Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wali Kota Solok Ramadhani, beserta jajaran masing-masing. Turut hadir pula para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat provinsi maupun kota.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Ia menyoroti perlambatan ekonomi regional serta tingginya potensi bencana alam di Sumatera Barat sebagai dua isu utama yang perlu direspons secara bersama.
“Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat saat ini tercatat sebesar 3,37 persen. Kondisi ini menuntut kita untuk lebih bersatu dan mengoptimalkan setiap program pembangunan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan harus mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana. Mengingat Sumatera Barat termasuk wilayah rawan bencana, pemerintah daerah diminta selalu mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.
Terkait rencana pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya sempat mengalami pemotongan, Mahyeldi menyampaikan optimisme bahwa dana tersebut akan dikembalikan ke daerah.
Menurutnya, dana itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Insya Allah dana TKD akan dikembalikan. Ini merupakan peluang emas bagi kita untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan mendukung pemulihan pascabencana di daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Solok Ramadhani menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap pembangunan di daerahnya. Ia memaparkan bahwa Kota Solok memiliki luas wilayah sekitar 57,64 kilometer persegi, dengan realisasi Dana TKD yang telah terserap mencapai 40 persen.
Menurut Ramadhani, pengembalian dana TKD akan semakin meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam melanjutkan berbagai proyek pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dan fasilitas publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Sinergi dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat penting bagi kami. Program-program yang digagas Pak Gubernur sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan daerah,” tuturnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, kedua belah pihak berkomitmen mempererat sinergi dan menyelaraskan kebijakan pembangunan agar pelaksanaan program berjalan terukur, responsif, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. (cr8)
Editor : Adetio Purtama