengusung tema ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’. Tema ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal yang selaras dengan visi strategis pemerintah pusat menuju Indonesia Emas,” ujar Yota Balad
Dalam kesempatan tersebut, Yota Balad juga membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, yang menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi desentralisasi di daerah.
“Otonomi daerah harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana kebijakan desentralisasi berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Daerah didorong lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi,” katanya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan enam poin strategis nasional yang perlu menjadi perhatian daerah, antara lain penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, serta percepatan penurunan angka kemiskinan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong membangun birokrasi yang lincah melalui digitalisasi pelayanan publik.
Saat ini, secara nasional telah beroperasi 305 Mal Pelayanan Publik (MPP), namun masih terdapat tantangan besar karena sebanyak 469 dari 546 daerah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal rendah dan masih bergantung pada dana transfer pusat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
