Wabup Solok Selatan Minta OPD Kebut Program, DPA Perubahan Ditargetkan Rampung Pekan Ini

PADEK.JAWAPOS.COM— Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berpacu dengan waktu untuk menuntaskan program dan kegiatan menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Selain mempercepat pekerjaan fisik, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta merampungkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan pada pekan ini agar anggaran segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Arahan tersebut disampaikan Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, saat Apel Gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (26/10/2026).

Yulian meminta setiap OPD memastikan kegiatan yang sudah direncanakan dapat selesai tepat waktu. Ia juga menginstruksikan seluruh satuan tugas (Satgas) yang dibentuk pemerintah daerah menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya menjelang akhir tahun.

Pertumbuhan Ekonomi Jadi Catatan Positif

Di tengah tuntutan percepatan program, Yulian menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pertumbuhan ekonomi Solok Selatan menempati peringkat pertama di Sumatera Barat.

“Rapat dengan Kemendagri mencatat pertumbuhan ekonomi Solok Selatan berada di nomor satu di Sumatera Barat. Artinya, perputaran ekonomi di Solsel cukup bagus,” ujar Yulian.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif bagi aktivitas perekonomian daerah. Namun, pelaksanaan program pemerintah tetap perlu dioptimalkan agar kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai target.

Evaluasi APBD Perubahan juga telah rampung. OPD terkait kini diminta segera menyelesaikan DPA Perubahan pada pekan ini sehingga anggaran dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

APBD 2027 Lebih Rasional

Untuk penyusunan APBD 2027, Pemkab Solok Selatan merancang penganggaran yang lebih rasional melalui penyesuaian nilai anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut diarahkan agar program dan kegiatan pemerintah tetap berfokus pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Yulian juga menyoroti penataan ruang dan infrastruktur, terutama bangunan di bantaran sungai serta di sepanjang jalan nasional yang tidak sesuai ketentuan. Penertiban harus memperhatikan aturan dan kewenangan terkait, terutama untuk menjaga keselamatan masyarakat dari potensi bencana, termasuk banjir bandang.