Bimtek Managemen Penyusunan Register Risiko Digelar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung melalui Inspektorat Daerah bersama BPKP Perwakilan Sumbar gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko dan Penyusunan Register Risiko pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Gedung Pancasila Muaro Sijunjung, Selasa (5/12).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Pj Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sijunjung, Endi Nazir, kemudian dilanjutkan laporan oleh Inspektur Daerah Wandri Fahrizal. Lengkap dihadiri Kepala Bapppeda Yuni Elviza, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sijunjung.

Peserta Bimtek terdiri dari para pejabat dan aparatur di lingkungan Pemkab Sijunjung, yang pada saat bersamaan akan menyusun RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) pembangungan daerah.

Pj Sekkab Sijunjung, Endi Nazir mengungkapkan, melalui kegiatan ini diharapkan, Pemerintah Daerah dapat menyusun dan mengelola risiko-risiko yang akan terjadi, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dalam penggunaan anggarannya secara akuntabel.

Sehingga visi misi dan program-program yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah-satu upaya dalam meningkatkan akubtabilitas pemerintah yang mengarah pada clean and good governance. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

“Setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Penerapan manajemen risiko ini diharapkan menjadi pengendalian yang andal bagi seluruh perangkat daerah dalam mengidentifikasi dan me-register risiko terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang mempunyai risiko tinggi. Sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrol yang berpedoman pada SPIP,” jelas Pj Sekkab Endi Nazir.

Manajemen Risiko, kata Endi Nazir, yakni bertujuan untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, mengidentifikasi, menganalisi, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas risiko.

Berdasarkan Peraturan BPKP RI No 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggara SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda menyatakan bahwa, tingkat maturitas penyelenggara SPIP secara terintegritas mencakup beberapa hal. Yakni Sistem Pengendalian Intern Daerah (SPIP), Managemen Risiko Indeks (MR), serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Selanjutnya, kata Endi Nazir, penyelenggaraan SPIP terintegrasi merupakan salah-satu indikator dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis refotmasi birokrasi sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Pemkab Sijunjung tahun 2021-2026.

“Saya mengimbau pada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh agar bisa menerbitkan dokumen manajemen risiko. Karena dokumen perencanaan perangkat daerah dinyatakan lengkap apabila ada dokumen manajemen risikonya, dalam arti kata bahwa dokumen Renja tahun 2024 harus dilengkapi dengan manajemen risiko perangkat daerah 2024,” pungkasnya. (atn)